Semarang, Obsessionnews – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan setidaknya ada 13 daerah yang mengajukan revisi dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Mendagri menegaskan tidak ada tambahan ataupun revisi ulang dana Pilkada bagi ke-tiga belas daerah tersebut.
“Tiga belas daerah kami ingatkan sudah ada kesepakatan antara DPRD, Pemerintah Daerah dan pengajuan KPU daerah tidak boleh dirubah. Apalagi dinegosiasikan ulang,” terang dia usai menghadiri peresmian masjid di SMA 1 Semarang.
Hasil rapat Menko Polhukam menyatakan Mendagri, Jaksa Agung dan Kapolri agar mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk tidak ada negosiasi ulang. Sebab, anggaran yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilu sudah minim.
“Tidak semua yang diajukan Panwas kepada daerah itu juga terpenuhi,” tuturnya.
Seperti diketahui, anggaran penyelenggaraan Pilkada dibebankan ke APBD masing-masing daerah. Terkait adanya sejumlah daerah yang disinyalir kekurangan dana Pilkada, dia menyatakan dana di 265 daerah dalam status cukup-tercukupi.
“Kecuali, masih ada yang belum penuh itu pengajuan anggaran keamanan. Tapi kepolisian memahami karena mempetakan daerah konflik itu kan sulit,” tambah Tjahjo
Selebihnya, dia menyarankan kepala daerah bijak dalam mengurus Pilkada. Meskipun pimpinan daerah tersebut akan selesai masa jabatannya.
“Jangan kalau sudah tidak ingin maju lagi, seolah-olah tidak tanggung jawab. Seorang kepala daerah musti menyelesaikan tanggung jawab hingga selesai,” tandasnya. (Yusuf IH)
