Kamis, 2 Desember 21

LPDB Tingkatkan Pemerataan Penyerapan Dana Bergulir

LPDB Tingkatkan Pemerataan Penyerapan Dana Bergulir

Surabaya, Obsessionnews – Lembaga Penyelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM), Kementerian Koperasi dan UKM terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka mempercepat penyerapan dana bergulir, baik itu dengan Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank maupun dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hal itu dilakukan, karena LPDB menganggap bahwa selama ini belum terjadi pemerataan penyerapan dana bergulir oleh Koperasi dan UKM.

Direktur Pengembangan Usuha LPDB Adi Trisnojuwono mengatakan pada awal berdiri 2008, LPDB hanya menyalurkan dana bergulir kepada Koperasi saja. Namun seiring dengan berjalannya waktu, pada akhirnya pemerintah memberi tanggungjawab kepada LPDB supaya memperluas cakupan mitranya tidak hanya Koperasi tetapi juga kepada pelaku UKM.

“Namun demikian ternyata hanya wilayah tertentu saja yang bisa akses dana bergulir itu padahal sosialisasi, diseminasi sudah dilakukan, dengan demikian pemerataan ini belum terjadi,” kata Adi dalam acara Monitoring dan Evaluasi LKB/LKBB di Surabaya, Jatim, Kamis (2/6/2016).

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain, Plh Sektetaris Dinas Provinsi Jatim Mas Purnomo Hadi, Sekda Kabuapten Malang Abdul Malik, Kadis Koperasi Kabupaten Malang Sukowiyono, Kepala BLUD Kabupaten Malang Yuli Artana, para direksi BPD, BPR dan perusahaan modal ventura, serta perwakilan mitra LPDB KUMKM.

Mulanya, LPDB menjalin kerja sama dengan LKB/LKBB berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75 Tahun 2011, dengan tujuan supaya proses penyerapan dana bergulir kepada KUMKM bisa lebih cepat, dengan diberikan persyatan yang relatif lebih muda dan bunga rendah yang bisa memberikan daya saing pengembangan KUKM. Pada akhirnya pola kerja sama ini belum efektif untuk mendorong minat pelaku usaha.

“Oleh karena itu, LPDB Kemenkop UKM mendorong dibentuk BLUD terkait pembiayaan KUKM maka berdirilah BLUD. Selama ini sudah berjalan di Lampung, Tangerang, Purworejo. Dan hari ini kita bisa sinergi lagi dengan Malang untuk percepat penyaluran kepada KUKM di Malang,” jelas Adi.

Di sisi lain, LPDB terkendala karena tidak diijinkan pemerintah untuk mendirikan kantor cabang di daerah. Maka kerja sama dengan para pihak dianggap masih perlu untuk terus dilakukan. “LPDB hanya punya satu kantor di Jakarta, nah ini yang harus layani mitra di seluruh Indonesia. Dengan kantor seperti itu, dengan personil pun terbatas, kalau semua ajukan ramai-ramai LPDB bingung, padahal momen menjadi penting bagi pelaku usaha,” katanya.

Sejalan dengan hal itu, dalam acara Monev LKB/LKBB ini, LPDB kembali menjalin kerja sama dengan mitranya. Pertama penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang penyaluran pinjaman dana bergulir kepada KUMKM dengan menggunakan pola channeling antara LPDB dengan Pemda Kabupaten Malang.

Berikutnya, Perjanjian kerja sama antara LPDB dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pengelola dana bergulir pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang tentang penyaluran pinjaman kepada KUKM dengan menggunakan pola channeling.

“Oleh karena itu, MoU ini bisa membantu LPDB dalam penyaluran dana bergulir, karena BLUD sudah lakukan verifikasi KUKM yang akan membutuhkan pembiayaan atau dukungan pembiayaan, dengan demikian tentu LPDB dapat terbantu dan KUKM bisa merasakan manfaatnya,” pungkas Adi.

Dia menyebutkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) UMKM merupakan penyumbang terbesar bagi PDB nasional yakni, sebesar 56 persen. Untuk itu, berbagai upaya akan dilakukan pemerintah, dalam hal ini LPDB, Kemenkop UKM untuk terus mendorong tumbuh kembangkanya UKM di tanah air. Menurut dia, dengan tumbuhnya sektor ini, maka tak dapat dipungkiri penyerapan tenaga kerja akan semakin banyak.

“Kalau sudah ada penyerapan tenaga kerja baru, tentu ada angka kemiskinan yang bisa kita tekan. Nah, itulah visi-misi pemberdayaan KUMK kita,” tambah Adi.

Lebih lanjut Adi mengatakan bahwa monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari pembinaan terhadap KUMK. LPDB diakuinya rutin melakukan Monev. Sejak tahun 2016 terhitung sudah empat kali dilakukan yakni di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Mataram Provinsi NTB, Padang Sumatera Barat dan Terakhir di Surabaya Jawa Timur.

Tujuan dilakukan Monev ini, menurut dia untuk melakukan evaluasi terhadap permasalahan di lapangan terkait penyaluran dan pemanfaatan dana bergulir, menjaga kepatuhan nasabah sehingga tingkat NPL dapat ditekan serendah mungkin, memberikan kesempatan mitra untuk saling tukar informasi dalam hadapi MEA, sekaligus sosialisasi kebijakan pemerintah kepada LKB/LKBB.

“Di dalam Monev juga kita bisa dapatkan berbagai hal atau berbagai informasi terkait kenapa terjadi gagal bayar, kenapa kok macet. Semua informasi itu akan diolah menjadi bahan penyusunan kebijakan apakah program ini akan di bawa, disempurnakan atau disetop.”

“Mudah-mudahan semua bisa kita rasakan secara bersama-sama dengan persepsi yang sama. Itu semua tujuan pelaksanaa kegiatan ini, semua hal kenapa pemberdayaan ini penting untuk dilakukan. Dan untuk bisa tingkatkan perekonomian daerah dan nasional maka persamaan persepsi dalam pemberdyaan KUKM sangat diperlukan,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Plh Sektetaris Dinas Provinsi Jatim Mas Purnomo Hadi yang mewakili Gubernur Jawa Timur mengapresiasi kebijakan LPDB yang telah mengelontorkan dana bergulir hampir Rp 1 triliun kepada KUKM di Jatim. Ia berharap dengan perhatian LPDB ini pertumbuhan ekonomi di tingkat masyarakat bawah dapat tumbuh pesat.

Jumlah Koperasi di Jatim saat ini 31.171 unit yang tersebar 38 kabupaten/kota. Dari jumlah itu sebanyak 20 persen dikatagorikan mati suri atau tidak aktif. Mas Purnomo mengakui memang sebagian yang harus dibubarkan karena sudah tidak tertolong lagi, akan tetapi sisanya akan terus dilakukan revitalisasi berupa pembinaan dan upaya merger.

“Teman-teman kami sudah lakukan pendataan dan sebagian sudah dibubarkan karena keberadaannya sudah tidak memungkinkan lagi, tapi aman, mereka tidak punya tanggungan kepada pemerintah dan kredit macet,” jelasnya.

Sedangkan untuk data UKM di Jatim mencapai 6,8 juta. Untuk diketahui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang berasal dari UKM sangat besar yakni sebesar 54,48 persen. Terbesar dari seluruh PDRB secara nasional. “Cukup bangga kami. Maka terjadi permasalah kredit kami sangat dukung kegiatan ini kami harapkan diadakan secara berkala, karena KUKM yang akses dana LPDB sudah banyak,” papar dia. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.