Jakarta – Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal Moeldoko mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak perlu adanya kekawatiran apabila kondisi negara Indonesia dinyatakan siaga satu. Sebab, TNI akan bekerja secara optimal dalam melakukan pengamanan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kalau ada siaga satu masyarakat tidak perlu cemas, karena kita akan bekerja lebih optimal lagi,” ujar Moeldoko di Jakarta, Selasa (2/9/2014).
Walaupun, lanjut Moeldoko, kondisi negara pada posisi siaga satu telah dinyatakan saat Pemilu serta putusan MK pada sidang gugatan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Bahkan nanti pada saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Oktober 2014 mendatang juga dimungkinkan akan dinyatakan siaga satu.
Terlebih nanti pada saat pelantikan, kata Moeldoko, pihak TNI akan lebih meningkatkan keamanan untuk terciptanya suasana yang kondusif. “Kami sudah mengantisipasi dengan baik dan maksimum kekuatan yang akan kita berikan. Prinsipnya TNI total mengamankan pelantikan,” ungkapnya.
Namun, saat ini pihaknya belum bisa memprediksi secara pasti soal penetapan kondisi siaga satu pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2014, Joko Widodo (Jokowi) -Jusuf Kalla(JK) nanti. “Jika tidak ada kejadian yang diprediksi membuat suasana memanas, status siaga satu tak diperlukan,” katanya.
Selain penetapan kondisi siaga satu pada pelantikan pasangan Presiden dan Wapres Jokowi – JK, Moeldoko juga menegaskan kepada personilnya yang masuk dalam jajaran Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) akan dibuat fleksibel guna menyesuaikan keinginan presiden. “Semua disesuaikan dengan fleksibel keinginan beliau-beliau itu (Presiden dan Wapres),” jelasnya.
Saat ini, kata dia, anggota Paspampres telah dipersiapkan untuk mengamankan presiden yang akan menjabat periode 2014-2019 mendatang. Sebab, Presiden terpilih Jokowi yang dikenal masyarakat dan khususnya warga masyarakat DKI Jakarta yang sangat gemar sekali dengan blusukannya ke sejumlah wilayah tanpa mengikuti agenda yang sudah direncanakan.
“Bagi kami yang paling penting adalah mengamankan beliau-beliau itu. Dan prajuri-prajurit saya bisa melakukan fleksibilitas dengan baik,” tegasnya.
Selain itu juga, Moeldoko mengaku kalau dirinya menerima surat undangan audiensi dari Tim Transisi Jokowi – JK. Akan tetapi, dia lagi-lagi menegaskan tidak bisa memenuhi undangan tersebut. Karena, surat itu merupakan permintaan dari tim transisi Jokowi – JK untuk menjadi audiensi terkait sistem dan kondisi keamanan di Indonesia.
Berdasarkan arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hanya tiga menteri yang ditunjuk untuk berhubungan langsung dengan tim transisi Jokowi – JK. “Perintah Bapak Presiden menunjuk tiga menteri berkomunikasi dengan Tim Transisi diantaranya Menkopolhukam, Menkoperekonomian dan Mensesneg,” ungkapnya.
Meski penolakan itu tidak dinyatakan secara langsung, atas dasar itulah dirinya menolak untuk merespon undangan Tim Transisi Jokowi – JK. Sebagai informasi, Tim Transisi Jokowi-JK telah melayangkan surat kepada Panglima TNI untuk bertemu dan bertanya banyak hal mengenai kondisi keamanan Indonesia. (Pur)
