Jumat, 29 Oktober 21

Mantan Penasihat KPK Tidak Sependapat dengan Ruki Cs

Mantan Penasihat KPK Tidak Sependapat dengan Ruki Cs

Jakarta, Obsessionnews – Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua kurang sependapat dengan sikap Pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK Taufiequracham Ruki yang memutuskan melimpahkan kasus Komisaris Polisi Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung

Menurut Abdullah, lebih baik KPK mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan praperadilan Budi Gunawan. Jika nantinya dikabulkan ‎oleh MA, maka penetapan tersangka terhadap Budi tetap sah, dan proses hukumnya bisa dilanjutkan lagi oleh KPK.

“Bisa saja KPK punya kewenangan kembali untuk mengambil alih kasus itu,” ujar Abdullah, usai melakukan pertemuan dengan para mantan pimpinan KPK, di Gedung KPK, Rabu (4/3/2015).

Abdullah menjelaskan, tidak ada larangan bagi KPK untuk mengajukan peninjauan kembali meski sebagai penegak hukum. Sebab katanya, Kejaksaan Agung juga pernah melakukan hal yang sama.
“Kejagung juga pernah mengajukan PK,” terangnya.

PK menurutnya perlu dilakukan, karena ia meyakini keputusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi yang menerima gugatan praperadilan Budi Gunawan akan berdampak buruk pada penegakan hukum di Indonesia.

“Dampaknya tersangka di seluruh kabupaten atau kota akan mengajukan praperadilan baik narkoba maupun kriminal,” jelasnya.

‎Sikap Ruki dan pimpinan KPK yang lain juga diproses oleh pegawai KPK. ‎Mereka pada Selasa pagi (3/3/2015) melakukan unjuk rasa di Gedung KPK dan membuat petisi tidak percaya dengan pimpinan KPK. Alasanya, karena Ruki telah melimpahkan kasus Budi ke Kejaksaan Agung. Bahkan mereka menyebut ada Hantu yang takut dengan Bareskrim Polri.

Setidaknya da tiga permintaan pegawai KPK yang harus dipenuhi oleh pimpinan. Pertama, menolak putusan Pimpinan KPK yang melimpahkan kasus Budi Gunawan ke Kejaksaan. Kedua, meminta pimpinan KPK mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) atas putusan praperadilan kasus Budi Gunawan. Dan ketiga, meminta pimpinan menjelaskan secara terbuka strategi pemberantasan korupsi KPK kepada pegawai KPK.‎ (‎Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.