Rabu, 22 Mei 19

Menjadikan Pemilu sebagai Berkah untuk Rakyat. Bukan Musibah!

Menjadikan Pemilu sebagai Berkah untuk Rakyat. Bukan Musibah!
* Zodan Arif Fakrulloh

Oleh: Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh SH MH (Dirjen Dukcapil Kemendagri)

Tanggal 17 April 2019, tepat di hari Rabu tercatat dalam sejarah ketatanegaraan dunia dan Indonesia, pesta demokrasi terbesar dalam kurun waktu satu hari akan digelar. Proses demokratisasi dengan momentum pemilu serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD dan DPD RI disatukan dan diikuti oleh seluruh rakyat yang terdaftar sebagai pemilih sesuai ketentuan Undang-undang. Inilah proses demokratisasi terbesar di dunia yang langsung memilih eksekutif dan legislatif dalam satu hari yang sama.

Konsolidasi Demokrasi
Pemilu serentak ini didesain sebagai bagian untuk penataan menuju pemilu dan pemilukada serentak di tahun 2024, yang akan datang. Ancangan ini merupakan ikhtiar mulia untuk menjadikan pemilu sebagai awal desain berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan pembangunan pusat dan daerah yang berkesinambungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan pemilu serentak diharapkan perencanaan pembangunan bisa disusun secara harmonis, berkesinambungan, dan tegak lurus antara pusat dan daerah. Menjadi evaluasi dan telaah bersama antara eksekutif dan legislatif yang saat ini dijalankan bahwa RPJMD sudah terlebih dulu dibuat, namun tanpa mempertimbangkan RPJMN karena ada perbedaan waktu dalam penyusunannya. Disparitas ini karena terlalu jauhnya jeda antara masa jabatan kepala daerah dan presiden.

Proses konsolidasi ini disadari ternyata memang tidak mudah. Ketika pileg dan pilpres dilakukan bersamaan, aura pileg justru hilang tertelan kegaduhan pilpres. Gaung pemilu yang seharusnya menjadi kontestasi para partai politik untuk saling menonjolkan program, visi dan misinya justru tertinggal cukup jauh dengan aura pilpres. Belum lagi adanya berita hoax, fitnah, SARA dan ujaran kebencian yang banyak memenuhi ruang publik pada masa kampanye akhirnya tidak mencerminkan konsolidasi demokrasi yang sesungguhnya.

Idealisme melahirkan sebuah demokrasi yang sehat, proses seleksi pemimpin yang diharapkan dapat mendorong rakyat lebih cerdas dalam partisipasi mereka untuk memperbaiki arah ketatanegaraan yang semakin baik masih jauh dari harapan.

Desain pemilu serentak ini perlu dikaji ulang, dan terlalu besar resiko apabila pada tahun 2024 akan diberlakukan bersamaan waktunya dengan pemilukada.

Sikap Legowo
Ibarat dalam sebuah perlombaan akan memunculkan pemenang dan kompetitor yang belum beruntung dan berkesempatan menang, tentu harus disadari sejak awal oleh seluruh pihak. Bahwa ada yang menang dan kalah dalam pilpres itu pasti akan terjadi dan hal ini adalah sebuah keniscayaan yang tak mungkin dihindari. Ada yang tereliminasi dan ada yang masih eksis dalam kontestasi paslon juga menjadi sebuah kewajaran. Hampir pasti tidak akan ada, kedua paslon menjadi presiden dan wapres semua. Karena hal ini tidak akan mustahil.

Oleh karena itu, sikap legowo pun harus menjadi nilai dasar seluruh warga negara dalam menyambut perhelatan demokrasi tanggal 17 April ini dengan penuh suka cita, riang gembira karena ikatan kesamaan cita-cita dan kejuangan untuk Indonesia yang lebih baik.

Belajar dari pepatah Jawa “Sugih tanpa Bandha, Digdaya tanpa Aji, Nglurug tanpa Bala, Menang tanpa Ngasoarake“, (Kaya tanpa Harta, memiliki Kesaktian tanpa Ilmu, Menyerang tanpa bala Pasukan, Menang tapi tanpa Merendahkan) hendaknya menjadi cerminan bagaimana para kontestan dan pemilih perlu bersikap. Yang menang tetap rendah hati, yang kalah bisa tetap kepala tegak. Keputusan rakyat adalah keputusan yang harus diterima dengan legowo dan lapang dada.

