Minggu, 28 November 21

Menag Dukung Hukuman Kebiri Bagi Pemerkosa

Menag Dukung Hukuman Kebiri Bagi Pemerkosa

Jakarta, Obsessionnews- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mendukung hukuman kebiri bagi pemerkosa atau pelaku kejahatan seksual. Namun, bukan satu-satunya sanksi, bisa ditambah beberapa pemberatan dan penambahan hukuman. Meski demikian, penerapan hukuman kebiri sangat bergantung pada vonis pengadilan.

“Hukuman kebiri itu sangat tergantung kepada hakim yang mengadili perkara pemerkosan atau tindak kekerasan seksual,” ditegaskan Lukman di kantornya, Jumat (27/05), seperti dilansir laman Kemenag.go.id.

baca juga:

Hukum Kebiri Beri Efek Jera

1.000 Lilin Untuk Yuyun

Kasus Yuyun, Kasus Gunung Es

Respon Kasus Yuyun, Kemenag Perkuat Penyuluh Agama

Menurut Menag, kejahatan seksual terhadap anak-anak merupakan kejahatan luar biasa. Pemerkosaan saja sudah kejahatan, apalagi ditambah kekerasan dan kepada anak-anak. “Jadi ini sudah luar biasa. Terhadap yang luar biasa ini, maka nanti hakim akan melihat konteksnya seperti apa,” terangnya.

“Kalau memang kondisinya seperti kasus di Bengkulu, sampai korbannya meninggal dunia, dilakukan kepada anak-anak dan tingkat destruktifnya luar biasa, saya pikir kalau ada hakim yang menjatuhkan vonis dengan keras ini juga menjadi pelajaran bagi masyarakat kita,” tambahnya.

Disinggung soal HAM, Menag mengatakan kalau itu harus dilihat dalam perspektif yang berbeda, karena kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa, extra ordinary crime. Menurutnya, konstitusi Indonensia menyatakan dalam situasi dan kondisi tertentu, UU bisa membatasi pelaksanaan hak dan kebebasan seseorang.

“Seperti hukuman mati, hak hidup itu pada dasarnya harus dilindungi. Tapi karena kejahatannya sudah destruktif yang luar biasa maka orang bisa dicabut hak hidupnya. Demikian juga dengan kebiri,” terang Menag.

Menag mengaku kalau kalangan agamawan masih berbeda pandangan terkait ini. Ada yang melarang karena memiliki pandangan tertentu, tapi ada juga yang membolehkan. Menuruntya, dalam kondisi tertentu, seseorang bisa mendapatkan hukuman yang keras, selain agar menjadi menjadi pelajaran bagi yang bersangkutan, juga penjera bagi masyarakat.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara. Perppu juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.@reza_indrayana

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.