Surabaya, Obsessionnews – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan dan RB) Yuddy Chrisnandi memberikan apresiasi terhadap perkembangan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur ( Jatim) yang setiap tahun nilainya terus meningkat.
Apresiasi itu disampaikan Yuddy pada Pra Evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Jatim, di ruang rapat Graha Wicaksana Praja Kantor Gubernur Jatim, Jl Pahlawan No. 110 Surabaya, Kamis (9/4/2015).
Menurutnya, nilai akuntabilitas kinerja Pemprov Jatim terus meningkat. Ini mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran negara/daerah secara efektif, efisien dan ekonomis.
Dengan demikian, kemampuan instansi pemerintah untuk merencanakan target kinerja, menyelaraskan dengan anggaran, dan mengerjakan kegiatan sudah sesuai dengan rencana. Tinggal melaporkan capaian kinerjanya.
Saat ini, kata Yuddy, jumlah pegawai negeri sipil (PNS) terlalu besar. Struktur organisasi juga terlalu lebar. Ada kota yang tidak punya hutan tapi punya organisasi dinas kehutanan. Ada juga kota yang tidak punya laut tapi punya dinas kelautan.
“Hal-hal seperti ini perlu telaah dan analisis. Oleh karena itu perlu melakukan reformasi organisasi secara berkesinambungan,” imbuhnya.
Dalam konteks reformasi mental, lanjutnya, reformasi birokrasi aparatur sipil negara yang paling utama adalah reformasi mindset pimpinan unit organisasi. “Kalau tidak mengubah mindset, maka seolah-olah yang kita kerjakan seolah sekadar rutinitas,” katanya.
Di era sebelumnya, masyarakat seolah tidak mau tahu urusan pemerintah. Tetapi dewasa ini masyarakat selalu ingin tahu segala yang dilakukan pemerintah. Masyarakat mengkritik dan memberikan saran. Untuk itu, pemerintah perlu menyesuaikan diri, agar tidak terjadi konflik kepentingan. Karena pemerintah sebagai pamong praja tugasnya ngemong, artinya melayani sesuai dengan kehendak rakyat. Maka dari itu, penilaian kinerja pemerintah, tidak fokus pada berapa jumlah anggaran yang dihabiskan, tapi lebih fokus kepada manfaat atau outcome dari hasil kinerja.
“Keberhasilan yang paling utama adalah tingkat kepuasan masyarakat. Semakin besar kepuasan masyarakat kepada pemerintah, maka semakin berhasil sebuah pemerintahan melakukan kegiatan administrasi pemerintahannya,” jelasnya.
Hampir semua pemerintah daerah sudah memiliki badan perizinan terpadu satu pintu. Selanjutnya perlu memperbaiki sistemnya agar lebih memberikan kemudahan. Juga perbaikan standar operasion prosedur (SOP)-nya, agar proses perizinan bisa dilayani secara maksimal di satu tempat.
Sementara itu Gubernur Jatim yang akrab dipanggil Pakde Karwo menjelaskan, pelayanan publik adalah entry point untuk kesejahteraan. Maka, kalau ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diutamakan adalah pelayanan publik. Sedangkat untuk audit organisasi masih menunggu perubahan peraturan pemerintah. “Tapi Jatim sudah siap,” tandasnya. (GA Semeru)
