Jakarta, Obsessionnews.com – Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dipimpin Denny JA pada Kamis (10/11/2016) merilis hasil survei tentang elektabilitas Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam Pilkada DKI pada Pilkada 2017.
Survei dilakukan pada tanggal 31 Oktober- 5 November 2016 di Jakarta. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 440 responden. Responden dipilih dengan menggunakan metode multistage random sampling. Margin of error survei ini plus minus 4.8%.
Menurut LSI, elektabilitas Ahok terus merosot. Saat ini, di November 2016, Elektabilitas Ahok sudah di bawah 30 %, yaitu di angka 24.6 %. Elektabilitas Ahok turun 6.8 % dari survei yang sama di bulan Oktober 2016 (31.4 %). Turun 24.50 % jika dibanding survei Juli 2016 (49.1%). Dan elektabilitas Ahok turun 34.70 % jika dibanding survei Maret 2016 (59.3%).
Kasus dugaan penistaan agama Islam (kasus Al-Quran surat Al Maidah 51) salah satu faktor utama turunnya suara Ahok di November 2016.
Jika Pilkada DKI Jakarta dilaksanakan pada saat survei dilakukan (November 2016), ketiga kandidat bersaing ketat dalam margin of error. Pasangan Ahok -Djarot Saiful Hidayatmemperoleh dukungan sebesar 24.6 %. Pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni memperoleh dukungan 20.9 %. Dan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno memperoleh dukungan sebesar 20.0 %. Mereka yang menyatakan rahasia, tidak menjawab, dan belum memutuskan sebesar 34.50 %.
Ahok masih di ranking 1. Agus menyodok ke rangking 2. Namun selisih ketiga calon semakin ketat. Selisih ketiganya sudah di bawah margin of error. Siapapun bisa tersingkir di putaran pertama.
Mengapa el;ektabilitas Ahok makin merosot? LSI menemukan ada empat alasan. Keempat alasan tersebut adalah :
Pertama, efek surat Al Maidah. Kasus dugaan penistaan agama ini menjadi perhatian publik Jakarta secara luas. Survei LSI menunjukan sebesar 89.30 % responden menyatakan mereka mengetahui kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Hanya di bawah 10 % saja yang mengatakan tak pernah mendengar.
Dari mereka yang pernah mendengar, sebanyak 73.20 % menyatakan pernyataan Ahok tersebut sebuah kesalahan. Hanya sebesar 10.50 % saja yang menyatakan pernyataan tersebut bukan sebuah kesalahan.
Mereka yang menyatakan pernyataan Ahok ini sebuah kesalahan, merata di semua segmen masyarakat. Baik mereka yang laki-laki maupun perempuan, berpendidikan tinggi maupun rendah, ekonomi mapan maupun “wong cilik”, berpandangan sama itu kesalahan Ahok.
Di kalangan pemilih muslim, mereka yang menyatakan Ahok bersalah sebesar 77.90 %. Sementara di pemilih non muslim yang menyatakan Ahok bersalah sebesar 21.20 %. Ada 33.30 % mereka yang non muslim yang menyatakan Ahok tidak bersalah. Sementara sebesar 45.50 % dari pemilih non muslim tidak bersikap.
Respons pemilih muslim dan non muslim ternyata sangat berbeda soal Ahok untuk kasus surat Al Maidah.
Khusus di pemilih Islam, jika dijabarkan lagi, maka mereka yang muslim dan menjadi anggota organisasi Islam, cenderung lebih besar persentasenya menyalahkan Ahok soal surat Al Maidah 51, dibanding mereka yang tidak berafiliasi sama sekali.
Baik anggota Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, maupun Front Pembela Islam (FP)I, rata-rata di atas 80 % menyalahkan Ahok. Sementara yang tidak berafiliasi dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam manapun sebesar 64.80 % menyatakan Ahok salah.
Muslim yang taat (salah satu indikator yang digunakan adalah sering sholat lima waktu di masjid), juga lebih besar menyalahkan Ahok dibanding mereka yang kurang taat (80. 50 % vs 72.40 %)
Selain menilai pernyataan Ahok sebagai sebuah kesalahan, mayoritas publik pun menyatakan pernyataan Ahok soal Al Maidah Ayat 51 itu bentuk penistaan agama.
