Oleh: Bobby Junaidi (Warga Jakarta/Pemusik)
Oke, mau berapa susun jalan layang dibangun cuma buat belain ban? Dari kemarin saya perhatikan, pemerintah DKI Jakarta sibuk sekali membangun jalan layang dan menggali underpass demi menggencet frekuensi kemacetan lalu lintas di Ibu Kota. Syukur-syukur bisa enyah sekalian dan jangan mampir lagi.
Upaya bernilai triliunan rupiah itu, saya rasa bakal sia-sia. Sebab, tukang kredit kendaraan bermotor ga pernah kehabisan akal merayu calon pembeli agar mau menceburkan diri dalam kubangan utang. Belum lagi, anggota masyarakat bergaji lumayan jauh di atas garis kemiskinan, terus menyambung nafsu beli atau ganti kendaraan baru tiap beberapa tahun sekali. Kredit kelar, jual, kemudian ganti yang baru.
“Habis kalo mobil ya, kalo udah lewat sepuluh tahun udah ga enak dipakenya. Mending jual, ambil kredit baru,” kata Hamdi, teman saya di Kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, yang penghasilannya di atas Rp15 juta tiap bulan dari hasil usaha sewa rumah kontrakan dan indekost saja.
Djarot Saiful Hidayat, seperti dilansir kumparan.com pada 13 Januari 2017 lalu bilang, tiap hari ada 4.500 sepeda motor baru dan 1.600 unit mobil anyar di Jakarta. Sedangkan data yang disodorkan Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, pada 2015 saja, jumlah roda dua sudah mencapai 13.989.590 unit. Angka tersebut, kemudian naik 9,14 persen pada 2016.
Selanjutnya, jumlah mobil penumpang di tahun 2015 sebanyak 3.469.168 unit. Pertumbuhan di tahun berikutnya masih menurut data BPS DKI Jakarta, mencapai 8,09 persen.
Lima tahun belakangan hingga akhir 2016, BPS DKI Jakarta menyebutkan pertumbuhan kendaraan bermotor roda empat mencapai 8,75 persen. Catatan tertinggi, ditorehkan kenaikan jumlah sepeda motor dalam kurun waktu tersebut yakni, 9,14 persen.
Hampir seirama dengan milik BPS, data yang disodorkan Ditlantas Polda Metro Jaya seperti dilansir Poskotanews.com pada 19 April 2016, beda sedikit. Di situ disebutkan, di wilayah hukum Jakarta, Depok, Tanggerang dan Bekasi, jumlah kendaraan mencapai 17,523 juta unit. Rinciannya, sepeda motor 13.084.372 unit, mobil pribadi sebanyak 3,2 juta unit, mobil barang 673 unit, bus 362 ribu unit dan kendaraan khusus 137 ribu unit.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 4,2 juta dari tiga daerah tadi menyerbu Jakarta tiap pagi dan berusaha kembali ke asal pada sore hari. Sementara panjang jalan di DKI Jakarta hanya 7.650 kilometer dengan luas 40,1 kilometer atau 0,26 persen dari luas wilayah ibukota.
Ketika pertumbuhan kendaraan mencapai 8,75 persen tiap tahun, pertumbuhan jalan dikatakan berita Poskotanews.com cuma 0,01 persen pertahun. Idealnya, ruas jalan kudu 17 persen dari total luas DKI Jakarta yakni, 664,01 kilometer dengan total penduduk terdaftar menurut Kemendagri.go.id 9.988.495 jiwa. Perlu berapa lama mencapai angka ideal tadi ?
Wanti-wanti Djarot, meski cuma untuk kepentingan Pilkada, sepertinya kudu dihiraukan baik-baik. Sebab kalau tidak, semua bakal merasakan penderitaan di jalan raya. Makanya, dia waktu itu mewacanakan penerapan sistem jalan berbayar setelah sebelumnya jurus pajak progresif terbukti tak manjur.
Kenapa Gitu ?
Angka penjualan kendaraan bermotor di ibu kota kok bisa segitu tingginya ? Kalau pun dianggap jeblok oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) dan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), paling cuma meleset beberapa persen saja.
Mungkin lantaran daya beli manusia di Jakarta termasuk tinggi kali ya? Sebab seperti yang dipamerkan Cermati.com pada kanal Kredit Motor, kewajiban nyicil ada di rentang nilai Rp. 610.000 hingga Rp. 2.727.000. Di sisi lain, pendapatan pekerja pabrik hingga office boy, masih cukup untuk hidup meski ada beban kredit.
Mantan Gubernur Ahok seperti diceritakan wartakota.tribunnews.com pada 30 November 2016 lalu, melalui Pergub 227 tahun 2016, dengan dasar pertimbangan PP 78 tahun 2015, menetapkan upah pekerja ada di angka Rp. 3.355.750 perbulan.
