Selasa, 11 Agustus 20

Ma’ruf Amin Bicara Hukuman Mati dalam Persepektif UU dan Agama

Ma’ruf Amin Bicara Hukuman Mati dalam Persepektif UU dan Agama
* Wakil Presiden Ma’ruf Amin. (Foto: Istana Wapres)

Jakarta, Obsessionnews.com – Wacana hukuman mati kembali dimunculkan untuk terpidana kasus korupsi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan membuka peluang itu agar dimasukan dalam revisi Undang-undang yang mengatur tentang hukuman mati bagi koruptor. Pengenaan hukuman mati bagi koruptor diharapkan bisa menimbulkan efek jera. Namun masih memunculkan pro dan kontra.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin pun turut berkomentar tentang hal itu. Ia sendiri tak mempermasalahkan wacana penerapan hukuman mati bagi koruptor. Menurut dia hal tersebut sangat mungkin diterapkan. Lagi pula kata dia, dari sisi UU dan hukum agama Islam hukuman mati tidak dilarang.

Pertama, pengenaan hukuman mati sudah diatur di dalam UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Aturan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tepatnya kata dia, tertuang pada Pasal 2 ayat 2. Pasal tersebut mengatur hukuman bagi koruptor, di mana hukuman mati menjadi salah satu opsinya. Pasal 2 UU tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

“Jadi sangat dimungkinkan sesuai dengan UU jadi karena undang-undangnya juga ada mengatur. Maka pada saat persyaratan itu dipenuhi sangat mungkin untuk dikenakan hukuman mati,” ungkap Ma’ruf Amin di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Rabu (11/12).

Kedua, Ma’ruf melihat dari pendekatan aturan hukum agama. Menurutnya, hukum islam juga mengatur soal hukuman mati. “Agama juga membolehkan dalam kasus pidana tertentu yang memang sulit untuk diatasi dengan cara-cara lain,” tegas Ma’ruf Amin.

Menurutnya hukuman mati sudah dipraktikkan sejak dulu. Dalam agama Islam juga mengatur soal pengenaan hukuman mati. Terutama untuk kasus pembunuhan. Atau istilahnya qisas.

Selain pembunuhan, ada kejahatan lain yang juga dapat diancam dengan hukuman mati menurut hukum Islam, yakni murtad dalam arti bergabung dengan musuh Islam, terorisme, pembajakan, pemerkosaan, perbuatan zina, dan homoseksual.

Kejahatan ini masuk kategori fasad fil ardh alias melakukan kerusakan di muka bumi. Dalam pandangan Ma’ruf Amin, jika hukuman lain tidak membuat jera para koruptor, maka diperbolehkan hukuman mati. Tetapi dengan syarat-syarat tertentu.

“Syarat yang ketat sebetulnya itu dan memang negara kita juga menganut itu tapi ya memang untuk penjeraan,” kata Ma’ruf.

Dia juga berharap wacana itu diterapkan akan membuat jera para koruptor. Sebab kata dia tidak ada hukuman lebih berat dibanding hal itu.

“Asal andaikata dihukum mati saja tidak jera apalagi tidak dihukum mati tambah tidak jera. logika berpikirnya kan begitu. Jadi hukuman mati itu hukuman yang paling tingi saya kira membuat orang tidak berani,” ungkap Ma’ruf. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.