Kamis, 26 Mei 22

Luhut: Izin Freeport Sebelum 2019 Bisa Bahayakan Presiden

Luhut: Izin Freeport Sebelum 2019 Bisa Bahayakan Presiden
Jakarta, Obsessionnews – Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI untuk dimintai keterangannya terkait kasus ‘Papa Minta Saham’ yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto. Luhut lebih ‎dulu menjelaskan kronologis memo yang ia terbitkan sebagai Kepala Staf Kepresidenan kepada Presiden Jokowi terkait proses negosiasi Freeport.

Menurut Luhut, sebelum tanggal 16 Maret 2015, pihaknya sudah menyampaikan kepada Presiden tentang hasil kajian yang dilakukan oleh staf-stafnya yang saat itu dilakuan oleh Darmo Prasojo.

“Pada rapat kabinet tanggal 16 Maret saya sebagai Kepala Staf Presiden saya merekomendasikan proses perpanjangan Freeport perlu dikaji mendalam, karena berdasarkan peraturan baru, baru bisa di ajukan 2019. Perpanjangan Freeport juga harus bisa memberikan manfaat terbesar untuk bangsa, itu tanggal 16 Maret 2015,” papar Luhut dalam sidang MKD di Gedung DPR, Senin (14/12/2015), yang dipimpin Wakil Ketua MKD Sufi Dasco dari Gerindra.

Kemudian, Luhut mengirimkan memo lagi pada 15 Mei 2015, setelah dirinya ‎mendengar ada upaya atau pihak untuk mempercepat proses ini atau perpanjangan kontrak karya Freeport sebelum 2019. Luhut menegaskan, bahwa pemerintah tidak memberikan izin sebelum 2019. “Dan saya sarankan kepada presiden kalau itu dilakukan maka bisa membahayakan presiden karena presiden dianggap melanggar perundang-undangan,” jelas dia.

Luhut melanjutkan, pada 2 Oktober Presiden kemudian memanggil salah seorang staf Luhut untuk menjelaskan soal Freeport karena Luhut sedang tugas di luar kota. “Staf saya saudara Lambok dipanggil bapak Presiden untuk menyampaikan kajiannya soal Freeport,” kisah Luhut.

Untuk itu Luhut mengaku ketidaksetujuannya atas proses negosiasi perpanjangan kontrak Freeport dilakukan lebih awal sekaligus membantah isi rekaman ‘papa Minta Saham’. “Jadi, hingga saat ini saya dalam posisi tidak setuju proses negosiasi Freeport dilakukan sebelum 2019,” tandas Luhut.

Tak Anti Asing
Luhut menjelaskan mengenai sikap pemerintah tentang hubungan Indonesia dengan pihak asing dalam hal bisnis pertambangan. Luhut mengaku, dirinya tidak pernah menyatakan anti asing untuk menanamkan sahamnya di Indonesia sepanjang tidak melanggar UU yang berlaku.
“Terkait banyaknya kerjasama Indonesia dengan negara luar, saya tidak pernah mengatakan anti asing. Namun, tetap dicatat semuanya harus sesuai dengan aturan UU,” kata Luhut.
Misalnya, soal Freeport, menurut Luhut, sikap dirinya jelas dengan sikap Presiden Joko Widodo yang meminta agar Freeport memenuhi beberapa syarat, apabila ingin kontraknya diperpanjang pada 2019 nanti. Seperti pembagian royalti, divestasi saham dan pengolahan, serta pembangunan Papua.
“Syarat-syarat itu harus dipenuhi oleh Freeport,” katanya.
‎Adapun mengenai kasus Setya Novanto, Luhut menegaskan, dirinya tidak pernah berbicara dengan Setya Novanto untuk berbicara perpanjangan kontrak. “Saya tidak pernah. Tugas saya melindungi dan menjaga pimpinan saya, yaitu Presiden Joko Widodo,” jelasnya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.