Jakarta – Meski pencoblosan pemilu presiden (pilpres) 2014 sudah selesai namun tidak berarti membawa ketenangan di hati masyarakat. Kondisi saat ini masyarakat justru dibingungkan dengan adanya hasil hitungan cepat atau Quick Count yang dilakukan oleh lembaga survei. Pasalnya, ada dua kubu lembaga survei yang masing-masing mengklaim memenangkan pasangannya, Prabowo-Hatta atau Jokowi-JK. Bahkan sudah ada yang mendeklrasikan kemenangannya.
Kondisi tersebut diperparah dengan sama-sama menguatnya pendukung masing-masing calon yang mengatakan dan bahkan mendeklarasikan kemenangan calon presidennya. Kubu Prabowo menyambut positif hasil Qucik Count yang dirilis oleh empat lembaga survei kepercayaannya. Sedangkan kubu optimis delapan lembaga survei yang memenangkan dirinya akurat.
Jika kedua kubu sama-sama ngotot, dan mengklaim kebenarannya masing-masing, bagaimana dampak politiknya terhadap sendi-sendi kesetabilan suatu negara. Apakah bisa mengganggu kepercayaan negara asing terhadap demokrasi di Indonesia.
Ketua umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanand sudah bisa merasakan benturan antar dua kubu yang tengah bersaing merebutkan kursi presiden. Sebagai seorang pengusaha ia mengaku takut dan pusing gesekan itu akan berdampak pada stabilitas ekonomi di Indonesia, jika memang keduanya terjadi bentrok.
Secara Pribadi Sofjan, lebih percaya dengan delapan survei yang memenangkan Jokowi-JK, dibanding empat lembaga survei yang memenangkan Prabowo. Namun demikian kondisi ini belum bisa dikatakan aman sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan Real Count secara resmi pada 22 Juli mendatang.
“Sementara ini pengusaha menerima yang hitung cepat. Ternyata delapan lembaga survei yang sama itu menurut kami, pengusaha, adalah yang profesional, yang mendekati kenyataan tahun-tahun lalu. Sementara yang empat itu di KPU pun tidak ada. Sekarang ini masalahnya bagaimana kalau tidak ada yang mau mengalah, pusing-pusing juga kita (pengusaha),”ujar Sofjan saat dihubungi wartawan, Kamis (10/8/2014).
Menurut Sofjan, kondisi politik suatu bangsa sangat mempengaruhi kondisi ekonominya. Jika suatu bangsa mengalami krisis politik secara tidak langsung juga secara tidak langsung akan menimbulkan krisis ekonomi, misalnya kata Sofjan peristiwa kerusakan pada tahun 1998 dimana Indonesia mengalami krisis berkepanjangan. Dengan begitu investor akan takut menanamkan modalnya di Indonesia.
Sofjan hanya berharap, Pilpres yang tengah berjalan di Indonesia berjalan dengan aman. Ia juga percaya dengan kepemimpinan SBY sebagai presiden yang punya tanggung jawab penuh untuk bisa mengamankan negaranya dengan memberikan rasa aman dan nyaman bagi warganya.
“Sementara ini kita yakin pemerintah netral, KPU netral. Kita mesti yakin dengan statement Pak SBY. Tapi apa yang akan terjadi besok? Kita masih khawatir dan mesti waspada,” katanya.
Dampak Sederhana dari Perbedaan Quick Count
Jika diliat dari kacamata ekonomi, ada benarnya apa yang dikatakan oleh Sofjan, bahwa perbedaan atau gesekan politik yang terjadi antara pendukung Prabowo-Hatta dengan Jokowi-JK akan berdampak pada tatanan ekonomi, terutama pada perolehan saham di bursa efek Indonesia.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, media televisi yang menyiaran Quick Count kemenangan Prabowo-Hatta sahamnya dinyatakan terjun bebas pada hari ini, Kamis (10/7/2014). Mereka adalah yang tergabung PT Visi Media Asia (VIVA) yang menyangkut TV One, dan juga ANTV, serta PT Media Nusantra Citra (MNC) yang menyangkut Global TV, RCTI, dan MNC TV.
