Jumat, 31 Maret 23

Menikmati Drama 15 Menit Sidang Ahok

Menikmati Drama 15 Menit Sidang Ahok
* Aksi unjuk rasa massa ormas Islam yang menuntut Ahok dipenjara di depan Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (11/4/2017).

Oleh : Hersubeno Arief,  Konsultan Media dan Politik

 

Seperti sudah diduga Majelis Hakim persidangan Ahok menunda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Keputusan hakim tersebut sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Namun drama 15 menit yang berlangsung di ruang sidang  Aditorium Kementerian Pertanian menunjukkan siapapun yang menjadi sutradaranya,  sungguh piawai.

Skenario ditulis sangat cerdas dan aktor-aktor yang memerankan mulai dari peran utama, peran pembantu, cameo, sampai figuran itu benar-benar tampil total, sangat menjiwai  dan layak dipuji. Agak sulit bagi kita untuk membedakan apakah mereka sedang bersandiwara atau sedang berperan nyata.

Bila mereka ikut dalam Festival Fim Indonesia (FFI), bahkan sampai ajang sebesar Academi Award sekalipun, tak ada keraguan mereka akan memborong nominasi Piala Oscar. Mulai dari sutradara terbaik, skenario terbaik, aktor pemeran utama terbaik, aktor pemeran pembantu terbaik dan bahkan figuran terbaik bila ada kriteria untuk itu.

Alur cerita dimulai ketika Kapolda Metro Jaya mengirim surat ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menunda pembacaan tuntutan. Alasannya  untuk menjaga ketertiban, karena berdasarkan laporan intelijen situasi menjelang Pilkada sangat rawan. Supaya kelihatan adil,  Polda juga berjanji akan menunda pemeriksaan Anies-Sandi.

Hanya sehari berselang setelah surat tersebut  sampai di tangan media,  Jaksa Agung  segera menyambut baik permintaan tersebut sebagai sesuatu hal yang menurutnya bisa dipahami. Kendati begitu Jaksa Agung yang berlatar belakang politisi dari Nasdem itu harus menambahkan pernyataan, bahwa ia tidak mengetahui apa tuntutan Jaksa. Namun, katanya, dipastikan tuntutan tersebut sesuai fakta persidangan.

Mulai di sini skenario agak sedikit bolong. Tapi itu bagi masyarakat umum sama sekali tidak terlihat, kecuali bagi mereka yang bergelut di dunia hukum. Pernyataan Jaksa Agung bahwa dia tidak tahu tuntutan, karena belum bertemu JPU adalah pernyataan yang aneh. Dalam proses hukum pidana di Kejaksaan ini dikenal istilah Rencana Penuntutan (Rentut).

Secara sederhana dalam Rentut tersebut seorang JPU harus memaparkan rencana penuntutannya kepada atasannya secara berjenjang. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-001/J-A/4/1995 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana bagian C yang memuat tata cara pengajuan tuntutan pidana. Sebelum mengajukan tuntutan pidana,  JPU harus membuat Rentut.

Pada poin ketiga dari SE Jaksa Agung disebutkan, untuk perkara-perkara yang pengendaliannya dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI dilakukan secara berjenjang. Kepala Kejaksaan Negeri mengajukan Rentut tersebut disertai pertimbangannya kepada Jaksa Agung cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

Nah, dalam kasus Ahok ini penanganannya langsung oleh Kejaksaan Agung. Mereka membentuk JPU yang terdiri dari jaksa di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI dan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Sebagai ketua ditunjuk Direktur Tindak Pidana Orang dan Harta Benda (Oharda) Kejaksaan Agung Ali Mukartono. Jadi agak mengherankan dan tidak sesuai prosedur bila sampai Jaksa Agung mengaku tidak/belum tahu.

Tapi okelah, kita percaya saja dulu pada ucapan Jaksa Agung. Bolanya sekarang berada di tangan majelis hakim. Agak berbeda dengan kejaksaan, posisi hakim sangat independen. Makanya kita sering mendengar istilah dissenting opinion dalam sebuah putusan hakim. Secara sederhana ini bisa diartikan bahwa anggota majelis hakim boleh berbeda dengan mayoritas hakim lain dalam mengambil keputusan. Sikap dissenting opinion itu bahkan disampaikan dalam amar putusan.

Dalam UU No. 5 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur ketentuan mengenai Dissenting Opinion  (Pasal 30)  selanjutnya diganti dengan UU No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia bahkan dijamin dalam UUD 1945 pasal 24 ayat 1 yang menyebutkan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Jadi bola panas kasus Ahok berada di tangan Majelis Hakim. Agak sulit membayangkan hakim berani mengambil risiko timbul kerusuhan massa  seperti yang disampaikan oleh Kapolda. Namun, ternyata alur cerita menjadi seru karena majelis hakim hari Selasa (11/4) tetap melanjutkan persidangan.

Di sinilah kepiawaian sang sutradara dan penulis skenario ditunjukkan. Mereka berhasil mempertahankan sandiwara ini menjadi drama yang menarik. Majelis Hakim tetap melanjutkan persidangan. Sikap ini menunjukkan hakim tetap menegakkan prinsip kemerdekaannya dalam menegakkan keadilan.

Alur cerita kemudian menjadi adegan drama konyol, namun coba dibungkus dengan suasana dramatis. Jaksa menyatakan belum siap membacakan tuntutan karena pengumpulan data belum selesai dan yang lebih menggelikan pengetikan, ya pengetikan –anda tidak salah baca atau salah dengar—belum selesai.

Jaksa kemudian meminta penundaan selama dua pekan atau tanggal 25 April. Hakim kemudian memutuskan sidang ditunda tanggal 17 April. Namun Jaksa tetap keberatan. Akhirnya diputuskan sidang ditunda sampai tanggal 20 April. Mendengar itu tim pengacara Ahok mulai menunjukkan kualitasnya sebagai aktor jempolan. Mereka menyatakan bahwa keputusan penundaan sidang itu merugikan mereka. TOP!

Perhatikan pilihan waktunya. Sidang tanggal 20 April berarti satu hari setelah pemungutan suara Pilkada Putaran Dua dilaksanakan. Jadi tuntutan jaksa tidak akan ada pengaruhnya terhadap perolehan suara dalam Pilkada.

Bila sidang pada Selasa (11/4) tuntutan tetap dibacakan, bola panas berada di tangan jaksa. Jika terlalu rendah atau malah tuntutan bebas, maka bisa dibayangkan bagaimana reaksi para penentang Ahok. Sementara bila terlalu berat, maka dampaknya akan buruk terutama pada elektabilitas Ahok. Tapi yang lebih penting adalah itu tidak sesuai dengan skenario dari Sang Sutradara!

BRAVO! Drama 15 menit di ruang sidang pengadilan Ahok adalah sebuah karya masterpiece. Namun seperti ucapan terkenal  tokoh detiktif Hercule Poirot dalam novel misteri karya Agatha Christie.“Tidak ada kejahatan yang sempurna. Walau hanya setitik. Selalu ada jejak yang tersisa.” (***)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.