Rabu, 29 September 21

Mabes Polri Pastikan Tak akan Periksa JK Dalam Kasus Kondensat

Mabes Polri Pastikan Tak akan Periksa JK Dalam Kasus Kondensat

Jakarta, Obsessionnews – Bareskrim Polri tidak memutuskan akan memeriksa Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam penyidikan kasus penjualan kondensat. Menurut Kabareskrim Komjen Budi Waseso pihaknya sudah memiliki kesimpulan bahwa tingkat kesalahan dalam kasus itu hanya pada level pelaksana.

“Tidak perlu karena kesimpulannya sudah ada, jadi kita sudah cukup,” ujar Komjen Buwas di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (25/6/2015).

Nama JK sebelumnya disebut-sebut oleh bekas Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Raden Priyono. Kepada penyidik dia mengatakan penunjukan langsung kepada PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) berdasarkan rapat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 21 Mei 2008.

“Pada saat itu mungkin wapres JK memimpin rapat, hasil rapat itu sebenarnya kebijakannya benar, tetapi ada proses pelaksanaannya yang tidak benar, karena melanggar hasil rapat itu sendiri,” terang Buwas.

Pihak yang patut bertanggung jawab dalam kasus ini menurut Buwas adalah Raden Priyono dan bekas Deputi Finansial Djoko Harsono. Keduanya dianggap melakukan penyimpangan karena melaksanakan tidak sesuai dengan apa yang diputuskan dalam rapat bersama JK.

“Seperti Sri Mulyani (mantan Menteri Keuangan) kan memberikan petunjuk bahwa sistem pembayaran harus demikian, itu tidak dilaksanakan juga oleh pelaksana,” katanya.

Setelah diperiksa pada Kamis, 18 Juni 2015, Raden menyatakan Kalla-lah yang menginstruksikan TPPI harus beroperasi kembali. Dia mengaku hanya melaksanakan tugas negara.

Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengungkap peran Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pembahasan penyelamatan PT TPPI. Kalla ikut membahas bagaimana PT Pertamina Persero dilibatkan dalam upaya menyelamatkan TPPI dengan memberikan kesempatan menjual kondensat milik negara.

Dalam kesempatan lain, wapres Jusuf Kalla mengaku memimpin rapat pembahasan penyelamatan PT PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Menurut Jusuf Kalla, keadaan TPPI saat itu memang harus dibantu.

Kalla menjelaskan dalam kasus ini yang salah bukan yang memberikan pekerjaan penjualan kondensat kepada TPPI. Dia juga enggan disalahkan karena telah memberi pekerjaan penjualan kondensat kepada PT TPPI.

“Salahnya bukan yang ngasih kerjaannya, tapi uangnya enggak dibayar,” ujarnya.

PT TPPI adalah perusahaan yang awalnya dimiliki oleh Honggo Wendratno. Perusahaan yang bergerak di bidang energi ini hampir bangkrut pada 1998 dan diselamatkan lewat pengucuran dana oleh pemerintah.

Agar perusahaan yang kemudian sebagian sahamnya dimiliki negara itu terus beroperasi, TPPI diberi proyek berupa penjualan kondensat milik negara. Ada dugaan uang hasil penjualan kondensat ini tidak masuk ke kas negara. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.