Selasa, 26 Oktober 21

Mantan Petinggi Polri Protes ‘Deponeering’ Mantan Petinggi KPK

Mantan Petinggi Polri Protes  ‘Deponeering’ Mantan Petinggi KPK

Jakarta, Obsessionnews Mantan petinggi Polri, Irjen Polisi (Pur) Sisno Adiwinoto protes keras atas deponeering alias penghentian penyidikan oleh Kejaksaan Agung atas kasus mantan petinggi KPK, Abraham Samad dan Bambang Wijayanto.

“Hukum tidak boleh sama sekali tunduk pada kekuasaan. Penegakan hukum harus adil buat semua orang dan tidak boleh pandang bulu,” ujar mantan Kadiv Humas Mabes Polri itu, seperti dilansir akun facebook Mabes Polri.

Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini mengatakan, di era reformasi, yang dikuasai oleh masyarakat madani, direpresentasikan oleh LSM-LSM. Yang sarat kepentingan dan mengatasnamakan rakyat. Gerakan LSM pandai melakukan pembentukan opini lewat media. Presiden lalu mengintervensi Jaksa Agung dan Kapolri.

Baca juga:

Jokowi Bisa Perintahkan Tinjau Ulang Kasus BW

Ada Kelakuan KPK yang Mencurigakan

KPK Tolak Awasi Munaslub Golkar

Sisno mencatat, LSM-LSM itulah yang kemudian mendorong kasus hukum Novel Baswedan, AS dan BW untuk dihentikan. Padahal, menurut KUHAP, syarat utama untuk menghentikan penyidikan adalah kepentingan umum.

“Menurut kriteria atau ukuran siapa kepentingan umum itu? LSM, atau nyanyian netizen di media sosial? Tahu apa mereka tentang ke tiga kasus tersebut? Apa betul mereka paham dan mengerti atas substansi ke 3 kasus tersebut?” tegasnya.

Sisno berpandangan, seharusnya Presiden tegak dan tunduk pada konstitusi dan hukum yang ada. Bukan malah tegak dan tunduk pada tekanan civil society yang sarat dengan kepentingan.

Sisno mengungkit kasus yang sempat menimpa Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Ketika itu, Komjen Budi Gunawan ditetapkan sebagai calon Kapolri oleh Presiden Jokowi. Sebagai calon pimpinan tertinggi Polri, Komjen Budi Gunawan lantas menjadi simbol bagi Tri Brata. Tapi dia malah dijadikan tersangka.

“Ketika jajaran Kepolisian menempuh jalur hukum lewat praperadilan melawan tindakan sewenang-wenang KPK, kenapa Presiden “berdiam diri” dengan membiarkan proses hukum bergulir?” katanya.

Namun, ketika status tersangka Komjen Budi Gunawan sudah dinyatakan tidak sah oleh Putusan PN Jakarta Selatan, Komjen Budi Gunawa ternyata tidak dilantik jadi Kapolri.

Hal ini tak jauh berbeda dengan yang dialami oleh Komjen Budi Waseso selaku Kabareskrim dengan jajarannya. Saat melakukan gebrakan yang dia sebut spetakuler dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi, khususnya kasus Pelindo, dan membangkitan spirit perwira-perwira muda kepolisian, Komjem Buwas malah dicopot dengan alasan gaduh.

“Kenapa kemudian ketika Novel, AS, dan BW yang nyata-nyata bikin gaduh malah kasusnya di-deponeer? Lantas di mana letak equal threatment dan keadilan terhadap sesama penegak hukum?” tegas Wakil Ketua Umum Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPI) itu.

Sebagai warga negara yang tunduk pada hukum dan konstitusi, pilihan hukum yang bisa dan perlu ditempuh adalah mengajukan judicial review atas kewenangan deponering Jaksa Agung dalam Undang-Undang Kejaksaan ke MK.

Atau kedua, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa ke PN Jakarta Selatan, atau bisa juga gabungan keduanya, yaitu uji materi Undang-undang Kejaksaan ke MK, dan atau ajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke PN Jaksel melawan tindakan Jaksa Agung yang men-deponering kasus Novel, AS dan BW.(rez)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.