Rabu, 30 September 20

Menanti Panglima Masirah Qubra

Menanti Panglima Masirah Qubra
* Ilustrasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). (Foto: Istimewa)

Oleh: Dr. Masri Sitanggang, Ketua Panitia Masyumi Reborn

Ini adalah pertarungan. Kalau umat Islam kalah, negeri ini menjadi sekuler-komunis. Perlu panglima yang berani, cerdas dan tangkas.

Fenomena ngototnya fraksi tertentu di DPR RI untuk meneruskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) – meski masyarakat beserta ormas besar Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) seluruh Indonesia menolak keras — dan muculnya usul pemerintah tentang RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), membuktikan satu hal: pertarungan mengenai falsafah negara belum selesai. Masih ada kelompok yang sungguh-sungguh belum rela menerima Dekrit Presiden 1959. Diakuinya keberadaan Piagam Jakarta dalam Dekrit itu, diduga keras menjadi sebab utama penolakan mereka terutama penganut faham sekulerisme dan komunisme.

Padahal Dekrit 5 Juli 1959 ini diterima secara aklamasi oleh DPR hasil Pemilu 1955 pada 22 Juli 1959. Artinya, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah satu-satunya rumusan falsafah negara yang disahkan oleh satu badan yang langsung dipilih oleh rakyat. Tambahan lagi, tujuh tahun kemudian, 19 Juni 1966, Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong menjustifikasi Dekrit Presiden 5 Juli itu dan pada 5 Juli 1966 dan oleh MPRS ditingkatkan menjadi Ketetapan MPRS no XX/MPRS/1966.

Dengan kekuasaan yang dimiliki, pengusung sekularisme ingin memaksakan kehendak mengganti falsafah negara yang sah berlaku saat ini, yakni rumusan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Penggantinya adalah falsafah yang terinspirasi dari pidato usulan Ir Soekarno pada sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945, yang oleh Endang Saifuddin Anshari (1983) disebut “Konsep Rumusan Pribadi”, rumusan tidak resmi. Di dalam RUU HIP, Konsep Rumusan Pribadi itu dinampakkan dalam wajah materialism yang terang, menyingkirkan Tuhan dalam membangun Indonesia. Kalau pun mau ber-Tuhan, maka Tuhan harus dikurung dalam kebudayaan. Ilmu dan Teknologi lebih utama dari Tuhan.

Tentu ini adalah serangan ekstrem radikal terhadap NKRI. Pertama, mengabaikan falsafah negara yang resmi ditetapkan melalaui Dekrit dan sah masih berlaku. Kedua, bertujuan membalikkan sistem nilai yang sudah mendarahdaging sejak jauh sebelum bangsa ini merdeka ke arah yang bertolak belakang. Ke arah membelakangi nilai-nilai Tuhan.

Indonesia hidup dengan ke-Tuhan-an bukanlah bermula dari terumuskannya Piagam Jakarta. Bukan! Ke-Tuhan-an sudah menjadi jiwa masyarakat Indonesia berabad sebelum Indonbesia merdeka. Bagi Umat Islam, Ke-Tuhan-an malah menjadi spirit utama untuk mengusir penjajah. Piagam Jakarta hanya mengukuhkan apa yang menjadi sistem nilai yang hidup di tengah masyarakat itu, berupaya menjadikannnya hukum positif.

Halaman selanjutnya

Pages: 1 2 3 4 5 6

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.