Jakarta, Obsessionnews – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri yang juga Presiden ke-5 RI, menyentil sekaligus menantang Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) untuk berani menolak impor produk-produk pangan.
“Negara harus memastikan kesediaan pangan yang cukup dengan harga terjangkau. Saya paham, hal ini bukanlah masalah sederhana. Diperlukan tekad politik yang kuat untuk berani menolak impor!” seru Megawati saat memaparkan Pidato Kebudayaan memperingati Hari Perempuan Internasional yang digelar Suara Perempuan Indonesia (SPI) di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, Minggu (8/3), yang dibuka Ketua SPI Rieke Diah Pitaloka dan dihadiri para Menteri perempuan Kabinet Jokowi-JK.
Megawati mendesak Pemerintahan Jokowi-JK untuk mengambil klangkah konkrit, misalnya melakukan integrasi kebijakan hulu-hilir di sektor produksi dan distribusi pangan serta adanya politik anggaran yang berpihak agar berbagai persoalan terkait dengan infrastruktur pertanian dapat secepatnya diselesaikan.
“Kepeloporan kaum perempuan di sektor ini sangatlah penting. Kaum Perempuan dengan seluruh daya kreasinya, mampu mengemas, ketersediaan sumber pangan yang bergizi dan bervariasi bagi keluarganya. Harga kebutuhan pokok yang semakin tingi seperti beras, cabe dan lain-lain, dan bagaimana berupaya menyajikan menu makanan yang murah dan bergizi dari sumber dalam negeri,” tandasnya.
Megawati menyerukan kepada para pemimpin negeri ini harus memperjuangkan kebutuhan pokok rakyat. “Ketika saya diberi kesempatan memimpin negeri ini, satu hal yang terus menjadi perjuangan saya, bahkan hingga saat ini, adalah pentingnya stabilitas harga kebutuhan pokok,” tegasnya.
“Ini menjadi salah satu tolak ukur bagi saya, apakah kita sudah berdaulat di bidang pangan, atau sebenarnya hanya bicara ketahanan pangan. Pilihan ideologis atas persoalan ini adalah bahwa negara harus berdaulat di bidang pangan,” tandasnya pula.
Menurut Megawati, menolak kebijakan impor adalah awal dari kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan, tidak hanya ketahanan pangan tetapi secara ideologis mencakup ketersediaan yang cukup dengan harga terjangkau.
Dalam konteks itu juga, jelas dia, kaum perempuan harus mau terlibat dalam memperjuangkan kedaulatan pangan dengan mempengaruhi kebijakan melalui politik. Kaum Perempuan dengan seluruh daya kreasinya mampu mengemas ketersediaan sumber pangan yang bergizi dan bervariasi bagi keluarga.
“Jangan ngomong harga cabai ya kalau tidak mau berpolitik. Masalah harga cabai, harga beras itu masalah politik lho,” tutur Putri sulung Proklamator RI Bung Karno.
“Ketidakpedulian hanya akan membuat bangsa ini terseret arus ketidakadilan. Ketidakpedulian hanya akan menggerus kaum perempuan dalam ketidakberdayaan. Ketidakpedulian hanya akan membuat Rakyat terkubur dalam pemiskinan struktural!” serunya pula. (Ars)
