Jakarta, Obsessionnews – Setelah sukses menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI periode 2009-2014, politisi Partai Demokrat Melanie Leimena Suharli kini terpilih lagi sebagai anggota DPR. Kiprah dan kemampuannya dalam dunia politik dan sosial telah membawanya duduk di Komisi VI DPR.
Melani menceritakan, penugasan di Komisi VI itu berdasarkan permintaannya ke Fraksi Partai Demokrat di DPR. Pasalnya, latar belakangnya sebagai pengusaha dirasa sesuai untuk ditempatkan di Komisi VI yang mengurusi persoalan perindustrian, perdagangan, investasi, UKM dan BUMN.
“Saya memang memilih Komisi VI karena saya pikir latar belakang saya sebagai pengusaha ada di Komisi VI,” ujar saat ditemui Obsessionnews di ruangannya di DPR, beberapa waktu lalu.
Ini berbeda pada saat Melani menjabat sebagai Wakil Ketua MPR, dimana ia mengaku setelah terpilih dan dilantik sebagai anggota DPR 2009, ia langsung dimintai oleh Partai untuk diusung sebagai Wakil Ketua MPR, bersama Almarhum Taufik Kiemas yang waktu itu menjabat sebagai Ketua MPR.
Meski jabatan sebagai wakil ketua MPR sudah tidak diembannya lagi, ia tetap merasa senang dan bersyukur karena Fraksi Partai Demokrat bisa memberikan tempat yang baru di Komisi VI DPR untuk terus berkarya, mengembangkan kemampuannya dalam bidang usaha perdagangan dan pemerintahan.
Semenjak dilantik menjadi anggota DPR 1 Oktober 2014 sampai sekarang ini, ternyata sudah banyak dikerjakan oleh Melani, yakni melakukan rapat kerja dengan pemerintah, seperti Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan pihak-pihak yang terkait.
Tentunya, banyaknya mitra kerja Komisi VI dengan pemerintah, otomatis banyak persoalan negara yang harus dipikirkan oleh Melani. Misalnya saja Kementerian BUMN yang memiliki badan usaha yang begitu banyak. Hal ini jelas menyita waktu Melani untuk mempelajari dan menguasai setiap persoalan di BUMN.
”Ternyata di Komisi VI menarik sekali, saya pikir persoalan negara penuh selain BUMN, perindustrian, UKM itu ternyata banyak banget persoalan negara ini. Saya pikir sebelumnya waktu di MPR saya lebih mengurusi moral terus kerja sama bilateral. Kini tiba-tiba persoalannya lebih rumit,” ungkapnya.
Salah satunya sebut Melani, pada saat BUMN meminta dana penyertaan modal untuk mengembangkan usaha. Maka DPR punya kewajiban untuk mengoreksi dan mempelajari alasan dan pertimbangan BUMN meminta dana tersebut. Sebab, jumlah permintaannya bisa mencapai miliran bahkan triliunan.
Misalnya lanjut Melani, pernah ada salah satu BUMN mengusulkan permohonan suntikan modal dalam bentuk penyertaan modal nasional (PMN) sebesar Rp470 miliar.
Namun, proposal yang diajukan ke DPR hanya empat lembar. Ini dianggap Melani tidak serius, dan akhirnya Komisi VI memutuskan untuk membawa pulang lagi proposal tersebut.
”Jadi kita harus menguruskan mana BUMN yang layak untuk mendapat pernyataan modal negara, apakah BUMN itu untung atau tidak, terus bagaimana perkembangannya selama ini,” paparnya.
Melani seperti tidak mau mengeluh, ia menjalani pekerjaan yang baru ini dengan penuh tangung jawab dan dedikasi. “Karena kita kan harus menikmati aja yang sudah menjadi pekerjaan kita dan dimanapun kita ditempatkan. Karena saya pun menikmati dengan pekerjaan-pekerjaan seperti itu,” tambahnya.
Kemudian, pada saat DPR melakukan kunjungan kerja di daerah-daerah, Melani juga menyebut banyak hal yang bisa dikerjakan oleh Komisi VI, salah satunya Melani bisa melihat mana sektor UKM yang bisa dikembangkan menjadi unit usaha yang maju. Artinya, Melani ikut mendorong adanya pertumbuhan ekonomi rakyat di daerah.
“Saya juga merasa bisa ikut senang bisa membantu suatu provinsi untuk memajukan sektor UKM dan sektor Industri,” tuturnya.
Misalnya, kata Melani saat DPR mengajukan pencairan dana untuk pembangunan pasar-pasar tradisional. Maka, dengan sendirinya sudah bisa membantu masyarakat kecil untuk menjalankan usahanya. Sebab, ia berfikir dengan kondisi pasar rapih dan bersih, pasti akan mendorong orang mengunjungi pasar tersebut untuk membeli kebutuhan.
“Jadi kita juga memikirkan bagaimana strategi pemasaran mereka agar tetap laku, kalau tempatnya bersih dan rapih kan membuat orang jadi nyaman ke pasar,” jelasnya.
Namun DPR kata Melani, tetap melakukan pengawasan atas pembangunan pasar-pasar yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penguasa anggaran. Ia tidak ingin, ada anggaran yang disalahgunakan untuk kepentingan tertentu bukan untuk masyarakat.
“Itu kan benar-benar uang yang udah cair harus dikawal dengan benar, jadi jangan sampai ngasal aja bikin pasar nggak ada yang beli nggak ada yang jual lagi,” pungkasnya. (Albar)
