Jakarta, Obsessionnews – Negara Islam Irak Siria atau ISIS yang dituding sebagai dalang aksi teror bom dan serangan senjata api di depan Gedung Sarinah Jakarta, Kamis (14/1) lalu, sengaja dibuat oleh sejumlah negara besar.
“Indonesia dijadikan salah satu sumber rekrutmen foreign fighters bagi ISIS di Irak dan Suriah. Di mana hal itu sudah berlangsung dan akan terus berjalan,” ujar Mahfud Siddiq, Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, dalam siaran pers yang diterima redaksi obsessionnews.com, Selasa (19/1).
Mahfud menambahkan, kelompok-kelompok radikal yang sudah lama ada (sekitar 15-16 kelompok) akan terus digalang untuk berpatron dengan ISIS dan kemudian menjalankan operasinya di dalam negeri.
Bisa dipastikan mereka yang menamakan diri pendukung atau bagian dari ISIS di Indonesia bukanlah aktor baru. Kelompok, anggota, jaringan, daerah basis, dan pola gerakannya relatif sudah teridentifikasi oleh pihak keamanan dan intelijen Indonesia.
“Pengendalian situasi-kondisi akan sangat ditentukan oleh tingkat kecepatan dan ketepatan aktor keamanan dalam deteksi dini, cegah dini, dan pre-emptive action. Namun, penanggulangan terhadap kelompok-kelompok radikal ini akan berkepanjangan manakala tingkat koordinasi kerja antara Polri, BIN, BNPT, dan juga TNI tidak berjalan baik,” ujar politisi senior PKS itu.
Mahfud minta pihak imigrasi, pengendali transaksi keuangan atau PPATK, dan pengendali komunikasi siber, lebih padu lagi dalam bekerja.
Persoalannya yang jauh lebih besar ketimbang ISIS semata , lanjutnya, adalah bagaimana kebijakan politik luar negeri Indonesia menyikapi konflik kawasan yang berciri perang proxy dan multivariabel serta cenderung meluas ini?
Selain itu, bagaimana Pemerintah Indonesia melakukan manajemen krisis untuk mengantisipasi dampak ikutan dari konflik kawasan tersebut?
Seperti terkonsolidasinya hubungan patron kelompok-kelompok radikal dengan ISIS, potensi konflik terbuka pengikut Sunni-Syiah, aksi-aksi teror nyata yang semakin terbuka, dan pengendalian terhadap faktor-faktor dalam negeri yang bisa menyuburkan konflik horizontal dan menyuburkan aksi-aksi teror tersebut.
ISIS muncul akibat terus terjadi konflik di Timur Tengah, memunculkan proxy war. Yakni konflik yang menggunakan instrumen ketiga yang dikendalikan oleh pihak-pihak negara yang terlibat konflik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga memunculkan non-negara yang bernama ISIS.
Mahfud mengutip analisis Michel Chossudovsky, profesor dari University of Ottawa juga direktur Centre for Research on Globalization dan Tim Anderson, profesor dari University of Sydney, Garikai Chengu, peneliti Harvard; dan Paul Craig Roberts yang pernah bekerja di Kementerian Keuangan AS.
“Pendapat semua pakar itu menyimpulkan bahwa ISIS diciptakan, dikembangkan, dan dikendalikan oleh sejumlah negara besar baik di kawasan Timteng maupun di luar Timteng dengan kepentingan dan tujuannya masing-masing,” tambahnya.
Bagi pihak yang memiliki agenda Perang Global Melawan Terorisme (PGMT), lanjutnya, ISIS dijadikan sebagai tempat berhimpun (melting pot) berbagai kelompok garis keras yang membawa bendera Islam.
Bukan saja agenda perjuangannya dipertegas yaitu mendirikan negara Islam di kawasan Syam (diawali dari Irak dan Suriah), tapi juga pola gerakannya difasilitasi dengan persenjataan militer yang lengkap dan canggih (well equip).
Berbagai elemen kelompok radikal dan individu-individu yang punya preferensi radikalisme dikondisikan dan dimobilisasikan untuk menjadi foreign fighters di Irak dan Suriah.
Situasi ini tercermin dalam beberapa reportase investigatif para jurnalis, seperti Samira Shackle dari Middle East Monitor atau Adam Withnall dari Independent, Inggris.
“Sel-sel baru ISIS juga dikembangkan di berbagai negara dengan memanfaatkan kelompok-kelompok radikal yang sudah ada seperti ragam ulasan khusus yang telah hadir di media ternama seperti NewYork Times, WashingtonPost, Economist, dan lainnya,” tuturnya.
ISIS sekarang tampil sebagai kekuatan non-negara yang bergerak secara terbuka, melakukan propaganda secara terbuka melalui berbagai media, dan menyebar teror juga secara terbuka.
Mereka bisa leluasa bergerak dan mengembangkan diri karena didukung pula oleh sumber pendanaan besar dari penguasaan sejumlah ladang minyak di Irak.
“Namun, akankah agenda PGMT dengan ISIS sebagai melting pot akan berhasil cepat? Saya kira tidak,” tambahnya.
Dengan alasan, karena pematangan terhadap berbagai elemen potensial yang digiring untuk bergabung dengan ISIS akan membutuhkan waktu yang cukup lama.
Kedua, ada sejumlah negara khususnya di kawasan Timteng yang masih menggunakan ISIS sebagai instrumen proxy untuk menjalankan kepentingannya. Hal ini terlihat jelas di Irak dan Suriah.
Konflik bernuansa Sunni versus Syiah yang melibatkan beberapa negara saat ini akan dikelola dengan menggunakan instrumen proxy ISIS.
Ketiga, Suriah yang saat ini dijadikan medan pertempuran (battlefield) bagi ISIS dan ke depan akan dirancang sebagai killing-ground bagi semua kekuatan inti ISIS masih diwarnai pertarungan kekuatan antarnegara. Keterlibatan sejumlah negara di kawasan dan di luar kawasan tersebut membuat skenario Suriah sebagai killingground memiliki tingkat kerumitan yang tinggi.
Keempat, ISIS meski lahir sebagai kekuatan proxy, namun dalam perjalanannya bisa berbelok menjadi aktor kekuatan yang mandiri. ISIS bisa saja mampu mengendalikan gerakannya sendiri dan bahkan berbalik menyerang para pihak yang semula membidaninya.
“Perang global melawan terorisme) masih akan berlangsung lama. AS telah menjadi aktor aktif dan terdepan dalam penumbangan rezim Saddam di Irak dan Khadafi di Libya. Operasi serupa AS di Suriah tidak berhasil hingga sekarang Rusia masuk menyusul Iran mempertahankan rezim Bassar. Kontra Arab Spring, khususnya di Mesir dan beberapa negara lainnya, juga melibatkan tangantangan negara di luar Mesir,” pungkasnya. (rez)
