Sabtu, 2 Juli 22

Melawan ‘Devide et Impera’

Melawan ‘Devide et Impera’
* Sansulung John Sum. (Foto: dok. pribadi)

Oleh: Sansulung John Sum, Pegiat Media Sosial

 

“Organisasi kemasyarakatan Tionghoa memacu orang Jawa untuk mendirikan organisasinya sendiri.”
(Wahidin Soedirohoesodo) 

 

PERKATAAN Dokter Wahidin tersebut diungkapkan oleh Didi Kawartanada. Sejarawan jebolan Universitas Gadjah Mada (UGM) ini lebih lanjut menjelaskan, bahwa menjelang abad ke-20 masyarakat Tionghoa mendirikan perkumpulan Tiong Hoa Hwe Koan (THHK) yang turut menginspirasi pergerakan nasional Indonesia.

Orang-orang Tionghoa itu konon mempunyai budi pekerti yang ramah, sopan, dan suka membantu masyarakat Betawi. Selain itu orang-orang Tionghoa juga memiliki keahlian berdagang. Untuk itu mereka mau membaur dengan warga setempat.

“Rupanya ini membuat khawatir kompeni Belanda. Kompeni takut tersaingi. Makanya berbagai cara pun mereka lakukan agar tidak bisa disaingi dan bahkan digeser oleh keberadaan orang-orang Tionghoa itu,” tulis Zaenuddin HM dalam buku “Kisah-Kisah Edan Seputar Djakarta Tempo Doeloe”.

Lantas bagaimana mereka melawan devide et impera? Dalam sejarah, kita tahu bahwa politik “pecah belah dan kuasai” ini diperkenalkan oleh Julius Caesar tatkala membesarkan Kekaisaran Romawi. Sedangkan perusahaan/kompeni Belanda (VOC) melakukan siasat adu domba tersebut untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara. Setelah VOC, belakangan Pemerintah Hindia Belanda juga memecah penduduk Nusantara dengan segregasi rasial tiga kelas. Hal itu tercermin dalam Undang-undang Administrasi Hindia Belanda tahun 1854 yang memisahkan golongan Europeanen, Vreemde Oosterlingen, dan Inlander.

Kelas pertama, Europeanen, meliputi orang Eropa dan sebagian kecil penduduk lokal yang disamakan. Kelas kedua, Vreemde Oosterlingen (Timur Asing), terdiri dari orang Tionghoa, Arab, India, Persia, Turki, Yahudi non-Eropa, dan lain-lain pendatang yang tidak masuk dalam kelompok Europeanen. Sedangkan kelas ketiga, Inlander, diterjemahkan menjadi bumiputera atau pribumi.

Pelaksanaan Undang-undang Administrasi Hindia Belanda ini mirip dengan apartheid di Afrika Selatan. Misalnya wet van wijkenstelsel melarang lingkungan antar-ras. Passenstelsel membatasi interaksi antar-ras. Golongan Europeanen yang berada di pihak penjajah merasa di atas golongan lainnya dan memberlakukan diskriminasi rasial.

Itu sebabnya sejumlah pimpinan Tionghoa, seperti halnya Mahatma Gandhi, memulai pembangkangan sipil (civil disobedience) tanpa kekerasan dengan gerakan pembaruan masyarakat Tionghoa melalui pendidikan dan budaya agar tidak menjadi korban diskriminasi.

Sebagaimana testimoni Dokter Wahidin tadi, kiprah ormas THHK kemudian menginspirasi kebangkitan organisasi pergerakan Boedi Oetomo (1908). Pada tahun 1910 pengurus THHK dan Boedi Oetomo sempat pula mengadakan pertemuan untuk bertukar pengalaman dalam kegiatan organisasi.

Menurut Iwan Santosa, hal itu kemudian berlanjut dengan lahirnya Muhammadiyah (1911/1912) dan Taman Siswa (1922) yang merupakan taman persemaian bibit nasionalisme. Bibit ini kemudian mencetuskan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Semangat kebangkitan nasional/kebangsaan, yang ditegaskan dengan sumpah berbangsa satu, Bangsa Indonesia, terus bergema ke seantero Nusantara.

Pada tahun 1931 perwakilan masyarakat Solo (Surakarta) saat mengikuti Kongres Indonesia Raya I pada tahun di Surabaya mencetuskan niat untuk mendirikan tugu Kebangkitan Nasional. Pelaksanaan pembangunan dipercayakan kepada KRT Woerjaningrat, menantu Paku Buwono PB X yang juga merupakan Wakil Ketua Boedi Oetomo. Dibantu sekelompok panitia yang terdiri atas tujuh orang yang dipimpin oleh Mr. Singgih.

Keunikan tugu berbentuk lilin ini adalah adanya gumpalan tanah dari berbagai penjuru Nusantara. Para anggota PPPKI yang tersebar di seluruh Nusantara datang ke Solo dengan membawa gumpalan tanah dari daerah mereka masing-masing untuk diletakkan di lokasi tugu.

