Bogor – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan desakan agar Polri berada di bawah sebuah kementerian baru sebatas wacana. Namun bukan tidak mungkin hal itu akan menjadi kenyataan bila memang Presiden Jokowi menginginkan demikian.
“Jadi, begini, kalau TNI kan sudah ada (di bawah) Kemenhan. Saya bilang kemarin itu, lambat atau cepat, polisi nanti akan di bawah kementerian juga,” ujar Ryamizard di Istana Presiden, Bogor, Jumat (28/11/2014).
Ryamizard menilai wajar jika Kepolisian berada di bawah kementerian karena di banyak negara hal itu sudah terjadi. Namun dia belum memastikan apakah Polri memang akan berada di bawah Kementerian Pertahanan atau kementerian lain.
“Karena di seluruh dunia (Kepolisian) juga di bawah kementerian atau di bawah apa begitu. Kita yang tidak, kementerian apa, itu nanti terserah presiden lah,” katanya.
Selama ini, Polri berada langsung di bawah presiden. Hal ini, disebut Ryamizard, akan cukup merepotkan presiden. Ia menyatakan kesibukan presiden menjadi salah satu alasan mengapa polri harus lepas dari tanggung jawab presiden.
“Kayak dulu tentara di bawah presiden karena panglima tertinggi itu presiden. Tapi, kalau ada dualisme, masih ada menhan, membantu. Tidak bisa presiden sekarang urusin polisi, repot dia,” tutur Ryamizard. (Has)
