Jakarta, Obsessionnews – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan mengambil alih kewenangan menentukan APBD DKI jika kisruh antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan DPRD DKI Jakarta tidak kunjung selesai. Tjahjo memberikan waktu kepada mereka tujuh hari untuk menyelesaikan konflik tersebut.
“Kalau tujuh hari tidak ada politics will yang baik untuk memusyawarahkan mana sih, yang siluman yang mana, nanti kita ambil alih lagi,” ujar Tjahjo di Jakarta, Minggu (8/3/2015).
Tjahjo menjelaskan, bila dalam waktu tujuh hari konflik antara Ahok dengan DPRD belum menemui titik terang. Maka, Kemendagri akan memperkuat peraturan gubernur untuk menyamakan APBD DKI Jakarta 2015 sesuai dengan APBD 2014. “Jadi nanti yang digunakan sesuai dengan anggaran yang lama,” katanya.
Selama waktu tujuh hari itu, Tjahjo menyerahkan sepenuhnya mediasi kepada Ahok dan DPRD untuk melakukan pembahasan lebih lanjut mencari jalan keluar. Ia menegaskan, Mendagri tidak akan melakukan mediasi lagi untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam satu forum. Pihaknya, cukup memberikan evaluasi mengenai RAPBD yang akan diajukan.
“Saya serahkan kembali ke gubernur untuk dibahas bersama. Karena tidak ada dua mata anggaran. Tidak ada anggaran DKI, tidak ada DPRD, karena Jakarta itu satu,” jelasnya.
Sebelumnya, Tjahjo mengatakan, evaluasi APBD DKI 2015 akan dilakukan selama satu Minggu. Setelah evaluasi selesai, Mendagri akan mengembalikan dokumen APBD kepada Pemerintah Provinsi DKI untuk dirumuskan menjadi peraturan gubernur (Pergub) atau peraturan daerah (Perda).
APBD DKI 2015 bisa digunakan setelah memiliki dasar hukum yang kuat berupa Perda atau Pergub. Namun, hendaknya APBD DKI harus lebih dulu dibahas di Badan Anggaran DPRD DKI. Bila kedua pihak ternyata sudah sepakat, maka Ahok bisa langsung mengeluarkan Pergub, dan meminta meminta kepada Mendagri untuk mencairkan ABPD DKI 2015. (Albar)
