Jakarta – Hasil survei LSI menunjukkan bahwa mayoritas publik mendukung langkah SBY mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Pilkada langsung. Mereka yang mendukung sangat mayoritas yaitu sebesar 75.2 % publik menyatakan setuju dengan rencana Presiden SBY. Hanya minoritas yaitu sebesar 19.4 % yang menyatakan tidak setuju. Dan sisanya hanya sebesar 5.4% yang tidak menyatakan pilihannya.
”Tingginya persetujuan ini disebabkan karena umumnya masyarakat berharap hak konstitusional memilih pemimpin dapat pulih kembali melalui Perppu,” ujar Fitri peneliti LSI, Fitri Hari dalam keterangan pers di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (2/10/2014).
Selain menyetujui pembuatan Perppu, mayoritas publik pun akan mengapresiasi langkah Presiden SBY sebagai cara untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia.
”Sebanyak 75.6% masyarakat menyatakan dengan dikeluarkannya Perppu, SBY telah menyelamatkan demokrasi dan hak politik rakyat. Hanya minoritas yaitu 14.2 % yang menilai sinis dan sebaliknya bahwa langkah Presiden SBY mengeluarkan Perppu tidak demokratis,” tuturnya.
Survei ini dilakukan melalui quick poll, dengan handset yang bersistem, pada tanggal 29 September – 1 Oktober 2014. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan 1200 responden dan margin of error sebesar kurang lebih 2,9 %. Survei dilaksanakan di 33 propinsi di Indonesia. LSI juga melengkapi survei dengan penelitian kualitatif dengan metode analisis media, FGD, dan in depth interview. (Pur)