Karena ada revisi formula penetapan Upah Minimum Peraturan (UMP) Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015, serikat buruh DKI mengusulkan agar angkanya naik jadi Rp 3.831.690. Plt Gubernur Sumarsono, setuju dan sudah melayangkan opini itu ke Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Alasannya, UMK tahun 2017 Kota Bekasi saja sudah Rp 3.601.650, Kabupaten Bekasi Rp 3.530.438, dan Kabupaten Karawang Rp 3.605.272.
Blibli.com menawarkan kredit mobil favorit jenis Toyota Avanza ber-uang muka Rp. 57.641.740 dengan cicilan di rentang nilai Rp 4.802.478 perbulan untuk 35 kali bayar di area Jakarta. Cukup murah bukan? Seorang copy writer di sebuah perusahaan agensi iklan bergengsi saja, bisa membawa pulang gaji di atas Rp 15 juta per bulan.
Asal tahu saja, seperti diberitakan CNNIndonesia.com pada 26 Januari 2017, target penjualan mobil yang dipatok Gaikindo sebanyak 1,1 juta unit pertahun di seluruh Indonesia. Sementara AISI seperti dikabarkan Kabarbisnis.com pada 29 Mei 2017 lalu, angka penjualan sebanyak harus 6,2 juta unit.
Ingat, kalau 4.500 sepeda motor baru dan 1.600 unit mobil dilempar ke Jakarta tiap hari, sekeras apapun upaya menyingkirkan macet di ibu kota, sepertinya cuma sia-sia dan justru menular ke kota lain.
Sebab bukan apa-apa, kalau hingga akhir 2015 saja jumlah kendaraan di Jakarta, Depok, Tanggerang dan Bekasi saja sudah mencapai 17,523 juta unit, maka dalam 17 tahun setelah itu, jumlahnya bakal menyamai total penduduk Jabodetabek yang menurut Detik.com pada 19 Februari 2014, sebanyak 30 juta jiwa.
Akibatnya sudah jelas. Coba lihat nasib ruas jalan di kota satelit seperti Bekasi, Tanggerang, Bogor, atau mungkin Bandung. Rasakan saja sendiri betapa asoy-nya mengarungi aspal di kota-kota itu.
Dari pantauan saya pribadi, polusi mengancam di mana-mana kecuali ruang ber-AC. Buktinya banyak yang pilih pakai masker begitu keluar kantor. Toleransi di jalan raya minus sekali gara-gara semua mau cepat. Ancaman stress meningkat lantaran emosi gampang tersulut. Penyakit badan dan psikis pun menyusul kemudian yang berujung usia pendek. Wallahu a’lam bissawab.
Mari Lolos dari Lubang Jarum
Dengan persoalan yang sudah diuraikan sebelumnya, belakangan saya berpikir jauh keluar jalur. Semua di ibu kota termasuk pemerintahnya, kudu berterima kasih kepada kaum begadangan yang memilih aktif di malam hari dan merebahkan badan di siang hari.
Setidaknya, mereka sudah berupaya mengurangi jumlah kendaraan yang beroperasi saat siang, meski alasan sebenarnya gara-gara doyan begadang. Penguasa, perlu segera merestui dan memperbanyak jumlah kaum ini di seluruh instansi miliknya. Sementara swasta, juga dipaksa berbuat serupa.
Maksudnya begini : Selama ini, seluruh kantor instansi pemerintah termasuk milik swasta di wilayah Jakarta kan, cuma beroperasi delapan jam sehari mulai pukul 08.00 hingga 16.00, kecuali rumah sakit, kantor Polisi dan Koramil. Kenapa tidak dibikin jadi 16 jam sehari ? Delapan jam mulai pukul 8.00 sampai 16.00, delapan jam lainnya mulai pukul 20.00 hingga 04.00.
Caranya, tentu dengan memaksa. Harus mau. Kan pemerintah itu juga penguasa. Detailnya, mungkin bisa dipesan ke Bappenas atau Akademisi. Kalau saya yang bikin, bisa porak-poranda ibu kota ini.
Jelas, banyak keuntungan yang didapat dengan pembagian jam kerja seperti ini. Pertama, kalau 17 juta unit lebih kendaraan tadi diasumsikan milik pencari nafkah di DKI Jakarta, terbagi menjadi dua yakni, 8,5 juta di siang hari dan 8,5 juta lainnya di malam hari.
Kedua, pembangunan jalan tak perlu buru-buru cuma demi mengejar pemilu. Selanjutnya, roda ekonomi berputar sehari-semalam, pelayanan publik juga bisa dilakukan kapan saja. Dan, wacana pemindahan ibu kota ke Palangkaraya yang menurut pengamat tata kota Nirwono Yoga membutuhkan duit sekitar Rp 100 triliyun bisa ditunda.
Ini yang tidak kalah penting. Ancaman Rhoma Irama pada lagu “Begadang” miliknya, tak perlu didengar lagi. Sehingga, predikat kota yang tak pernah tidur benar-benar pantas disematkan ke Ibu Kota. Terus, Presiden Jokowi tidurnya kapan? (*)
