Jumat, 30 Oktober 20

Menkumham Sebut KPU Tak Punya Wewenang Hilangkan Hak Politik Seseorang

Menkumham Sebut KPU Tak Punya Wewenang Hilangkan Hak Politik Seseorang
* Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.

Jakarta, Obsessionnews.com – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak berwenang menghilangkan hak politik seseorang selama tidak diatur dalam undang-undang.

Pernyataan itu dikemukakan Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/6/2018), sekaligus menanggapi larangan mantan narapidana kasus korupsi untuk maju dalam Pemilu Legislatif 2019 oleh KPU. 

“Menghilangkan hak orang itu tidak ada kaitannya dengan PKPU, tidak kewenangan KPU. Yang dapat melakukan itu adalah undang-undang dan keputusan hakim. Itu saja,” sebutnya.

Karena itu, Yasonna menegaskan bahwa dirinya tidak akan menandatangani draf Peraturan KPU yang mengatur larangan mantan narapidana kasus korupsi untuk maju dalam Pemilu Legislatif 2019.

Menurut Yasonna, PKPU tersebut bertentangan dengan Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

“Jadi nanti jangan dipaksa saya menandatangani sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang,” ujar Yasonna.

Selain itu, menurut Yasonna, peraturan KPU tersebut tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). 

Putusan MK itu menyebut, terpidana atau terdakwa masih boleh mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah selama tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun penjara. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.