Rabu, 21 Oktober 20

Mahfud: Gerakan Ganti Presiden Tak Langgar Aturan

Mahfud: Gerakan Ganti Presiden Tak Langgar Aturan
* Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Foto/Twitter @mohmahfudmd.

Jakarta, Obsessionnews.com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD sejak awal menolak diajak bergabung dalam Gerakan 2019 Ganti Presiden yang digagas oleh kelompok oposisi. Ia hanya setuju ikut dalam Gerakan 2019 Pemilihan Presiden.

Sejak awal digagas dan diajak sy menolak keras utk ikut gerakan #2019gantipresiden. Sy hanya setuju dan bersedia ikut dgn gerakan #2019pemilihanpresiden,” ujar Mahfud dalam akun twitternya @mohmahfudmd, Selasa (4/9/2018).

Namun, Mahfud menilai gerakan tersebut tidak melanggar aturan, sehingga tidak perlu dilarang oleh pemerintah. “Meski begitu gerakan itu sendiri menurut sy tak melanggar hukum. Kalau diboncengi tindakan melanggar hukum, ya hrs ditindak,” jelasnya.

Deklarasi 2019 Ganti Presiden di berbagai daerah sempat dilarang olah pihak kepolisian karena dianggap akan memicu konflik di masyarakat antara masa pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin dan pendukung oposisi dalam hal ini Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Bagi kelompok oposisi, penolakan atau pembubaran gerakan tersebut merupakan bentuk arogansi aparat dan cermin dari pemerintah yang otoriter. Namun bagi kelompok pendukung Jokowi, gerakan itu bisa menebar kebencian dan dianggap mendahului kampanye.

Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi menyatakan Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip berpendapat dan berkumpul. Bagi Jokowi Gerakan 2019 Ganti Presiden harus taat aturan.

“Tapi ingat ada batasannya. Yaitu aturan-aturan. Artinya apa? Polisi melakukan sesuatu itu untuk apa? Pertama ketertiban sosial untuk menjaga keamanan,” kata Jokowi di Jakarta Utara, Sabtu (1/9/2018).

“Nanti kalau misalnya polisi enggak melakukan apa-apa, kalau kemudian terjadi benturan, yang disalahkan siapa? Polisi lagi,” sambungnya.

Jokowi mengungkapkan, aparat kepolisian sudah sesuai dalam menjalankan tugas seperti melakukan pencegahan agar tak terjadi konflik.

“Kalau tak ada pertentangan atau protes, tentu di mana-mana juga bisa melakukan (deklarasi #2019GantiPresiden). Tapi kalau ada pertentangan tentu saja polisi harus turun tangan,” ungkap Jokowi.

Jokowi menegaskan, semua orang mempunyai hak dalam memberikan pendapat dan berkumpul dimuka umum. Namun, semua itu tetap sesuai dengan aturan yang ada.

“Sekarang gini, negara demokrasi bebas berkumpul, bebas berpendapat, bebas berserikat tetapi sekali lagi ada aturannya. Jangan sampai kita menabrak keamanan, menabrak ketertiban sosial, itu juga harus kita hargai,” Jokowi menegaskan. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.