Senin, 26 September 22

LSI: Kurang 10 % yang Dukung Golkar dalam Pilkada Lewat DPRD

LSI: Kurang 10 % yang Dukung Golkar dalam Pilkada Lewat DPRD

Jakarta – Salah satu hasil dari Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar adalah menolak Perppu Pilkada langsung. Hal tersebut dianggap mengingkari komitmen partai anggota Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Peneliti Survei Lingkaran Survei Indonesia-Denny JA (LSI-Deny JA), Ardian Sopa  menunjukan adanya respon negatif publik terhadap hasil munas Golkar di Bali.‬ Hasil Munas Golkar Bali yang paling disoroti dan direspon negatif adalah sikap Golkar yang akan menolak Perppu pilkada langsung.‬

‪Ardian mengatakan, mayoritas publik menyatakan bahwa rakyat menyayangkan Munas Golkar yang ingin mengembalikan pilkada ke DPRD dengan menolak perppu pilkada langsung dalam sidang paripurna DPR Januari 2015 mendatang. Sebesar 82.70 % publik menyatakan mereka menyayangkan sikap Golkar yang mendukung pilkada DPRD.

“Hanya 9.30 % publik yang menyatakan mereka mendukung sikap Partai Golkar tersebut,” ujar Ardian di kantor LSI, Jl Pemuda, Jakarta Timur, Jumat (5/12/2014).

Survei ini dilakukan melalui quick poll  pada tanggal 3 – 4 Desember 2014. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan 1200 responden dan margin of error sebesar +/- 2,9 %. Survei dilaksanakan di 33 propinsi di Indonesia. Survei juga dilengkapi survei dengan penelitian kualitatif dengan metode analisis media, FGD, dan in depth interview.

Hasil Munas Golkar yang akan menolak perppu pilkada langsung disayangkan antara lain karena membawa Golkar berhadapan dengan sentimen mayoritas pemilih yang merasa haknya dirampas. Publik pun menilai sikap partai Golkar ini pun mengkhianati janjinya terhadap Koalisi Merah Putih (KMP), khususnya Partai Demokrat dan SBY.‬

‪Seperti diketahui sebelumnya bahwa SBY pernah mengklaim (melalui tweet resminya) bahwa dirinya telah memperoleh tanda tangan persetujuan dari para ketua umum dan sekjen partai-partai yang tergabung dalam KMP untuk mendukung perppu pilkada langsung.

“Sikap Partai Golkar dalam Munas Bali yang akan menolak perppu pilkada langsung dianggap sebagai penghianatan terhadap janji dan komitmen terhadap SBY dan Partai Demokrat,” ungkap Ardian.

Survei LSI Denny JA menunjukan bahwa sebesar 72.30 % publik menyatakan sikap Golkar sebagai bentuk penghianatan.‬”Sikap Golkar pun dinilai akan menambah kesan bahwa politik itu kotor dan boleh ingkar janji. Hanya 12,30 % publik yang tidak mempersoalkan sikap Golkar tersebut dan dianggap bukan sebagai sebuah penghianatan,” pungkasnya.‬ (Pur)

 

Related posts