Jumat, 27 Mei 22

Mantan Stafsus SBY: Ahok Membahayakan dan Tak Layak Ditiru

Mantan Stafsus SBY: Ahok Membahayakan dan Tak Layak Ditiru
* Mantan Staf Khusus (Stafsus) Presiden SBY, Andi Arief.

Jakarta, Obsessionnews.com – Ulah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang diduga menista agama Islam, tidak layak ditiru. Ulah Gubernur nonaktif DKI Jakarta, yang juga calon gubernur DKI pada Pilkada 2017 tersebut membahayakan toleransi antar umat beragama di Indonesia

Mantan Staf Khusus (Stafsus) Presiden SBY, Andi Arief, berharap setelah kasus Ahok tidak ada lagi kasus penistaan agama di Indonesia.

“Semoga tidak ada lagi kasus penistaan agama di Indonesia. Cukup berhenti di Ahok, tidak layak ditiru. Membahayakan toleransi.#resolusi2017,” kicau Andi di akun Twitternya, @andiarief_aa, Senin (26/12/2016).

Sebelum cuti dari jabatannya sebagai gubernur, Ahok melakukan kampanye terselubung. Dalam kapasitasnya sebagai gubernur ia menghadiri sebuah acara di Kepulauan Seribu, Selasa (27/9/2016). Dalam acara itu ia menyinggung soal Al Quran surat Al Maidah ayat 51, antara lain menyatakan, “… Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya..”

Kegiatan Ahok tersebut direkam di video, lalu diunggah di youtube. Dan ucapan Ahok tentang Al Maidah 51 tersebut membuat umat Islam tersinggung, dan melaporkan Ahok ke polisi. Sementara itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dalam pernyataan sikap keagamaan yang ditandatangani Ketua Umum Ma’ruf Amin dan Sekretaris Jenderal Anwar Abbas pada Selasa (11/10), menyebut perkataan Ahok dikategorikan menghina Al-Quran dan menghina ulama yang berkonsekuensi hukum.

Sehari sebelumnya Ahok meminta maaf kepada umat Islam. “Saya sampaikan kepada semua umat Islam atau kepada yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau apa,” kata Ahok di Balai Kota DKI, Senin (10/10).

Meski Ahok telah meminta maaf, umat Islam tetap menuntut ia harus diproses secara hukum. Ucapan Ahok di Kepulauan Seribu menimbulkan gelombang protes di berbagai daerah di Indonesia. Di Jakarta, misalnya, berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar unjuk rasa damai yang berlabel Aksi Bela Islam (ABI) I di Balai Kota DKI dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Jumat (14/10). Mereka menuntut polisi menangkap Ahok dan memenjarakannya.

Lambannya polisi menangani kasus Ahok membuat GNPF MUI kembali menggelar demo lagi, yakni ABI II, di depan Istana Presiden, Jakarta, pada Jumat (4/11). Dipilihnya Istana Presiden sebagai objek demo yang terkenal dengan sebutan demo 411, karena massa menuding Presiden Jokowi melindungi Ahok.

Peserta ABI II jauh lebih banyak daripada ABI I. ABI II  yang diikuti lebih dari 2,3 juta orang dari berbagai daerah tersebut merupakan demo terbesar dalam sejarah Indonesia pasca reformasi 1998. Jumlah massa demo 411 itu di luar prediksi aparat keamanan.

Setelah demo besar-besaran itu barulah polisi terlecut menggarap kasus Ahok. Hasilnya, Bareskrim Polri menetapkan Ahok sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama pada Rabu (16/11), sehari setelah digelar perkara. Ahok juga dicekal ke luar negeri. Namun, anehnya, Ahok itu tidak ditahan.

Selanjutnya polisi melimpahkan kasus Ahok ke Kejaksaan Agung (Kejagung).   Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejagung, Noor Rachmad, di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (30/11) mengatakan, perkara Ahok dinyatakan P21. P21 berarti administrasi penanganan perkara oleh jajaran Pidana Umum Kejaksaan menyatakan berkas perkara hasil penyidikan Bareskrim Polri telah memenuhi syarat untuk dibawa ke pengadilan secara formal dan material.

Pada Kamis (1/12) Kejagung memanggil Ahok. Umat Islam berharap Kejagung menahan Gubernur non aktif DKI itu. Tetapi, harapan tinggal harapan. Ahok ternyata tidak ditahan! Hari itu juga Kejagung melimpahkan berkas perkara kasus Ahok ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Tindakan aparat penegak hukum yang tidak menahan Ahok membuat luka umat Islam semakin menganga. Oleh karena itu GNPF MUI kembali beraksi dalam ABI jilid III pada Jumat (2/12) . Dan yang mengejutkan aksi super damai 212 diikuti lebih dari 7,5 juta orang. Sungguh fenomenal! Aksi yang dikemas dalam doa dan sholat Jumat di lapangan Monas itu dihadiri Presiden Jokowi, Wapres JK, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Ahok menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menempati eks gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, pada Selasa (13/12) dan Selasa (20/12). (arh)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.