Jumat, 7 Oktober 22

Menetapkan Kabinet, Bukan Soal Cepat Atau Lambat

Menetapkan Kabinet, Bukan Soal Cepat Atau Lambat

Jakarta – Ditundanya pengumuman susunan kabinet Jokowi-JK yang menurut rencana dilakukan hari Rabu (22/10/2014) malam, di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, memunculkan beragam pendapat. Ada pula pihak yang mencibir penundaan atau lambatnya penetapan nama-nama menteri kabinet tersebut.

“Padahal, menetapkan susunan kabinet sesungguhnya bukan persoalan sepele, bukan juga soal cepat atau lambat tapi soal tepat atau tidak tepat, karena jajaran kabinet harus bisa jadi team work yang kuat dan solid dalam membantu presiden menjalankan roda pemerintahan lima tahun ke depan,” tegas Wakil Sekjen DPP Partai Hanura, Dimas Hermadiyansyah, kepada Obsession News, Kamis (23/10).

“Jangan sampai karena terburu-buru pada akhirnya menteri yang dipilih tidak memiliki kemampuan dan kinerja yang baik sehingga di tengah jalan terjadi bongkar pasang kabinet,” tambahnya.

Oleh karena itu, tegas Dimas, UU No. 39 tahun 2008 pasal 16 ayat 1 memberikan kelonggaran waktu bagi presiden dalam menyusun kabinet paling lama 14 hari sejak Presiden mengucap sumpah/janji.

Apalagi, lanjutnya, Jokowi-JK menjalankan tradisi baru dalam menentukan orang-orang yang akan ditempatkan di kabinetnya, yaitu dengan meminta KPK dan PPATK untuk menelusuri rekam jejak kekayaan yang dimiliki oleh para calon menteri, sebagai wujud komitmen ingin membentuk pemerintahan yang bersih dari korupsi.

“Maka ketika KPK dan PPATK memberikan tanda merah ke beberapa nama calon menteri tentunya Pak Jokowi harus mempertimbangkan kembali, belum lagi ada perubahan dan pemisahan kementrian yang akan dibentuk, hal ini tentunya mempengaruhi apakah harus ada perubahan nomenklatur atau tidak,” paparnya.

“Jadi ya kita tunggu saja, toh tersedia waktu 14 hari sejak pelantikan dan saya yakin Pak Jokowi pasti mengumumkan kabinet secepatnya jika komposisi yang tepat sudah tersusun,” tandas Wakil Sekjen Hanura

Soal nama kader Partai Hanura yang sudah disebut-sebut berbagai media sebagai calon menteri yaitu Yuddy Chrisnandi (Ketua DPP) untuk Menpora dan Wiranto (Ketua Umum) untuk Menkopolkam, menurutnya, Hanura menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi dan menghargai keputusannya, karena hakikatnya itu adalah sebuah amanah dan tugas mulia yang siapa saja harus siap menjalankannya.

“Saya yakin pak Jokowi pasti memilih yang tepat dan terbaik, Mas Yuddy dan Pak Wiranto adalah kader terbaik Hanura yang tidak usah diragukan lagi kompetensinya, beliau-beliau ini bisa sangat membantu Pak Jokowi-JK di kabinet dalam mewujudkan Visi Kebangsaan dan kerakyatan,” kata anak buah Wiranto ini. (Ars)

Related posts