Rabu, 15 Juli 20

Masyarakat Diminta Lapor Jika Temukan Peredaran Meterai Palsu

Masyarakat Diminta Lapor Jika Temukan Peredaran Meterai Palsu
* Jajaran Ditjen Pajak, Pos Indonesia dan Peruri berfoto bersama seusai acara.

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI memohon partisipasi masyarakat luas yang menemukan informasi adanya indikasi peredaran meterai palsu (meterai tidak sah) agar dapat langsung mengadukan hal tersebut dengan menghubungi Kring Pajak 1500200 atau melaporkan kepada Kantor Polisi terdekat.

Demikian siaran pers dari DJP Kementerian Keuangan RI bersama Peruri dan Pos Indonesia, Selasa (28/11/2017). Lebih lengkapnya siaran pers tersebut adalah berikut ini :

Penjelasan Atas Pengelolaan Meterai Tempel dan Peredaran Meterai Tidak Sah
Sehubungan dengan pengelolaan Benda Meterai atau Meterai Tempel di Indonesia, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bea Meterai adalah pajak atas dokumen. Kewajiban Bea Meterai diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bea Meterai merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atau dipungut secara insidental atas pembuatan dokumen yang termasuk objek Bea Meterai.

2. Pelunasan Bea Meterai dilakukan dengan dua cara yaitu pembubuhan Benda Meterai/Meterai Tempel di dokumen dan mekanisme Pelunasan Cara Lain yaitu melalui Mesin Teraan Meterai Digital, Teknologi Percetakan dan Sistem Komputerisasi.

3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1986 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Benda Meterai, maka pengelolaan Benda Meterai/Meterai Tempel hanya melibatkan dua pihak, yaitu: Perum Peruri sebagai pencetak Benda Meterai/Meterai Tempel dan PT Pos Indonesia (Persero) sebagai pihak yang melakukan pengelolaan dan penjualan Benda Meterai/Meterai Tempel. Sedangkan pengawasannya dilaksanakan oleh DJP sebagai pemilik Benda Meterai/Meterai Tempel.

4. Sehubungan dengan dugaan adanya peredaran Benda Meterai/Meterai Tempel tidak sah, yaitu Benda Meterai/Meterai Tempel yang tidak dicetak oleh Perum Peruri maupun Meterai Tempel rekondisi atau bekas pakai; maka bagi peniru atau pemalsu, pengedar, penjual dan pengguna Benda Meterai/Meterai Tempel tidak sah dapat dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 257 KUHP juncto Pasal 253 (Pasal 13 UU Nomor 13 Tahun 1985).

5. Harga jual Benda Meterai/Meterai Tempel ke masyarakat adalah minimal sebesar nilai nominalnya yaitu Rp 3.000,- untuk Kopur 3000 dan Rp 6.000,- untuk Kopur 6000. PT Pos Indonesia (Persero) selaku pihak yang ditunjuk untuk mengelola dan menjual Benda Meterai/Meterai Tempel, tidak pernah menjual Benda Meterai/Meterai Tempel di bawah harga nominal kepada masyarakat. Dengan demikian apabila terdapat penawaran Benda Meterai/Meterai Tempel dengan harga yang lebih rendah daripada nilai nominal maka patut diduga Benda Meterai/Meterai Tempel tersebut adalah palsu atau tidak sah.

6. Peruri sebagai Badan Usaha Milik Negara dengan tugas khusus untuk mencetak Benda Meterai/Meterai Tempel seperti yang sudah dijelaskan di atas, menjamin bahwa seluruh proses KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK produksi pencetakan Benda Meterai/Meterai Tempel dikerjakan secara profesional dan sesuai dengan permintaan pesanan. Peruri memiliki sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya untuk menjaga kualitas produk.

7. Pengelolaan serta penjualan Benda Meterai/Meterai Tempel yang dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia (Persero) dikerjakan dengan sistem dan prosedur yang ketat dan akurat sehingga sangat kecil kemungkinan adanya penyelewengan oleh oknum internal perusahaan.

8. DJP bersama dengan Peruri dan PT Pos Indonesia (Persero) terus berupaya untuk meminimalisasi peredaran dan penggunaan Benda Meterai/Meterai Tempel palsu melalui sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat, serta melalui proses penegakan hukum (law enforcement).

9. Masyarakat diharapkan untuk cermat dalam menanggapi tawaran penjualan Benda Meterai/Meterai Tempel yang diduga palsu atau tidak sah, baik yang ditawarkan melalui sms blast, media online, maupun sarana pemasaran lainnya.

10. DJP menghargai dan terbuka terhadap setiap masukan, untuk itu bagi masyarakat yang menemukan informasi adanya indikasi peredaran meterai palsu agar dapat langsung mengadukan hal tersebut dengan menghubungi Kring Pajak 1500200 atau melaporkan kepada Kantor Polisi terdekat.

 

Direktur Teknik dan Produksi Peruri, Saiful Bahri memberikan kata
sambutan dalam acara Sosialisasi Bersama Direktorat Jenderal Pajak, PT
Pos Indonesia dan Peruri tentang Bea Meterai.

 

1. Direktorat Jenderal Pajak :
 Hestu Yoga Saksama
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
Telp. 021-5250208

2. Perum Peruri
 Eddy Kurnia, Head of Corporate Secretary & Strategic Planning Division (021-
7395000 ext 1121)
 Siwi Widjayanti, Kepala Biro Komunikasi Perusahaan (021-7395000 ext 1121)

3. PT Pos Indonesia (Persero)
 Agung S. Rahardjo
Vice President Bisnis Konsinyasi dan Filateli (022-7230908)

 

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.