Minggu, 17 Oktober 21

Mampukah PPKM Mikro Atasi Kasus Covid-19?

Mampukah PPKM Mikro Atasi Kasus Covid-19?
* dr.Yudhi Wibowo,M.PH. (Foto: ist)

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro mencakup tingkat RT/RW di kota/kabupaten dan desa/kelurahan. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari PPKM Jawa Bali yang sudah dilakukan dua kali.

Sama seperti PPKM Jawa Bali, PPKM berskala mikro juga diterapkan di tujuh provinsi yang ada di wilayah tersebut, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Terdapat sejumlah pengetatan pembatasan kegiatan masyarakat yang mulai diberlakukan selama periode PPKM mikro, antara lain larangan berkerumun, dan pembatasan keluar masuk wilayah RT yang berada dalam kategori zona merah.

Tujuan PPKM berskala mikro diharapkan bisa menekan laju penyebaran Covid-19, ungkap Koordinator Sistem Informasi Unsoed Ir.Alief Einstein,M.Hum.

Dosen Fakultas Kedokteran Unsoed dr.Yudhi Wibowo,M.PH. memaparkan bahwa PPKM jilid 1 dan 2 telah berakhir per tanggal 8 Februari 2021 dan dilanjutkan dengan PPKM berbasis Mikro mulai tanggal 9-22 Februari 2021. Kebijakan PPKM berbasis Mikro telah tertuang di dalam Instruksi Mendagri Nomor 03 tahun 2021.

Kebijakan ini, jelasnya,  ada perbedaan dibandingkan dengan PPKM sebelumnya yaitu WFH 50%, jam buka mall dibatasi sampai dengan jam 21.00 dan dibatasi 50%, sementara yang lain tetap sama. Kesimpulan lebih longgar dibandingkan PPKM sebelumnya.

“Tambahan baru dalam PPKM berbasis mikro adalah penguatan testing dan tracing serta isolasi di level mikro yaitu tingkat RT,” tandasnya.

Penentuan zonasi berdasarnya jumlah rumah yang terdapat kasus yaitu zona hijau tidak ada rumah yang menderita Covid-19, zona kuning terdapat 1-5 rumah positif Covid-19, zona oranye terdapat 6-10 rumah positif Covid-19 dan zona merah jika terdapat >10 rumah positif Covid-19.

A. Kendala penerapan kebijakan PPKM berbasis Mikro
Ahli Epidemiologi Lapangan (Field Epidemiology) Fakultas Kedokteran Unsoed dr.Yudhi Wibowo,M.PH. menjelaskan secara konsep kebijkan PPKM berbasis Mikro sangat bagus, terutama di dalam hal penguatan 3T dan isolasi pada level mikro yang diharapkan tidak berdampak memberatkan pergerakan perekonomian secara luas. Akan tetapi ada beberapa kendala yang tampaknya muncul di tataran implementasi di lapangan yaitu:

1. Belum adanya kesepakatan keseragaman penentuan zona yang berdasarkan ketentuan jumlah rumah yang terdapat kasus Covid-19 di tingkat administrasi RT. Beberapa daerah jika mengacu instruksi mendagari maka tidak ada RT dengan zona merah karena rata-rata kasus dalam RT tersebut dibawah 10 rumah.

2. Data kasus Covid-19 harian belum tersedia sampai dengan memetakan pada level RT, jika dilakukan mapping agak kesulitan memetakan wilayah sampai dengan batasan administrasi RT. Hal lain juga belum tersedianya data jumlah rumah per RT. Tentunya hal ini membutuhkan waktu untuk menyiapkan data tersebut.

3. Diperlukan koordinasi lintas sektor yang harus dilakukan segera mengingat pelaksanaan PPKM berbasis Mikro mulai tanggal 09-22 Februari 2021. Termasuk menghitung kebutuhan sumber daya yang mendukung agar dapat dilaksanakan secara maksimal.

4. Hal yang penting adalah keberlanjutan dari kebijakan ini, bagaimana tindak lanjut paska PPKM berbasis Mikro. Karena jika diterapkan secara konsisten jelas sangat membutuhkan sumber daya yang besar.

B. Tren Mobilitas Penduduk
Esensi dari kebijakan PPKM menurut dr.Yudhi Wibowo,M.PH. adalah adanya pembatasan mobilitas penduduk, menghindari kerumunan dan terus memperkuat kedisiplinan terhadap protokol kesehatan.

Berdasar data mobility trend dari Apple per tangga 9 Februari 2021, maka mobilitas penduduk turun yaitu -19% (driving) dan -38% (walking). Namun jika dicermati selalu terjadi kenaikan mobilitas saat akhir minggu mencapai +6% sampai dengan +12% untuk driving di Indonesia

C. Kasus Covid-19 terkonfirmasi dan Kematian
Yudhi Wibowo mengatakan secara nasional jumlah kasus selama penerapan PPKM fluktuatif cenderung menurun di akhir minggu penerapan PPKM jilid 2 yaitu pada tanggal 11 Januari 2021 tercatat 8.692 kasus dan per tanggal 08 Februari 2021 tercatat 8.242 kasus Covid-19 meskipun dipertengahan pelaksanaan PPKM penambahan kasus beberapa kali meningkat mencapai di atas 10.000 kasus.

Tim Ahli Satgas Covid-19 PemKab Banyumas ini menegaskan, meskipun menurun tapi belum signifikan. Sementara jumlah kasus meninggal dunia relatif stagnant atau tetap. Yang sedikit menggembirakan adalah jumlah orang yang dites meningkat dari 5.292.612 orang (11 Januari 2021) menjadi 6.423.598 orang (08 Februari 2021), akan tetapi hal ini belum merata di setiap daerah. Banyak daerah dimana kapasitas testing dan tracing sangat terbatas atau jauh di bawah standart WHO.

Jumlah kasus aktif mengalami peningkatan yaitu 123.636 orang (11 Januari 2021) menjadi 171.288 orang (08 februari 2021). Meskipun positivity rate harian cenderung menurun dari 31,10% (11 Januari 2021) menjadi 29,42% (08 Februari 2021). Data dapat diakses melalui: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ma1T9hWbec1pXlwZ89WakRk-OfVUQZsOCFl4FwZxzVw/htmlview.

D. Kesimpulan
Selanjutnya Yudhi Wibowo menyimpulkan bahwa kebijakan PPKM 1 dan 2 hanya mampu sedikit melandaikan kasus di akhir penerapan kebijakan tersebut, bahkan jumlah kasus aktif masih meningkat dan kasus kematian relative tetap. Mobilitas penduduk secara nasional juga masih terdapat peningkatan terutama hampir selalu di akhir minggu di atas base line menurut mobility trend dari Apple.

PPKM berbasis Mikro meskipun ada pelonggaran pembatasan, akan tetapi ada penguatan di sisi 3T dan Isolasil Harapan terbesar tentunya PPKM berbasis Mikro ini dapat diterapkan secara konsisten dan tegas serta sudah direncanakan keberlanjutannya paska penerapan PPKM berbasis Mikro ini. (Red)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.