Ini persepsi publik, terlepas dari proses hukum yang berjalan. Sebesar 65.7 % menyatakan pernyataan Ahok yang menyentil surat Al Maidah ayat 51 adalah bentuk penistaan agama. Dan hanya 13.5 % yang menyatakan pernyataan Ahok bukan penistaan agama.
Mayoritas publik pun mendukung adanya proses hukum terhadap Ahok meskipun Ahok telah meminta maaf. Sebesar 63.7 % menyatakan mendukung proses hukum terhadap Ahok.
Resistensi Atas Pemimpin Beda Agama
Alasan kedua penyebab merosotnya dukungan Ahok di bawah 30 persen, bahkan di bawah 25 persen adalah resistensi atas pemimpin beda agama. Semakin bertambah pemilih muslim yang tidak bersedia mendukung pemimpin karena beda agama.
Saat ini (November 2016), pemilih muslim yang tidak bersedia dipimpin oleh gubernur non muslim sebesar 63.4 %. Persentase ini naik dari survei Oktober 2016 lalu yang sebesar 55.6 %. Dan jauh meningkat dibanding survei Maret 2016 yaitu sebesar 40.0 %.
Tingkat Kesukaan Ahok Makin Turun
Alasan ketiga, tingkat kesukaan (favourability) Ahok makin turun.
Di survei Maret 2016, tingkat kesukaan Ahok masih sebesar 71.3 %. Di Juli 2016, tingkat kesukaan Ahok sebesar 68.9 %. Di bulan Oktober 2016, tingkat kesukaan sebesar 58.2 %. Dan saat ini, di survei November 2016, tingkat kesukaan Ahok sudah dibawah 50 % yaitu sebesar 48.30 %.
Personaliti dan Kebijakan Ahok
Alasan keempat, personaliti dan kebijakan Ahok. Turunnya suara Ahok juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lama yang sudah muncul sebelumnya. Faktor personaliti adalah terkait persepsi arogan dan pongah yang tercermin dari cara berbicara dan gaya kepemimpinan Ahok.
Tersangka
Denny mengatakan, dalam proses hukum nanti Ahok bisa dinyatakan tersangka ataupun dibebaskan. Itu akan mempengaruhi tak hanya elektabilitas Ahok di pilkada. Namun juga menentukan suasana politik nasional. Termasuk mempengaruhi opini publik kepada Presiden Jokowi.
“Tak heran mengapa people power 4 November 2016 begitu ramai dan publik banyak yang membiayai sendiri kedatangannya. Itu people power terbesar sejak Reformasi 1998,” kata Denny.
Data survei menunjukkan mayoritas pemilih memang merasa Ahok bersalah soal agama yang sangat sensitif. Mayoritas pemilihnya merasa ada keadilan yang ingin dituntut. Rasa terganggunya keadilan dan girah agama ini ternyata begitu meluas seperti yang terbaca dari hasil survei LSI.
Presiden, Dengarlah Suara Rakyat
Berdasarkan hasil survey LSI itu Denny merekomendasikan kepada Presiden, Menko Polkam, Kapolri, dan pimpinan partai mendengarkan suara rakyat. Sebanyak 73,2 persen populasi Jakarta menyalahkan Ahok soal surat Al Maidah.
“Jika rakyat Jakarta yang lebih modern saja seperti itu, besar kemungkinan populasi rakyat Indonesia di wilayah mayoritas Muslim berpendapat sama atau lebih buruk lagi,” tutur Denny.
Dari data LSI ini, lanjutnya, bertindaklah dengan arif dan tetap mengedepankan supremasi hukum. Jangan membuat blunder merespons gelombang keresahan ini secara Too Little and Too Late: Terlalu Lambat dan Terlalu Sedikit.
“Jangan remehkan kasus ini yang ternyata menyentuh rasa keadilan rakyat yang meluas dan mayoritas, seperti yang terpotret di survei,” tandasnya. (@arif_rhakim)
