Minggu, 25 September 22

MA Harus Laksanakan Keputusan MK

MA Harus Laksanakan Keputusan MK

Jakarta – Akademisi Hukum dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Umar Husin menyampaikan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang menegaskan PK hanya sekali itu adalah akal-akalan Mahkamah Agung (MA) untuk tidak menjalani putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 34/PUU-XI/2013 tertanggal 6 Maret 2014, yang memperbolehkan Peninjauan Kembali (PK) diajukan lebih dari sekali.

Menurut Umar, diterbitkannya SEMA Nomor 7 Tahun 2014 menunjukkan bahwa MA tidak sepakat jika Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang membatasi pengajuan PK hanya satu kali dibatalkan oleh Keputusan MK.

“Tapi karena faktanya MK termasuk penjaga konstitusi ya harus ditaati. Untuk mengakali MK, mereka (MA) membuat peraturan lain yang isinya sama dengan yang telah dicabut MK,” ujar Umar di salah satu Resto kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/1/2015).

Bahkan, lanjutnya, dalam hierarkinya SEMA itu lebih rendah dibandingkan putusan MK yang mengabulkan permohonan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar yang menguji Pasal 268 ayat 3 UU KUHAP yang membatasi permohonan peninjauan kembali hanya satu kali.

“Itu masalah. Harusnya MA memberikan contoh pada instansi yang lain untuk melaksanakan setiap putusan MK. Laksanakan aja gitu,” pungkasnya.

Perlu diketahui, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 adalah surat edaran yang mengatur Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara Pidana. (Pur)

Related posts