Jakarta, Obsessionnews – Anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan dan kebudayaan, Ir HM Ridwan Hisjam menilai, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan telah berhasil meningkatkan Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN).
“IIUN itu adalah indeks integritas ujian nasional. Artinya, Ujian Nasional pada 2016 ini berbeda dengan sebelumnya, ujian nasional sebelumnya itu menjadi syarat kelulusan, tetapi saat ini UN tidak menjadi syarat kelulusan,” tandasnya kepada Obsessionnews, Kamis (26/5/2016),
Ridwan Hisjam memaparkan, kita melakukan perubahan dalam rangka revolusi mental, maka pendidikan itu harus bisa diubah. “Integritas manusianya dulu yang harus diperbaiki, Maka UN itu lebih mengarah kepada kejujuran, dinilai kejujurannya,” jelasnya.
“Sekarang kejujuran itu dinilai, sehingga, guru tidak bisa berkolaborasi. Ini betul-betul nilai anak-anak itu sendiri, dan hasilnya juga bagus angka-angkanya ada di situ. Tapi biasanya nilai UN-nya turun,” tambahnya.
Penyebabnya apa? Menurut Ridwan, seharusnya nilai kejujuran naik, IIUN naik maka UN-nya juga naik. Tapi ini problemnya IIUN naik UN-nya turun. “Jadi, ini terjadi kekagetan, baik guru maupun siswa, karena perubahan ini,” ungkap politisi senior Golkar ini.
Ia pun berharap, nilai UN nya naik, IIUN-nya juga naik, “Nah, sekarang itu semuanya begitu. Di tingkat SMP juga begitu, Di tingkat SMA juga begitu. Datanya semuanya ada. Jadi, artinya secara konsep apa yang sudah dilaksanakan oleh Anies Baswedan ini sudah on the track,” paparnya.
Ridwan menyarankan di tahun 2017 dan sekarang seharusnya Mendikbud dan pemerintah harus berani menganggarkan anggaran yang sangat besar, yaitu dalam rangka mendukung kurikulum 2013.
“Untuk berbasis komputer, harus dikomputerkan semua, kurikulumnya juga harus di komputer. Setelah itu, dosen-dosennya itu sudah punya laptop semua sekarang, yang didapat dari hasil sertifikasi untuk peningkatan kualitas,” tutur Ridwan.
Dana sertifikasi itu, lanjutnya, diberikan untuk meningkatkan kualitas guru, bukan untuk meningkatkan gaya hidupnya, “Sekarang ini kebanyakan dana itu untuk merubah life style,” bebernya.
Ridwan menegaskan, laptop itu harus dipasang aplikasi, dan aplikasi itu dipakai untuk belajar sendiri. “Itu yang harus dilaksanakan. Untuk itu anggarannya memang besar. Jadi, semua sekolah harus punya computer,” terangnya,
“Supaya bisa menggunakan basis komputer bukan hanya di kota-kota, guru untuk kurikulum 2013 laptopnya harus diisi aplikasi,” imbuhnya.
Soal seringnya perubahan kurikulum bagaimana? “Ini yang sudah disampaikan, Jadi, jangan sampai reshuffle ganti, menteri ganti, kebijakan (juga ganti) lagi maka amburadul lagi. Harusnya semuanya dibenahi biar on the track,” jawab Ridwan.
Ia menyesalkan, kebiasaan kita ini ganti menteri ganti kebijakan, “Karena itu kita harapkan ini berjalan sampai 2019 agar program NawaCita di bidang pendidikan dan kebudayaan bisa diterapkan dengan benar,” harapnya.
“Untuk saat ini, sudah sesuai, Kan pakai kurikulum 2013, tapi memang masih ada yang pakai KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) 2017. Besok harus sama,” pintanya.
Ia mengakui, anggaran pendidikan itu mestinya Rp400 triliun sesuai dengan anggaran dasar, maupun UU Sistem Pendidikan Nasional, yaitu 20 persen dari APBN. Sedangkan APBN-nya sudah Rp2000 trilun.
Namun, lanjut Ridwan, anggaran Kementeiran Pendidikan dan Kebudayaan saat ini hanya Rp40 triliun. “Sekarang pak Anies (Mendikbud) itu hanya dapat 40 triliun, Itu kecil, siapa bilang besar.
“Menristek 40 triliun juga. Itu yang langsung mengenai pendidikan, yang lainnya ada 300 triliun itu lari ke kementerian-kementerian lain dan 13 lembaga. Fungsi pendidikan jadi gak jelas arahnya,” ungkapnya pula.
Ternyata, tegas dia, anggaran untuk pendidikan hanya Rp130 trilun yang dipakai untuk pendidikan secara langsung, yaitu pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai Perguruan Tinggi. Termasuk yang agama, Madrasah, Ibtidaiyah, Tsnawiyah, Aliyah dan iainnya.
Lha yang Rp300 triliun kemana? “Nah, itu yang harus dilakukan pemerintah, dana pendidikan itu full dalam rangka peningkatan mutu kualitas pendidikan. Kalau itu masuk ke Kemendikbud, ya selesai sudah masalah pendidikan, tidak ada sekolah roboh, beralaskan tanah, tidak ada listrik, tidak ada komputer, dan lain-lain,” kritiknya.
Ridwan juga membandingkan tidak usah di daerah ter[pencil/perbatasan, di jawa saja masih banyak sekolah yang roboh, Karena itu, menurutnya, anggaran pendidikan sangat sedikit untuk Kemendikbud, Kemenristek dan Kemenag bidang pendidikan.
Pendidikan yang bagus diakui hanya di kota. Kenapa di kota? Ridwan mengatakan, biasanya kalau di kota itu mereka punya PAD. “APBD kota itu kan aturanya, 20 persen untuk pendidikan, Nah APBD kota itu tinggi karena mereka kan dapat retribusi, kan banyak, dari pajak, industri, sehingga 20 persenya itu lari ke pendidikan. Makanya baik-baik,” paparnya.
“Tapi kalau di daerah, hancur juga. Di jawa Timur juga banyak yang tidak layak. Kayak di Ngawi, Pacitan satu pun tidak ada yang UMBK, tidak ada komputer di dapil 7 Jatim,” ungkap Anggota DPR RI asal Jatim ini.
Menurut dia, hal Itu disebabkan karena anggarannya terbatas. “Apalagi kabarnya anggarannya mau dipotong 6 persen, jadi semakin tidak jelas. Jadi Presiden Jokowi dalam rangka mensukseskan program NawaCitanya harus bisa mengembalikan dana pendidikan kepada Kementerian Pendidikan,” harapnya. (Albar, @aal_albar)
