Rabu, 29 September 21

LPDB Gandeng Kejati Babel, Antisipasi Resiko Pinjaman

LPDB Gandeng Kejati Babel, Antisipasi Resiko Pinjaman
* Direktur Utama LPDB-KUMKM, Kemas Danial.

Pangkalpinang, Obsessionnews.com – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Kementerian Koperasi dan UKM, melakukan kerja sama Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kerja sama ini diwujudkan dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU).

MoU ditandatangani oleh Direktur Utama LPDB Kemas Danial bersama Kepala Kejaksaan Tinggi propinsi Kepulauan Bangka Belitung Happy Hadiastuty pada acara pembukaan sosialisasi program LPDB-KUMKM yang digelar di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Senin (22/5/2017). Turut hadir dalam kegiatan sosialisasi ini, Wakil Gubernur Kepulauan Babel Abdul Fattah.

Kemas mengatakan dana yang disiapkan LPDB-KUMKM merupakan dana bergulir kredit lunak, bukan dana hibah sehingga harus dikembalikan oleh KUKM. Apalagi bunga kredit dana bergulir ini sangat kecil cuma 0,3 persen perbulan untuk sektor simpan pinjam, sedangkan untuk sektor rill disiapkan dengan bunga kredit 0,2 persen perbulan.

Dikatakan Kemas, sosialisasi LPDB-KUMKM digelar agar masyarakat Babel terutama pengelola koperasi dan UKM mendapat pemahaman yang baik bagaimana cara mendapatkan bantuan dana bergulir tersebut dan bagaimana mengelolanya. Selama ini penyaluran dana LPDB-KUMKM tidak gencar disosialisasikan supaya tidak menggangu penyaluran dana KUR dari pemerintah.

Kajati Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Happy Hadiastuty mengungkapkan bahwa, kerja sama antara LPDB-KUMKM dengan Kejaksaan adalah langkah yang tepat, karena dalam melaksanakan tugasnya sangat mungkin LPDB-KUMKM menghadapi permasalahan hukum.

“Kejaksaan sebagai pengacara negara dapat mewakili pemerintah atau lembaga negara termasuk LPDB yang memang merupakan lembaga pemerintah yang bertugas menyalurkan pinjaman pembiayaan dana bergulir kepada KUMKM,” ujarnya.

Dia mengatakan penandatanganan MoU dengan LPDB-KUMKM di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ini sebagai payung hukum sekaligus entry point dari kegiatan selanjutnya. Serta menjadi pesan khusus bagi KUKM agar dapat mengembalikan dana bergulir dengan baik.

Dengan adanya perjanjian kerja sama tersebut, LPDB dapat melimpahkan masalah hukum yang dihadapi kepada pihak kejaksaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dia berharap kedua belah pihak dapat menjalin komunikasi intensif sehingga masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan optimal.

“Yang lebih penting adalah bagaimana implementasinya di lapangan, karena jika tidak ada tindak lanjut, program kerja sama ini akan kehilangan rohnya,” lanjut dia. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.