Kamis, 9 Desember 21

Mengapa MoU dan SPE Newmont Harus Dibatalkan?

Mengapa MoU dan SPE Newmont Harus Dibatalkan?

Jakarta, Obsessionnews – Salah seorang kuasa hukum dari warga NTB, Ahmad Suryono SH MH menilai secara prinsip MoU Dirjen Minerba Kemneterian ESDM dan Presdir PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) merupakan produk hukum kompromis yang sangat aneh baik dilihat dari konstruksi hukum maupun materi muatannya.

“Menjadi lebih menarik ketika MoU tersebut dilanjutkan dengan dikeluarkannya Surat Persetujuan Ekspor (SPE) sebanyak dua kali untuk mengakali kewajiban pemurnian,” ungkapnya kepada Obsessionnews, Minggu (5/4/2015).

Deputi Advokasi dan Kebijakan LBH Solidaritas Indonesia (LBH-SI) ini menegaskan, pasca diterapkannya Pasal 103 ayat (1) juncto Pasal 170 UU Minerba tentang kewajiban melakukan pemurnian di dalam negeri dan/atau pembangunan smelter maksimal 12 Januari 2014, PT. NNT berusaha untuk mengelak dari kewajiban dan bermanuver dengan menggugat Pemerintah RI ke ICSID.

“Anehnya kemudian, gugatan tersebut diduga sebagai bahan ‘ancaman’ agar Pemerintah melunak dan memberikan previlege pada PT. NNT untuk tetap melakukan ekspor konsentrat langsung. Secara ‘kebetulan’ MoU ditandatangani tanggal 3 September 2014, sesaat setelah pencabutan gugatan di ICSID,” ungkap dia.

“Secara ‘kebetulan’ MoU juga membahas tentang kewajiban PT. NNT menyerahkan deposit US $ 25 juta sebagai jaminan pembangunan smelter, dimana masa berlaku MoU tersebut adalah 6 bulan sampai tanggal 4 Maret 2015. Secara ‘kebetulan’ juga, isi MoU tidak pernah terlaksana karena PT. NNT tidak pernah bisa menunjukkan komitmen membangun smelter, bahkan sekedar numpang ke Freeport saja tidak jelas?” bebernya pula.

Uniknya, lanjut dia, PT. NNT tidak pernah sekalipun dikenai sanksi atas kelalaiannya menabrak regulasi UU Minerba sejak 13 Januari 2014 sampai detik ini? Bahkan tetap diperkenankan untuk melakukan ekspor konsentrat sampai detik ini. Kemudian muncul pertanyaan kritis: Apa sebenarnya fungsi MoU tersebut?

“Apa korelasinya dengan terbitnya SPE? Mengapa PT. NNT begitu sakti mandraguna? Kemana Pemerintah RI, kok melempem? Tanya kenapa?” ujar mempertanyakan.

Ahmad Suryono menganggap MoU yang dibuat Pemerintah dengan pihak PT NNT pada 3 September 2014 adalah bertentangan dengan UU No 4 tahun 2009 tentang Minerba. Oleh karena itu, gugatan hukum warga terkait penolakan itu akan disidangkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mulai Senin (6/4/2015). (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.