Selasa, 25 Januari 22

Menang di PTTUN, Ini Maunya Agung Soal Pilkada

Menang di PTTUN, Ini Maunya Agung Soal Pilkada

Jakarta,‎ Obsessionnews – Rapat gabungan antara Komisi II DPR RI dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Kementerian Dalam Negeri telah memutuskan Partai Golkar bisa mengikuti Pilkada serentak, meski tengah berkonflik.

Keputusan tersebut sudah dimasukkan dalam Peraturan KPU, yang isinya meminta kepada dua kubu Partai Golkar antara Agung Laksono dan Aburizal Bakrie duduk bersama untuk memilih dan menentukan calon kepala daerah.

Meski memiliki maksud baik untuk mengakomodir kepentingan Golkar. Namun, Agung tidak sepakat dengan keputusan tersebut, karena dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Parpol dan Undang-Undang Pilkada. Dimana mestinya hanya ada satu pemimpin partai yang boleh mengusung calon kepala daerah.

“Ini dasar hukumnya apa? Ini kan artinya satu partai, ada dua pimpinan. Kalau hal ini ditolerir, maka akan jadi preseden. Nantinya akan ada kepemimpinan-kepemimpinan ganda baik di partai politik dan bahkan di pemerintahan,” ujar Agung saat ditemui di Rumah Wakil Ketua MPR, Oesman Sapta Odang, Jakarta, Jumat malam (10/7/2015).

Terlebih kata dia, sudah ada keputusan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang menganulir keputusan PTUN, yang memenangkan kubu Aburizal Bakrie. Menurut Agung, putusan ini sudah bisa menjadikan dasar yang kuat legalitas kepemimpinannya.

“Posisi kami dengan keputusan ini menjadi semakin kokoh.Meskipun kami menang, saya tetap menghargai usaha Pak Jusuf Kalla untuk duduk bersama dengan Pak Ical,” jelasnya.

Bagi Agung, Islah terbatas atau tidak itu tidak penting. Yang dia inginkan adalah Partai Golkar bisa mengikuti Pilkada, dan semua kader punya hak untuk maju sebagai kepala daerah tanpa memandang apakah mereka dari kubu Aburizal atau kubu Agung Laksono.

‎”Yang paling penting, mereka adalah kader Partai Golkar dan memiliki elektabilitas, kompetensi, performance dan popularitas yang tinggi,” harapnya.

Islah terbatas Golkar mengatur calon kepala daerah yang diusung Golkar harus sama-sama mendapat restu dari kedua kubu. Bila calon itu hanya direstui oleh satu kubu, maka proses pemilihannya harus ditentukan berdasarkan survei. Mereka yang tinggi elektabilitasnya, nantinya akan dipilih. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.