Rabu, 29 September 21

Menkumham Bantah Ajukan Revisi UU KPK

Menkumham Bantah Ajukan Revisi UU KPK

Jakarta, Obsessionnews – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ‎membantah, pihaknya yang mengajukan agar revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimasukan dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2015. Dia justru menuding DPR yang sebenarnya ngotot mengajukan revisi.

“Dalam Prolegnas revisi itu diajukan oleh DPR, bukan oleh pemerintah,” ujar Yasonna saat dihubungi, Minggu (21/6/2015).

Menurut Yasonna, revisi tersebut bermula saat Menkumham rapat dengan Komisi III membahas Perppu KPK yang ‎ mengangkat Johan Budi, Taufiequrrahman Ruki dan Indriyanto Seno Adji ‎sebagai pimpinan KPK sementara. DPR kata dia, mau menyetujui Perppu asal pemerintah mau merevisi UU KPK.

“Waktu itu DPR melalui Komisi III yang ditugaskan membahas Perppu KPK membuat catatan persetujuan untuk segera mengajukan revisi UU KPK. Kalau tidak, DPR tidak menyetujui Perppu,” terangnya.

Menteri asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini kemudian berfikir jika tidak disepakati, maka ia takut Perppu KPK ditolak DPR. Sementara saat itu kondisinya sangat genting dimana, KPK tengah mengalami kekosongan kepemimpinan setelah dua komisionernya Abraham Samad dan Bambang Widjojanto jadi tersangka.

“Kita terima catatan tersebut. Itu sebabnya, dalam pengajuan revisi Prolegnas, Revisi UU KPK dimasukkan untuk 2015 yang sebelumnya direncanakan 2016. Namun, revisi RUU KPK adalah menjadi hak Inisiatif DPR,” ungkapnya.

Berdasarkan konstitusi, kata Yasonna, DPR juga berhak mengajukan revisi UU, selanjutnya jika disepakati, Presiden bisa memerintahkan kementerian terkait untuk membahas UU mana yang akan direvisi oleh DPR. Atas dasar itu, ia merasa tidak pernah mengajukan lebih dulu revisi UU KPK.

“Jadi, pemerintah tidak akan mengajukan draft revisi RUU KPK, kalau pada akhirnya DPR mengajukannya revisi RUU KPK yang merupakan hak konstitusional DPR,” jelasnya.

“Jadi, sikap pemerintah sebenarnya jelas. Sejak awal tidak berinisiatif mengajukan revisi RUU KPK,” tambahnya.

Sebelumnya, ‎Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo menilai Menteri Hukum dan HAM, plinplan. Ia tidak konsisten dengan sikap awalnya yang mengajukan revisi UU KPK. Namun sekarang Yasonna justru menolak revisi, setelah Presiden Joko Widodo menolaknya. Sikapnya itu, dianggap telah mempermainkan DPR secara kelembagaan.

“Ini (revisi UU KPK) bukan masalah menolak atau menerima, tapi antar lembaga jangan saling mempermainkan. Kalau revisi ini ditarik dari Prolegnas kemudian dimasukkan lagi, ini namanya Menkumham mempermainkan dan menjatuhkan wibawa Presiden dan DPR,” ujarnya.

Firman menilai, Menkumham hanya ingin cari aman. Padahal kata dia, sudah jelas dalam rapat dengan DPR, Menkumham mengajukan tiga revisi UU yakni RUU KPK, RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan RUU Perubahahan Bea Materai. Yasonna meminta agar tiga revisi tersebut dimasukkan dalam Prolegnas 2015. ‎(Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.