Selasa, 18 Januari 22

Menkumham Dinilai Konsisten di Jalur Hukum

Menkumham Dinilai Konsisten di Jalur Hukum
* Agun Gunandjar Sudarsa.

Jakarta, Obsessionnews – Fungsionaris DPP Partai Golkar (PG) Agun Gunandjar Sudarsa menilai, langkah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sudah sesuai aturan hukum dengan mencabut Surat Keputusan (SK) kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono, dengan tidak dibarengi mengeluarkan SK baru untuk mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Aburizal Bakrie.

‎Pasalnya, berdasarkan Surat Dirjen AHU Kemenkumham yang ditandatangani Direktur Tata Negara, menegaskan agar perselisihan/perbedaan Golkar diselesaikan melalui meknisme internal partai, AD/ART Partai Golkar yang pelaksanaannya mengedepankan prisip arif, bijak dan berkeadilan.

“Artinya pemerintah/Kemenkumham dalam hal ini konsisten dalam penyelesaian kisruh/konflik Golkar ini tetap mempedomani UU Partai Politik. Pemerintah hanya akan menerbitkan SK Kepengurusan DPP pasca dicabutnya SK Munas Ancol hanya melalui mekanisme internal (AD/ART),” kata Agun Gunandjar di Jakarta, Senin (4/1/2016).

‎Dia melanjutkan, mekanisme internal yang diatur dalam AD/ART Partai mengatur tentang penyelesaian konflik yang harus diselesaikan melalui rapat dan musyawarah baik ditingkat daerah maupun pusat. ‎Hal ini dapat dilakukan apabila kedua kubu lebih mengedepankan kepentingan keselamtan/keutuhan partai daripada kepentingan ego semata.

“Namun apabila keduanya belum berpikir yang sama dapat meminta Mahkamah Partai untuk menyelesaikan konflik ini bukan lagi antara antara Munas Bali dan Munas Ancol. Akan tetapi konflik/klaim kepengurusan DPP di internal hasil Munas Riau, yang masih belum dapat bersatu kembali dalam DPP hasil Munas Riau,” ujarnya.

Sebab itu, Anggota Komisi I DPR ini berpandangan pemerintah dalam hal ini Kemenkumham telah bertindak tepat hingga saat ini bahwa masa depan Golkar diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme internal (AD/ART). Sehingga, Agun meminta tidak sepatutnya saat ini menyalahkan dan menyudutkan Pemerintah dan juga mencari kambing hitam pada pada pihak/kekuatan diluar Golkar.

“Ini masalah internal Golkar yang tidak menjalankan mekanisme internal secara demokratis, tidak jujur dan tidak patuh pada AD/ART dan UU Parpol yang menyatakan kedaulatan tertinggi ada di tangan anggota, bukan para elite nya, apalagi ditempuh dengan cara cara yang penuh rekayasa dan oligarkis, dengan metode Stick and Carrot,” tuturnya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.