Televisi tersebut, secara terus menerus menyayangkan Quick Count untuk kemenangan Prabowo-Hatta. Sejak pukul 11.40 terlihat jelas saham VIVA longsor sebesar 4,85 persen di posisi Rp 255 per saham. Kemudian saham MNCN juga terkoreksi lebih dari 4 persen, tepatnya sebesar 4,21 persen menjadi Rp 2.615 per saham.
Sementar itu, kondisi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) justru melaju kencang pasca-pilpres hari ini. Pihak yang diuntungkan adalah saham PT Surya Citra Media Tbk yang membawahkan stasiun televisi SCTV. Saham di perusahaan ini menguat sebesar 3,34 persen menjadi Rp 3.715 per saham.
Head of Research Universal Broker Indonesia Satrio Utomo menyatakan, bisnis media disebut sangat vital untuk menentukan perkembangan ekonomi. Karena lewat media semua informasi dan kepentingan pengusaha dan politisi bisa tersampaikan kepada masyarakat. Namun jika media itu sudah berbohong, hal itu secara tidak langsung akan mempengaruhi kelanjutan bisnis dan pendapatan suatu perusahaan.
“Turunnya saham VIVA dan MNCN, sangat berkaitan sekali dengan hasil quick count yang dinilai tidak benar, dengan memenangkan Prabowo-Hatta Rajasa. Investor tentu paham, itu tidak benar, sehingga mereka memilih melepas saham dua emiten itu,” ujarnya.
Disisi lain, dengan banyaknya Quick Count yang memenangkan Jokowi-JK, telah berhasil menguatkan nilai rupiah dengan nilai 3,5 persen melonjak 1 persen ke posisi Rp 11.518 per dollar AS pada pukul 08.17 WIB. Sejak 3 Juli 2014.
Sementara di pasar NDF untuk kontrak sebulan ke depan, rupiah menguat 0,1 persen ke posisi Rp 11.560 per dollar AS. Sejak 3 Juli, rupiah di pasar ini telah naik sebesar 3,7 persen seiring dengan spekulasi bahwa Jokowi akan memenangi pilpres.
Munculnya Konflik Horizontal di Akar Rumput
Selain menimbulkan persoalan di wilayah ekonomi, perbedaan Quick Count juga dikhawatirkan akan menimbulkan konflik horizontal di masyarakat yakni antara mereka yang mendukung Prabowo-Hatta dengan Jokowi-JK, karena pertarungan Pilpres ini adalah pertarungan yang sensitif head to head.
Oleh karenanya, anggota Perhimpunan Survei Opini Indonesia (Pesepsi) Hamdi Muluk, meminta kepada lembaga survei yang tidak kredibel untuk mengoreksi kembali hasil surveinya. Hal itu dilakukan demi menjaga integritas lembaga survei Indonesia dan sekaligus menjaga demokrasi Indonesia yang sudah mau menunjukan kedewasaannya.
“Sangat penting bagi lembaga peneliti untuk memberikan pendidikan politik kepada seluruh masyarakat Indonesia, karena peneliti termasuk pihak ketiga yang tugasnya mengajarkan politik kepada masyarakat,” ujar Hamldi.
Lebih lanjut, Hamdi mengatakan perbedaan Quick Count juga akan merusak demokrasi. Ia menduga ada pihak ketiga yang sengaja memanfaatkan situasi Pilpres ini untuk merusak demokrasi di Indonesia.
Hal yang sama juga dikatakan oleh Sekjen Persepsi Yunarto Wijaya. Menurutnya perbedaan ini jika tidak ditindak lanjuti dan diselesaikan akan menimbulkan konflik di akar rumput. Untuk itu ia meminta kepada empat lembaga survei yang memenangkan Prabowo-Hatta segera dilakukan audit.
“Ini bahaya kalau dijadikan acuan, nanti akan menimbulkan konflik di akar rumput,” katanya.
Ada Apa dengan Perbedaan Tersebut?
Tentu masyarakat masih berfikir kenapa dan ada apa pada pemilu presiden kali ini ada perbedaan antara lembaga survei yang satu dengan lembaga survei lainnya. Padahal di tahun-tahun sebelumnya tidak ditemukan perbedaan dan selalu terjadi persamaan.
