Kamis, 21 Oktober 21

Meningkat Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman Perwakilan Aceh

Meningkat Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman Perwakilan Aceh
* Kunjungan kerja Komisi II DPR ke kantor Ombudsman RI Perwakilan Aceh di Banda Aceh, Senin (16/3/2015)

Banda Aceh, Obsessionnews – Memasuki tahun ketiga sejak akhir 2012, keberadaan Ombudsman RI Perwakilan Aceh semakin dikenal masyarakat di 23 kabupaten/kota se-Aceh. Setiap tahun terjadi peningkatan pengaduan dari masyarakat yang sangat signifikan. Tahun 2012 tercatat 4 pengaduan, lalu meningkat menjadi 101 pada tahun 2013. Dan selanjutnya pengaduan meningkat lagi menjadi 198 pada tahun 2014. Sedangkan periode Januari hingga pertengahan Maret 2015 baru masuk 44 pengaduan.

Asisten Ombudsman Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Aceh, M. Fadhil Rahmi, mengatakan, kendala yang dihadapi Ombudsman adalah jumlah sumber daya manusia (SDM) yang sangat terbatas dan luasnya wilayah kerja yang harus dicover.

“Dengan hanya empat personil yang menangani subtansi dan satu kepala perwakilan, berat rasanya harus mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik ke seluruh Aceh, baik di tingkat pemerintah daerah maupun instansi pemerintah lainnya, baik vertikal maupun non vertikal,” kata Fadhil dalam pertemuan dengan beberapa anggota Komisi II DPR di kantor Ombudsman RI Perwakilan  Aceh di kawasan Lamgugop, Banda Aceh, Senin (16/3).

Tim kunjungan kerja Komisi II DPR tersebut terdiri dari Ahmad Riza Patria, H. Zulkifli Anwar, Wahidin Halim, Sa’aduddin, Endro Harmono, Willy M. Yoseph, Sirmadji dan Amirul Tamim. Mereka diterima oleh para asisten Ombusdman RI Perwakilan Aceh, yakni Ayu Parmawati Putri, M. Fadhil Rahmi dan Andi Syahputra. Sedangkan Kepala Ombusdman RI Perwakilan Aceh Taqwaddin Husin sedang mengikuti raker di Jakarta.

Sebelumnya dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir satu jam itu, para anggota DPR ingin mengetahui berbagai hal terkait keberadaan Ombudsman RI Perwakilan Aceh, di antaranya mengenai kinerja (jumlah laporan, tingkat penyelesaian, dan lain-lain), personil dan status personil, bentuk sosialisasi dan koordinasi selama ini dengan pemerintah daerah dan instansi pemerintah lainnya dan permasalahan-permasalahan lainnya. Termasuk juga bentuk-bentuk maladministrasi yang paling menonjol yang dilaporkan oleh masyarakat.

“Kunjungan kami dalam rangka menyerap aspirasi dan mengetahui lebih jauh secara dekat tentang keberadaan Ombudsman RI Perwakilan Aceh dan mengetahui permasalahan dan hambatan yang dihadapi Ombudsman RI Pwk Aceh dalam melaksanakan tupoksinya,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria. (Agung Sanjaya)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.