Jakarta, Obsessionnews – Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera menegaskan pihaknya tidak tertarik untuk memasukan kader-kader terbaiknya dalam bursa perombakan menteri (reshuffel) kabinet kerja Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Sebab, kedua partai ini sepakat akan berada di luar pemerintahan.
Hal itu dikemukakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Hermanto. Menurutnya, komitmen Demokrat untuk menjadi partai penyeimbang dengan memposisikan diri tidak berada dalam Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih sudah ditegaskan dari awal oleh Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
”Dari awal kita sudah menyatakan menjadi partai penyeimbang. Jadi kalau ada kebijakan pemerintah yang pro rakyat pasti kita dukung. Begitu juga sebaliknya,” ujar Agus di DPR, Kamis (23/4/2015).
Demikian juga ketika ada isu reshuffel, Wakil Ketua DPR ini juga enggan berandai-andai dan berharap Presiden Jokowi akan menawarkan jatah menteri ke partainya. Namun, bila kemungkinan itu terjadi, Agus kembali menegaskan partainya kemungkinan besar akan menolak, dan kembali kepada sikap awal.
“Kita serahkan kepada Jokowi saja soal itu, kita gak mau berandai-andai. Tetap kita jadi penyeimbang saja,” tutup Agus.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Fahri Hamzah juga menyatakan hal yang sama, bahwa partainya tidak ikut campur dalam rencana perombakan kabinet Jokowi-JK. Meski ia sendiri sepakat bahwa reshuffel itu penting sebagai bahan evaluasi kinerja para menteri selama satu semester ini.
“Itu wilayah presiden-lah dan PKS ga mau ikut campur. Dan evaluasi memang sudah layak dilakukan dan menurut saya itu normal saja,” tutur Fahri.
Menurut Fahri, perombakan adalah sesuatu hal yang wajar di pemerintahan. Pasalnya, persoalan seperti itu juga pernah dilakukan oleh pemerintahan sebelum Jokowi-JK. Tujuannya kata dia, tidak lain membentuk pemerintah yang solid serta kuat. Karena itu bila perlu dilakukan Reshuffel Jokowi diminta jangan ragu.
“Kalau ada pergantian menteri ke menteri lain semata-mata itu untuk menuju perbaikan, bukan menuju yang jelek. Yang penting evaluasii internal dulu. Apalagi sekarang kita semua tahu Presiden puny kepala staf yang dinilai banyak orang punya kapasitasnya kuat membaca serta mengevaluasi kabinet terutama menteri-menterinya,” terangnya.
Untuk itu dalam konteks reshuffle ini partai berideologi Islam ini kembali menegaskan tidak akan ikut-ikutan masuk dalam pusaran reshuffle sekalipun Jokowi meminta kader PKS menjadi menteri dikabinetnya. Menurut Fahri, partainya akan menolaknya. (Albar)