Menurut pengamat politik dan pemerintahan Universitas Padjadjaran (Unpad), Muradi, mengatakan setidaknya ada tiga skenario besar pada perbedaan survei kali ini. Jalur pertama para politisi itu lebih dulu akan menggunakan jalur lobi-lobi untuk menemukan kata sepakat antara dua kubu yang bertikai.
“Skenario pertama, akan terjadi lobi-lobi politik antar-elite dua pasangan tersebut. Pada skenario pertama ini, jika berjalan dengan baik, imbasnya relatif positif karena diasumsikan permasalahan tersebut dapat tuntas dengan cara lobi-lobi elite,” katanya.
Sekenario pertama jika berjalan dengan mulus dinilai tidak akan berdampak negatif kepada masyarakat.
Skenario kedua, menurut Muradi, masing-masing kubu akan melakukan manipulasi data rekapitulasi formulir CI dengan cara pengglembungan suara. Tujuannya adalah untuk mengejar ketertinggalan dan mengembalikan pada posisi yang aman sampai pada proses real count di KPU.
“Pada skenario kedua ini, pelibatan timses dan oknum penyelenggara pemilu akan masif, berhadapan dengan saksi dan timses dari capres pemenang versi Jokowi-JK. Dugaan pergesekan ini akan cenderung menguat dan melibatkan publik secara masif,” papar Muradi.
Selanjutnya untuk skenario ketiga ialah dengan membawa sengketa pilpres ini ke ranah hukum, yakni ke MK. Pada skenario ini, gesekan akan semakin terasa karena banyaknya desakan dan tuntutan dari masing-masing kubu. “Hal ini dalam derajat tertentu bila tidak dikelola dengan baik akan mengundang efek negatif bagi masyarakat secara keseluruhan,” tutup Muradi.
Dengan adanya perbedaan di dua lembaga survei tersebut, yang dibutuhkan saat ini adalah sifat kenegarawanan yang dimiliki oleh masing-masing calon presiden untuk meredam konflik yang terjadi di masyarakat. Karena bagaimanapun kekerasan dan anarkisme akan merugikan semua pihak.
Diketahui, dalam kasus ini ada empat lembaga survei yang memenangkan pasangan Prabowo-Hatta dalam quick count Pilpres 2014. Lembaga-lembaga itu adalah Puskaptis, Indonesia Research Center, Lembaga Survei Nasional, dan Jaringan Suara Indonesia.
Sementara itu, ada delapan lembaga survei yang memenangkan Jokowi-JK, yaitu Populi Center, CSIS, Litbang Kompas, Indikator Politik Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia, RRI, dan Saiful Mujani Research Center, dan Poltracking.
Berikut 11 hasil survei yang telah dirilis oleh lembaga survei:
1. Populi Center, Prabowo – Hatta 49,05% sedangkan Jokowi-JK 50,95%.
2. Poltracking Prabowo-Hatta 46,63% sedangkan Jokowi-JK 53,37%
3. CSIS, Prabowo-Hatta, 49,05% sedangkan Jokowi-JK 50,95%.
4. Litbang Kompas, Prabowo-Hatta, 47,66% sedangkan Jokowi-JK 52,33%.
5. Indikator Politik Indonesia, Prabowo-Hatta 47,05% sedangkan Jokowi-JK 52,95%.
6. LSI, Prabowo-Hatta, 46,43 sedangkan Jokowi-JK 53,37%.
7. RRI, Prabowo Subianto-Hatta 47,32% sedangkan Jokowi-JK 52,37%.
8. Saiful Mujani Research Center, Prabowo-Hatta 47,09% sedangkan Jokowi-JK 52,91%.
9. Puskaptis, Prabowo-Hatta, 52,05% sedangkan Jokowi-JK 47,95%
10. Indonesia Research Center, Prabowo-Hatta 51,11% sedangkan Jokowi-JK. 48.89%.
11. LSN, Prabowo-Hatta 50,56% sedangkan Jokowi-JK 49,94%.
12. Jaringan Suara Indonesia 50,13% sedangkan Jokowi-JK 49,87%. (Abn)
