Senin, 21 September 20

MA Didesak Keluarkan Fatwa Terkait UU Pilkada

MA Didesak Keluarkan Fatwa Terkait UU Pilkada

Jakarta – Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) sudah disahkan oleh DPR RI melalui sidang paripurna, Jumat (26/9/2014), dengan cara voting. Namun, keputusan itu dinilai tidak sah, dan batal demi huku‎m karena tidak memenuhi syarat legal formal.

Pandangan itu disampaikan oleh Gerakan Rakyat untuk Pilkada Langsung (Gerpala) yang terdiri dari serikat buruh buruh atau pekerja, organisasi tani, elemen mahasiswa, dan juga organisasi kemasyarakatan pemuda. Mereka sepakat hasil UU Pilkada yang disahkan oleh DPR.

Jurubicara Gerpala, Bambang Eka mengatakan, hendaknya proses pengambilan keputusan atas RUU Pilkada harus mengingkuti aturan dalam undang-undang peraturan tata tertib pengambilan keputusan DPR (UU Tatib DPR RI) sehingga prodak hukum yang dihasilkan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, jika merujuk pada Pasal 284 ayat 1 UU Tatib DPR, disebutkan bahwa syarat minimal pengambilan keputusan dalam sidang dianggap sah, apabila disetujui setengah (1/2) dari total peserta yang hadir. Artinya, pengambilan keputusan harus memenuhi syarat legal formal, yaitu minimal setengah dari jumlah anggota DPR yang hadir.

“Nah sekarang permasalahannya, saat pengambilan keputusan tersebut tidak mencapai setengah persen, karena Demokrat menyatakan walk out, jadi jelas keputusan itu tidak sah dan batal demi hukum,” ujar Eka, di Jakarta, Jumat (3/10/2014).

Mengenai anggota yang menyatakan walk out‎, sebenarnya kata dia, tidak mempengaruhi sahnya keputusan, asalkan dihadiri oleh setengah dari jumlah anggota yang hadir. Hal itu sesuai dengan pasal 284 ayat 2 yang mengatur tentang “walk out”

Sedangkan jika melihat sidang paripurna kemarin ‎kata Eka, jumlah yang hadir hanya sebanyak 496 orang dan disetujui oleh 226 orang. Berdasarkan undang-undang tersebut mestinya, disetujui oleh setengah dari peserta yang hadir yaitu, 248 orang.

“Oleh karena itu, kami menganggap keputusan sidang paripurna RUU Pilkada jelas keputusan yang cacat hukum,” tandasnya.

Selain itu, Eka juga menambahkan pengambilan keputusan melalui jalur voting, secara otomatis tidak bisa disahkan karena tidak qourom, keputusan tetap bisa diambil dengan melewati mekanisme musyawarah mufakat. “Sayangnya langkah ini tidak diambil oleh pimpinan sidang kemarin,” imbuhnya.

Minta Fatwa MA
Berdasarkan alasan di atas, Gerpala meminta agar Mahkamah Agung (MA) segera mengeluarkan fatwa terkait proses pengambilan keputusan sidang paripurna RUU Pilkada yang dianggap tidak memenuhi syarat legal formal.

Sebagai lembaga tinggi negara, MK juga dianggap berkewajiban memberikan kepastian hukum dan kejelasan duduk persoalan kelegalitasan hasil keputusan sidang Paripurna RUU Pilkada. Pasalnya, masyarakat masih dibingungkan dengan akrobat politik yang dicampur adukan dengan perantara hukum tata negara.

Saaat ditanya apakah fatwa itu mempunyai kekuatan hukum,Eka mengatakan, ‎pada dasarnya Gerpala hanya meminta pandangan atau pendapat kepada MA untuk memberikan argumen atau penjelasan mengenai proses pengambilan keputusan RUU Pilkada. “Nantinya, dengan adanya fatwa tersebut masyarakat semakin tahu dan yakin mana yang benar mana yang salah,” tuturnya.

Namun, apabila fatwa itu ditolak oleh MA, Gerpala yang terdiri dari Ormas Serikat Pekerja Nasional (SPN), Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo), Tani Merdeka, Ikatan Serikat Pekerja Maritim Indonesia (SPMI) dan yang lain, akan mengancam melakukan asksi jalanan menolak Pilkada tidak langsung.

Sebelumnya, Inisiator Gerpala Moh Jumhur Hidayat yang juga Koordinator Aliansi Rakyat Merdeka (ARM) menyarankan kepada Presiden SBY untuk sebaiknya meminta fatwa kepada MA dulu sebelum dia menerbitkan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan UU Pilkada yang baru disahkan dalam rapat paripurna DPR RI minggu lalu.

“Menanggapi rencana Presiden untuk menerbitkan Perppu, pada hemat saya harus didahului dengan menanyakan kepada MA atau meminta Fatwa MA seputar keabsahan pengambilan keputusan di DPR soal RUU Pilkada, karena yang menyetujui itu hanya 226 anggota DPR yang berarti kurang dari separuh anggota DPR yang hadir yaitu 248. Aturan ini jelas termuat dalam Peraturan Tata Tertib DPR pasal 284 ayat 1 yang disahkan pada September 2014,” kata Mantan Kepala BNP2TKI ini. (Abn)

 

Related posts