Namun, pemerintah Hindia Belanda menolak pembangunan tugu di Surakarta tersebut. Sebelumnya pun sudah gagal dibangun di beberapa kota seperti Batavia, Surabaya, dan Semarang. Akhirnya tugu ini bisa dibangun di Surakarta karena mendapatkan izin dan dukungan dari Pakubuwono X selaku penguasa Kasunanan Surakarta. Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu Bonifacius Cornelis de Jonge pun bereaksi dan mengundang Pakubuwono X untuk membicarakan masalah ini.

Tugu ini sempat diberi nama “Toegoe peringatan pergerakan kebangsaan 1908-1933”. Nama tersebut ditolak oleh Pemerintah Hindia Belanda dan mengancam akan membongkar tugu tersebut. Pakubuwono X kemudian ikut turun tangan agar mendapatkan izin dari pemerintah. Di akhir Januari 1935, PB X datang ke Batavia untuk bertemu Gubernur Jenderal. Namun, usahanya ini menemui kegagalan. Pada April 1935 Residen Treur kembali mengancam akan membongkar tugu ini jika usulan teksnya yang berbunyi “Toegoe peringatan kemadjoean ra’jat 1908-1933” tidak diterima. Pada akhirnya, usulan dari Treur ini terpaksa diterima dan dituliskan pada prasasti di tugu.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Tugu Lilin dijadikan simbol peringatan Kebangunan Nasional (yang kemudian disebut Kebangkitan Nasional) yang pertama. Dan saat ini, pada prasastinya tertulis Tugu Kebangkitan Nasional, Peringatan Pergerakan Kebangsaan Indonesia, 25 Tahun (20 Mei 2908-1933). Pada tahun 1953 Tugu Lilin dijadikan bagian dari logo Kota Surakarta.

Pada tahun 2022 Forum Ketua Umum dan Tokoh Relawan se-Indonesia menyelenggarakan
peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-114. Panitia yang berasal dari Jakarta tersebut memilih Tugu Lilin sebagai lokasi upacara dengan siaran langsung (live) melalui media sosial.

Menurut Nirmala Firdaus, Ketua Panitia, Hari Kebangkitan Nasional tahun ini menjadi penting karena kita berada dalam situasi pasca-pesta demokrasi yang membuat bangsa kita saat ini masih terpolarisasi secara politik. “Hal itu menguras energi dan emosi sebagian besar masyarakat kita. Kita mengaspirasikan pilihan yang berbeda-beda dalam pemilu, namun semua pilihan pasti kita niatkan untuk kebaikan bangsa. Oleh sebab itu, tak ada gunanya jika dipertajam dan justru mengoyak persatuan sosial kita.”

Kondisi tersebut, menurut Nirmala, menjadi alasan utama untuk mengobarkan kembali semangat kebangkitan nasional dan nasionalisme yang menyatukan bangsa ini menuju persatuan.

“Telah lebih satu abad kita menorehkan catatan penghormatan dan penghargaan atas kemajemukan bangsa. Dalam kondisi kemajemukan bahasa, suku, agama, kebudayaan, di tingkah bentang geografis yang merupakan salah satu yang paling ekstrem di dunia, kita membuktikan bahwa kita mampu menjaga persatuan sampai detik ini,” seru Laila melanjutkan Orasi Kebangsaan. “Oleh sebab itu, tak diragukan lagi bahwa kita pasti akan mampu segera kembali bersatu dari kerenggangan perbedaan pendapat, dari keterbelahan sosial, dengan memikirkan kepentingan yang lebih luas bagi anak cucu bangsa ini, yaitu persatuan Indonesia.”

Lilin sebagai bentuk Tugu Kebangkitan Nasional adalah simbol kekuatan dan lilin dengan api yang menyala di puncaknya memiliki arti penerang dari sebuah harapan. Bahwa kita tidak akan kembali ke pola pikir segregasi rasial. Bahwa kita kembali bersatu melangkah dan memajukan Nusantara, karena Bangsa Kita INDONESIA.

Peringatan Harkitnas di Tugu Lilin ini dipuncaki oleh seluruh peserta dengan membacakan Pernyataan Sikap Bersama dipimpin oleh Jeff Sondakh selaku Sekretaris Panitia. Acara berlangsung secara tertib dan aman dengan tetap menerapkan pembatasan peserta sesuai protokol kesehatan.

*****

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan sikap:

1. Bahwa kami berbangsa satu, bangsa Indonesia

2. Kami bertekad menjunjung kebhinekaan bangsa Indonesia

3. Kami menolak segala macam bentuk intoleransi

4. Kami terus mengobarkan kembali semangat kebangkitan nasional dan nasionalisme

5. Kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk kembali kepada cita-cita luhur para pahlawan dan pendiri bangsa menuju Indonesia yang merdeka, adil dan makmur

Forum Ketua Umum dan Tokoh Relawan se-Indonesia
Surakarta, 20 Mei 2022

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.