Kamis, 27 Januari 22

Logika Sesat DPR Jika Petahana Bisa Ikuti Pilkada 2017

Logika Sesat DPR Jika Petahana Bisa Ikuti Pilkada 2017

Jakarta, Obsessionnews.com – Bahwa pilkada serentak tahun 2017 adalah agenda politik nasional bangsa Indonesia yang harus terselenggara dengan damai dan berkualitas. Oleh karenanya setiap unsur yang mendukung terlaksananya proses demokrasi di tingkat lokal harus juga berkualitas. Aturan penyelenggaraan pilkada yang dibuat oleh DPR RI dan Pemerintah haruslah mampu menjamin terwujudnya kepastian hukum bagi setiap warga negara untuk menggunakan hak politiknya dengan demokratis, transparan dan akuntabel.

“Tidak kalah pentingnya adalah aturan pelaksanaan yang berdasarkan nilai-nilai moral dan etika sosial yang ada dan mengakar kuat di masyarakat. Jangan sampai aturan penyelenggaraan yang dibuat malah bertentangan dengan logika dan akal sehat terlebih apabila berbenturan dengan nilai-nilai kebaikan dan etika sosial masyarakat,” tegas Wahyu A. Permana
Direktur Eksekutif Pilkada Watch, Sabtu (17/9/2016).

Ia menegaskan, Pilkada sejatinya adalah mencari pemimpin daerah(bangsa) untuk menjalankan roda pemerintahan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan sosok  yang berkualitas, berintegritas dan memiliki komitmen kepada berbagai persoalan rakyat. Tidak kalah pentingnya adalah sosok tersebut haruslah memiliki rekam jejak yang baik, tidak tercela dan tidak cacat hukum.

“Masyarakat membutuhkan figur seseorang pemimpin yang terbaik dari segi kemampuan dan integritas moral yang bersangkutan agar dapat menjalankan amanah kepemimpinannya dengan sebaik-baiknya, dengan selurus-lurusnya. Bukan hanya sebagai seorang pemimpin, kepala daerah juga merupakan figur dan simbol keterwakilan seluruh rakyat yang dipimpinnya,” tandas Wahyu.

Menurutnya, aturan pelaksanaan pilkada yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum yang dikonsultasikan kepada DPR RI dan Pemerintah haruslah memberikan kejelasan dan kepastian kepada seluruh calon dan juga rakyat sebagai pemilih. Jangan karena ada kepentingan politik yang sempit dan jangka pendek mengorbankan aturan main yang sifatnya demokratis, transparan dan akuntabel serta berdimensi jauh ke depan.

“Karena ingin memaksakan keinginan dan nafsu berkuasa sekelompok orang namun merusak aturan main sekaligus tatanan nilai-nilai sosial dan etika moral masyarakat. Ibarat pepatah karena nilai setitik rusak susu sebelanga, karena satu pasal soal terpidana bisa ikut pilkada rusaklah seluruh tatanan sosial dan nilai-nilai moral kemasyarakatan,” terangnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, sungguh merupakan keputusan yang bertentangan dengan logika publik dan menuai kontroversi apabila DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk mengijinkan terpidana untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah. “Sulit dibayangkan seseorang yang terbukti bersalah karena melanggar hukum namun mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin masyarakat,” bebernya.

“Seorang terpidana tidak memiliki legitimasi hukum, moral dan sosial karena terbukti bersalah melanggar undang-undang dan aturan baku masyarakat. Kalaupun ada celah hukum yang memperbolehkan namun hal itu sangatlah tidak sebanding dengan aspek moral dan sosial yang telah dilanggarnya,” tambahnya. (Red)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.