Rabu, 5 Oktober 22

Lulusan Pendidikan KKP Lebih Baik Jadi Nelayan Daripada TKI

Lulusan Pendidikan KKP Lebih Baik Jadi Nelayan Daripada TKI
* Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Press Release

Jakarta – ‎Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berharap lulusan satuan pendidikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat menjadi pelaku utama dan usaha mandiri di sektor kelautan dan perikanan dibanding harus menjadi TKI yang bekerja di kapal-kapal milik orang asing. ‎

“Saya ingin SUPM (Sekolah Usaha Perikanan Menengah) kita tidak memproduksi TKI, apalagi di kapal-kapal ikan asing. Lebih senang jika mereka terjun punya kapal 11 meter,” ungkap Menteri Susi di Kantor Pusat KKP, Jakarta, Jumat (27/1/2017). ‎

Karena itu ia memberikan sejumlah arahan kepada jajarannya untuk dapat menindaklanjuti hal tersebut dengan memerintahkan Ditjen Perikanan Tangkap untuk menawarkan anak-anak SUPM dan Politeknik yang baru lulus agar mau jadi nelayan dan diberikan bantuan.

“Dia lebih baik mandiri jadi entrepreneur kecil, daripada jadi TKI di kapal ikan asing. BLU manfaatkan. Kita masukkan mereka ke SKPT-SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) yang kita bangun, di Morotai, dan dimana-mana. Tanya lulusan siapa yang mau jadi nelayan mandiri? Kita kasih kapal, kita jaring mereka jadi wirausaha dan pelaku utama,”  jelasnya.

Selain itu, menurut Susi, masih banyak keuntungan lainnya bagi para lulusan yang menjadi nelayan. Salah satunya, untuk menjamin keselamatan profesi nelayan, KKP mengalokasikan anggaran khusus untuk asuransi nelayan.

“Asuransi langsung dapat dia sebagai nelayan. Dia jadi TKI belum tentu dapat asuransi. Jadi nelayan meninggal di laut dapat 200 juta. Yang mau jadi nelayan mandiri berapa orang? Suruh daftar. Itu ide yang saya pikir luar biasa. Mulai tahun depan kita programkan,” tambah Susi.

Sebagai wadah resmi berbadan hukum, ia mendorong pelaku utama dan usaha kelautan dan perikanan untuk membentuk koperasi, termasuk bagi lulusan yang ingin menjadi nelayan. “Bikin saja untuk lulusan koperasi alumni, kita sih bisa, dalam pembinaan BLU kita, supaya mereka tidak gagal sebagai nelayan. Bukankah mereka juga anak-anak nelayan? Anak-anak nelayan yang benar-benar ingin mandiri, kita berikan bantuan, buatkan mereka koperasi. Ditjen PDS (Penguatan Daya Saing) agar memastikan asistensi sampai mereka bikin koperasi dan mau melaut dimana saja. Jadikan mereka nelayan mandiri,” tuturnya. ‎

Ia menambahkan,“Perubahan-perubahan seperti ini kita wajib buat. Doing something untuk kebaikan. Helping people. Ini sangat penting kesadaran ini di kita. Menjadi pejabat negara punya hati, punya nurani, punya cita-cita, punya idealisme untuk perbaikan negeri kita, untuk kebaikan saudara-saudara kita. Jadikan orang-orang kita mandiri. Kita punya kewajiban menyiapkan generasi perikanan yang akan datang, yang mampu menghidupi diri sendiri dan ekonomi masyarakat sekitar. Ini yang paling penting.”

Menanggapi arahan tersebut, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMP KP) Rifky Effendi Hardijanto mengatakan kepada Menteri Susi, bahwa arahannya telah sejalan dengan rencana BPSDMP KP pada 2017.

“Sebagai informasi tambahan, di sektor pendidikan, kami akan reshaping lembaga pendidikan. SUPM sebagai parameter dan titik referensi pendidikan menengah di sektor kelautan dan perikanan. Kemudian program studi juga akan kita kaji kembali. Bahkan untuk rekrutmen peserta didik kita akan centralize ke pusat,” tambah Rifky.

Untuk memonitor kegiatan di satuan pendidikan KKP, pihaknya memasang peralatan CCTV yang dapat dipantau dari Kantor Pusat. Dengan demikian, harapannya, seluruh kegiatan dapat termonitor dengan baik, dan kegiatan-kegiatan yang tidak diinginkan dapat dicegah.

Menanggapi rencana BPSDMP KP tersebut, Menteri Susi mengingatkan, bahwa peningkatan kualitas agar tidak hanya difokuskan pada peserta didik dan lulusan, namun juga pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk meningkatkan kinerja dan kedisiplinan mereka, agar dipasang sistem secara online yang dapat dipantau di kantor pusat. Jika diperlukan, sebagai tenaga kependidikan dapat dihadirkan pula praktisi dari kalangan nelayan. (*)

Jakarta, Sabtu 28-1-2017
Kementerian Perikanan dan Kelautan

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.