Kamis, 20 Februari 20

Masyarakat Sipil Independen Tetap Waspadai Perppu SBY

Masyarakat Sipil Independen Tetap Waspadai Perppu SBY

Jakarta – Gerakan Rakyat Berdaulat mendeklarasikan diri di Gedung Fakultas Fisip Universitas Indonesia (UI), Selasa (7/10/2014), melakukan perlawanan terhadap Undang Undang Pemilihan kepala Daerah (UU Pilkada) yang disahkan DPR RI. Aksi massa yang dilakukan adalah turun ke jalan yang dimulai dari kampus UI.

Mereka terdiri dari gabungan lembaga elemen masyarakat sipil independen yang terdiri dari organisasi mahasiswa, akademisi/dosen, peneliti, pegiat isu demokrasi dan HAM, organisasi buruh, organisasi perempuan, lembaga kajian, organisasi pemuda, relawan, kelompok masyarakat adat, organisasi tani, pegiat seni dan budaya, asosiasi profesi, organisasi pegiat lingkungan dan lainnya.

“Meskipun Perppu telah dikeluarkan Presiden SBY, kami tetap menggangap keputusan itu merugikan hak politik rakyat. Sebut saja Depok berdasarkan jadwal dalam waktu dekat ini ada pergantian pemimpin daerah tapi dengan konstalasi politik yang berkembang mengakibatkan agenda politik demokrasi tersebut akan tertunda. Dan masih banyak lagi daerah-daerah lain yang akan
mengalami hal yang sama. Kami dari kelompok sipil akan mengumpulkan data-data tersebut sebagai landasan perjuangan,” papar Aktivis PERLUDEM (Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi), Veri Junaidi.

Latar belakang konsolidasi di UI tersebut, jelas dia, dikarenakan Perkembangan politik pasca Pemilu 2014 diikuti pengesahan UU Pilkada telah mendesak masyarakat sipil untuk melakukan konsolidasi guna mengawasi dan memastikan tidak hilangnya suara rakyat dalam pemilihan kepala daerah.

“Tujuan perjuangan ini jangka panjang untuk memperkuat konsolidasi demokrasi dan memastikan pemilukada langsung disahkan kembali dalam undang-undang. Hak rakyat memilih tidak dijamin lewat penerbitan Perppu oleh Presiden SBY,” tegasnya.

Mereka menilai, konsolidasi elit politik pasca Pemilu 2014 di parlemen maupun pemerintah yang baru terbentuk sarat dengan tindak berbagai keuntungan diantara mereka dan merampas hak politik rakyat. “Situasi ini rakyat harus menyuarakan perlawanan!” serunya.

Menurutnya, gabungan berbagai elemen masyarakat sipil independen ini perlu menyatakan pandangan bahwa pemilu kada oleh DPRD merampas hak politik rakyat dan menutup ruang partisipasi dalam bentuk publik pengawasan/kintrol rakyat. Hal ini adalah bukti nyata bahwa elit polituk telah menarik undur capaian demokrasi.

“Pemilu kada oleh DPRD yang meminggirkan partisipasi politik menjadi ajang politik yang rentan korupsi, tarnsaksi politik, dan pemburu rente yang berlangsung sejak masa pencalonan, pemilihan dan pasca pemilihan,” tandas dia.

“Pemilukada oleh DPRD bukan sekedar soal perubahan mekanisme tetapi merupakan perbujukan demokrasi yang mencederai prinsip kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi,” tambahnya.

Konsolidasi ini dihadiri juga dari ketua Koordinator pasca sarjana UI Ami Sucipto. “Kami akan turun ke jalan bersama mahasiswa UI pada 9 Oktober 2014. Saya sudah mengkonsolidasikan persoalan ini pada 200 profesor dan doktor dan masih akan terus bertambah,” ungkapnya.

Hal yang sama diungkapkan Ruth Indiah Rahayu dari INKRIS PENA, Veri Junaidi PERUDEM, Bahrain YLBHI, Bara Lintar Ketua Bem FISIP UI. “Kami mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus bergerak dan menyerukan dan memastikan DPR tidak bermain-main dengan kedaulatan rakyat.”

“Kami sudah muak dengan transaksi politik yang terjadi di DPR maka bukti kekhawatiran ini kami wujudkan dalam aksi sebagai bentuk pengontrolan. Kami akan melakukan aksi bersma, kami telah mengkonsolidasikan seluruh jaringan kami sejabodetabek dan di daerah, karena hak politik rakyat telah diobrak abrik oleh mereka yang dimana keputusan DPR sudah tidak berdasarkan logika kerakyatan tapi berdasarkan politik semata.”

Pertemuan ini dihadiri 132 lembaga sipil dengan tuntutan:
1. Menolak segala bentuk perampasan hak politik rakyat dan penutupan ruang partisipasi rakyat dalam melakukan pengawasan/kontrol politik.
2. Memastikan pemilukada langsung dikembalikan dalam undang-undang.

Gabungan organisasi ini diantaranya Aliansi UI untuk Demokrasi (Semar UI, BEM FISIP UI, BEM FIB UI, Siaga FISIP UI, HMI FISIP UI, HMIP FISIP UI, UI LDSC) – PUSKAPOL UI – Paguyuban Pekerja UI (PPUI) – P2P LIPI – INDOPROGRESS – PERLUDEM – IPC – Formappi – ICW – IBC – KSN – PSHK – DEMOS – YLBHI – LBH Jakarta – Correct – YAPPIKA – IMPARSIAL – KONTRAS – WALHI – Public Virtue – TI. (Asma)

 

Related posts