Namun, tidak hanya cukup memiliki sikap kedewasaan dalam berpolitik seperti ini saja. Akan tetapi sesungguhnya lebih dari itu, yang jauh lebih penting adalah keutuhan negara dan bangsa tetap menjadi panglima utamanya

Jika pilpres hanya dipandang dalam perspektif siapa menang dan siapa kalah, maka proses demokrasi di pilpres hanya menjadi pertarungan orang-orang yang kuat saja. Ibarat gajah bertarung, pelanduk mati ditengah-tengah. Rakyat akan jadi korban hasutan, kebohongan, kebencian dan fitnah. Inilah awal demokrasi yang justru tidak menyemai benih-benih kemulian. Demokrasi yang kehilangan roh yang sesungguhnya.

Masyarakat dijadikan domba untuk diadu. Dan celakanya masyarakat mau dijadikan domba aduan. Akibat politik adu domba ini justru akhirnya akan mendegradasi proses konsolidasi demokrasi dan proses politik itu sendiri. Akhirnya tujuan yang kita inginkan untuk perbaikan tatanan dalam berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik tidak tercapai.

Menjadi kontraproduktif dengan cita-cita yang diperjuangkan para pahlawan pendiri bangsa. Bagaimana menyatukan bangsa yang besar ini dengan pengorbanan darah dan cucuran air mata. Bung Karno pernah mengingatkan kita, demokrasi hanyalah alat untuk mencapai masyarakat sejahtera, adil, makmur dan bahagia. Bila pilpres malah merusak bangsa, menjadikan negeri ini berantakan, maka kita telah salah memilih dan salah menggunakan sistem ini. Pilpres bukanlah satu-satunya tujuan akhir.

Jika paska hari pencoblosan, 17 April 2019 ini, bangsa kita masih terbelah dan terus diliputi prasangka negatif dan rasa tidak percaya satu dengan lainnya, maka seluruh anak bangsa sudah saatnya harus bermuhasabah diri.

Pilpres itu untuk memilih pemimpin yang kita yakini mampu membawa bangsa ini akan semakin maju, mulia, sejahtera, dan bahagia. Tentu kita akan sepakat dan mufakat memilih dan menentukan pemimpin bangsa yang amanah dan bertanggung jawab, bisa menjadikan masyarakatnya khusuk dalam beribadah dan menuntun rakyatnya menuju surga. Keyakinan ini harus dikuatkan kepada rakyat. Namun jika masih jauh dari keyakinan ini, lebih baik, tidak usah dipilih.

Cukuplah sudah fitnah, penyebaran kebencian dan saling mencaci antar warga bangsa ini secepatnya diakhiri. Memilih paslon Jokowi-Makruf Amin atau paslon Prabowo-Sandiaga Uno adalah menjadi hak konstitusi warga masyarakat yang perlu ditunaikan untuk menentukan masa depan bangsa. Namun bukan dengan membabi buta lalu membutakan nilai-nilai ukhuwah dan persaudaraan diantara keluarga, saudara, kolega, dan mitra.

Bukan Pak Jokowi dan bukan pula Pak Prabowo, saat diantara kita mendadak membutuhkan bantuan uang maka yang akan cepat membantu justru adalah teman atau saudara. Jika kita terbaring sakit, juga teman dan saudara yang akan menengok. Jika diantara warga ada yang meninggal duniapun, sudah pasti saudara atau teman yang akan mengkafani dan tetangga yang akan mengantarkan ke pemakaman, bukan juga Pak Makruf Amin atau Pak Sandi. Jadi, masihkah diantara anak bangsa terus dan gemar memproduksi diksi dan narasi atau visualisasi saling mencaci, menghina, menghujat, memusuhi hanya karena berbeda pilihan politik di pilpres?

Besok setelah presiden dan wapres sudah dinyatakan terpilih oleh rakyat. Maka seluruh anak bangsa harus menerima dengan lapang dada atas kenyataan kehendak rakyat ini karena suara rakyat adalah cerminan suara Tuhan. Tanpa curiga, tanpa rasa tidak percaya dan tanpa permusuhan lagi. Kini tiba saatnya kita masuk ke suasana baru. Tiba saatnya kita kembali bersatu untuk membangun negeri, bekerja untuk kemajuan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, bertekad bulat menuju negeri yang baldatun thoyibatun warobbun ghofur… Aamiin.

Jakarta, 16 April 2019

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.