Jumat, 22 Oktober 21

Mendagri Masih Bingung, Siapa Yang Salah: Ahok Atau DPRD DKI?

Mendagri Masih Bingung, Siapa Yang Salah: Ahok Atau DPRD DKI?

Jakarta, Obsessionnews – Meski sudah diberi waktu untuk melakukan mediasi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ‎sampai saat ini mengaku masih belum tahu siapa yang salah dalam kisruh antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan DPRD DKI Jakarta terkait pembahasan APBD DKI 2015.

Tjahjo mengatakan, pihaknya masih menunggu hak angket anggota DPRD berlangsung. Sebab, dengan adanya hak angket tersebut dirinya menjadi tahu siapa kira-kira yang orang yang berani bermain mengatur ABPD DKI untuk keperluan yang tidak jelas seperti yang disebutkan oleh Ahok sebesar Rp 12,1 triliun.

“Saya belum tau siapa yang salah. Saya masih nunggu hak angket. Itu bisa terbuka siapa yang bermain, siapa yang memainkan,” ujar Mendagri di Jakarta, Minggu (7/3/2015).

Dengan begitu menurut Tjahjo, Kemendagri tidak perlu lagi mengadakan mediasi berikutnya untuk menengahi kisruh antara kedua belah pihak. Ia mengatakan, cukup sekali yang berlangsung pada Kamis (5/3/2015) lalu. Selebihnya, ia akan memberikan waktu selama tujuh hari untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Ada waktu tujuh hari. Saya serahkan kembali ke gubernur untuk dibahas bersama karena dua-duanya dipilih oleh masyrakat Jakarta,”‎ terangnya.

Tjahjo mengingatkan, jika dalam tujuh hari itu kedua belah pihak belum menemui titik temu. Maka, Maka, Kemendagri akan mengambil alih kewenangan menentukan APBD DKI dengan memperkuat peraturan gubernur untuk menyamakan APBD DKI Jakarta 2015 sesuai dengan APBD 2014. “Jadi nanti yang digunakan sesuai dengan anggaran yang lama,” katanya.

Sebelumnya, Tjahjo mengatakan, evaluasi APBD DKI 2015 akan dilakukan selama satu Minggu. Setelah evaluasi selesai, Mendagri akan mengembalikan dokumen APBD kepada Pemerintah Provinsi DKI untuk ‎dirumuskan menjadi peraturan gubernur (Pergub) atau peraturan daerah (Perda).

APBD DKI 2015 bisa digunakan setelah memiliki dasar hukum yang kuat berupa Perda atau Pergub‎. Namun, hendaknya APBD DKI harus lebih dulu dibahas di Badan Anggaran DPRD DKI. Bila kedua pihak ternyata sudah sepakat, maka Ahok bisa langsung mengeluarkan Pergub, dan meminta meminta kepada Mendagri untuk mencairkan ABPD DKI 2015. ‎(Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.