Kamis, 16 Juli 20

Menkumham Persilakan Prabowo Gugat Pilpres ke MK

Menkumham Persilakan Prabowo Gugat Pilpres ke MK

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Amir Syamsuddin mengimbau semua pihak agar menghormati keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penetapan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014. Bila ada pihak yang tidak puas dengan keputusan tersebut dalam hal ini Pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Hatta, disarankan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Amir mengungkapkan, konstitusi dan undang-undang sudah mengatur bagaimana tahapan pemilu dan diatur pula manakala ada pihak yang tidak puas dengan penetapan KPU, maka bisa menempuh jalur hukum. “Menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaga kehormatan tersebut,” tutur Menkumham saat dikonfirmasi, Selasa (22/7/2014) malam.

Amir sendiri menyesalkan sikap yang ditunjukkan calon presiden Prabowo Subianto yang tidak mengakui Pemilu Presiden 2014. Menurutnya sikap Prabowo itu justru mengesankan sikap yang ambigu. Dalam artian belum menyatakan akan tunduk pada konstitusi.

“Saya sebagai pribadi dan praktisi, apa yang terjadi adalah sikap yang ambigu dari pasangan nomor 1 karena men-declare patuh konstitusi dan UU, tapi kemudian saya melihat mereka tidak mau gunakan dan salurkan keputuhannya itu melalui jalur UU dan konstitusi yang sudah diatur,” katanya.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat itu juga menyayangkan sikap saksi-saksi dari kubu Prabowo-Hatta yang walk out dari proses rekapitulasi suara tingkat nasional yang dilakukan KPU. Dia melanjutkan, akan terlihat lebih bermartabat apabila mengikuti proses rekapitulasi dengan tertib oleh capres dan pendukungnya.

“Saya sayangkan, kalau memang sudah mengakui akan patuhi jalur konstitusi dan UU, sebetulnya langkah berikutnya mengikuti,” ucap Amir yang juga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut.

Amir berharap semua elemen bangsa harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Indonesia dimata dunia internasional telah mendapat pujian karena sukses menyelenggarakan pemilu legislatif dengan damai. Hal itu perlu untuk dijaga oleh semua pihak.

“Presiden Indonesia telah mendapat pujian dan penghargaan dari tokoh-tokoh dunia seperti Sekjen PBB Ban Kie Moon, Presiden Obama dan banyak lagi pemimpin dunia atas keberhasilan dan kesuksesan pesta demokrasi di 9 Juli,” tutup Amir. (Has)

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.