Selasa, 26 Oktober 21

Menkop Sahkan GrabCar dan Uber sebagai Badan Hukum Koperasi

Menkop Sahkan GrabCar dan Uber sebagai Badan Hukum Koperasi

Jakarta, Obsessionnews – Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah akhirnya mensahkan angkutan beraplikasi sebagai badan hukum. Pengesahan itu diwujudkan melalui pembuatan akta Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia (PPRI).

“Gunakan koperasi ini untuk kesejahteraan anggota bapak, gunakan ini sebaik-baiknya,” pesan Menkop Puspayoga kepada perwakilan pengurus yang datang ke kantornya, Jakarta, Rabu (16/3/2016).

Menkop mengaku selalu mengikuti perkembangan dari permasalahan yang dihadapi angkutan beraplikasi seperti GrabCar dan Uber. Tapi setelah berbadan hukum ini, Puspayoga meminta pengusaha angkutan beraplikasi ini harus mematuhi aturan pemerintah.

“Dengan badan hukum ini sudah gak ada masalah lagi, tapi harus taat pada aturan pemerintah,” tegasnya.

Di samping itu, kata Puspayoga, dengan berkoperasi maka para anggota PPRI sudah bisa menikmati fasilitas pinjaman modal melalui kredit usaha rakyat (KUR) dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM dengan bunga rendah.

“Kredit itu bisa untuk uang muka mobil, misalnya. Kredit Rp25 juta tidak perlu memakai agunan yang bisa dinikmati oleh anggota koperasi,” jelas Menkop.

Ketua Koperasi Jasa PRRI Ponco Seno menjelaskan bahwa selama ini pengusaha rental mobil dan GrabCar tidak memiliki badan hukum. Dengan berkoperasi, pihaknya sudah memiliki wadah secara resmi untuk menjalankan usaha sewa mobil, termasuk yang menggunakan aplikasi teknologi.

“Karena sebelumnya banyak individu ini belum punya badan hukum, maka perlu kita disatukan dalam satu wadah koperasi,” kata Ponco.

Ponco mengatakan, proses pengajuan badan hukum koperasi itu sudah berjalan sejak Oktober 2015 lalu. Segala persyaratan telah terpenuhi hingga diterbitkan badan hukum dengan jumlah anggota koperasinya sudah mencapai 5000 orang.

“Dasar kami berbadan hukum koperasi adalah memenuhi ketentuan UU Nomor 22/2009 tentang angkutan umum. Jadi, kami mengikuti aturan pemerintah untuk menjalankan bisnis transportasi di Indonesia,” papar dia.

Selain itu, lanjut Ponco, dengan berkoperasi maka pihaknya bisa mengadakan program untuk kesejahteraan anggota koperasi dan keluarganya‎ termasuk menyiapkan asuransi jiwa untuk para pengemudi bekerja sama dengan salah satu perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia.

“Bahkan, nantinya, koperasi akan bekerjasama dengan bengkel lain dan ATPM dalam hal perawatan mobil para anggota koperasi,” katanya. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.