Rabu, 28 Oktober 20

Mahfud: Sudahlah Kalian Tidak Ngerti Arti Pelanggaran HAM

Mahfud: Sudahlah Kalian Tidak Ngerti Arti Pelanggaran HAM
* Menko Polhukam Mahfud MD. (Foto: Dokumen Pribadi)

Jakarta, Obsessionnews.com – Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang menyebut tidak ada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai kritikan dari masyarakat.

Mahfud dinilai telah mengesampingkan fakta-fakta di mana pelanggaran HAM justru banyak dilakukan pada masa pemerintahan Jokowi. Namun, Mahfud menilai orang yang mengkritik dirinya, adalah orang yang tak pah soal arti HAM.

“Ah, sudah lah enggak usah diributkan, kalian enggak ngerti arti pelanggaran HAM,” kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/12).

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tak menjawab saat disinggung tindakan represif aparat kepolisian terhadap warga yang menolak penggusuran di Bandung belum lama ini. Tindakan represif itu dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM. Ia langsung masuk ke dalam mobil dinasnya.

Sebelumnya, Mahfud mengklaim tak ada pelanggaran HAM di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2014 lalu.

“Coba lihat di era Pak Jokowi sejak 2014 sampai sekarang tidak ada satu pun isu pelanggaran HAM. Tapi kejahatan banyak, pelanggaran oleh oknum juga banyak, dan itu sedang diproses,” kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin.

Mahfud memiliki dalih atas pernyatan tak ada kasus pelanggaran HAM di era Jokowi. Menurut Mahfud, pelanggaran HAM jika merujuk pada definisi hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan aparat pemerintah secara terencana dan terstruktur untuk menghilangkan paksa hak asasi masyarakatnya.

Sebaliknya, kata Mahfud, apabila ada kasus kekerasan aparat terhadap rakyat, maupun rakyat terhadap rakyat, atau rakyat terhadap aparat itu hanya sekadar kejahatan.

“Ada juga polisi diamuk oleh rakyat itu bukan pelanggaran HAM. Ada rakyat ngamuk ke rakyat itu bukan pelanggaran HAM. Itu yang sifatnya horizontal itu kejahatan namanya kerusuhan,” ujarnya.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pernyataan pernyataan Mahfud tersebut sebagai narasi yang menyesatkan.

Berdasarkan catatan KontraS, terdapat sejumlah tindakan pemerintah yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM dalam satu tahun pemerintahan Jokowi belakangan ini. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.