Jakarta, Obsessionnews.com – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly enggan menanggapi desakan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang memintanya mundur setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Kalapas Sukamiskin Bandung Wahid Husen akhir pekan lalu.
Menurut Yasonna, keputusan pemberhentian seorang menteri sepenuhnya merupakan wewenang Presiden Jokowi. Dirinya bahkan meminta pihak ICW menanyakan langsung kepada Presiden Jokowi.
“Itu urusan presiden, bukan urusan saya. Jadi, itu tanya ICW aja, jangan tanya saya,” kata Yasonna usai jumpa pers di Kemenkumham, Gedung Imigrasi, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (23/7/2018).
Peneliti ICW Emerson Yuntho sebelumnya mengusulkan perlunya melakukan evaluasi terhadap Menkum HAM pasca penangkapan terhadap Wahid Husen.
Dia menyebut bobroknya pengawasan di lapas-lapas bisa menggerus elektabilitas Jokowi. Sehingga, menurutnya perlu ada evaluasi terhadap Menkum HAM, atau bahkan sampai pencopotan.
Emerson juga mempertanyakan komitmen antikorupsi Yasonna dan jajarannya. Apalagi, dengan penetapan Wahid Husen sebagai tersangka menunjukkan praktik korupsi juga terjadi di Lapas. (Has)
