Minggu, 31 Mei 20

Lockdown Merayap

Lockdown Merayap
* Johannes Darsum. (Foto: dok. pribadi)

Oleh: Johannes Darsum,
Creative Navigator of Netizen United

BANYAK pihak minta lockdown, tetapi persepsinya berbeda-beda satu sama lain. Di sisi lain, banyak juga penolak lockdown dengan persepsi yang juga berbeda-beda satu sama lain.

Berbagai pendapat cerdas mengisi ruang-ruang polemik di media sosial dan kelompok percakapan digital. Belum lagi, kalau bicara cakupan wilayah lockdown atau karantina, maka makin beragam opini yang disuarakan oleh warganet.

Edukasi pertama di medsos tentang hal ini datang dari Michelle Dian Lestari. Sekira 2 minggu yang lalu, dia menjelaskan bahwa lockdown adalah istilah kerennya karantina.

Lalu, dirujuk ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, yang menyebutkan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial.

Tulisannya viral di medsos dan WAG sampai seminggu yang lalu. Kita setuju dengannya. Seingat saya, tidak ada yang tidak setuju saat itu. Baru belakangan ini, ada yang secara tidak langsung membantah pendapat tersebut. Lockdown berbeda dengan karantina, begitu.

Sementara itu, Mahfud MD awalnya menjelaskan bahwa karantina yang disebut dalam UU itu mirip dengan diksi yang umum disebutkan, yaitu lockdown. Tapi, baru-baru ini dia meralat dan menyampaikan perbedaan antara lockdown dan karantina wilayah yang sedang dibahas PP-nya.

Syahdan, ada yang menyerukan lockdown tapi sebenarnya yang dia maksud adalah karantina. Sebaliknya, ada yang mengira karantina wilayah yang akan dilakukan itu sama dengan lockdown di negara-negara lain, tapi parsial.

Sebenarnya semua aspirasi itu sah-sah saja, tidak perlu baku cerca dan cecar. Toh semuanya bertujuan baik dan memperkaya wawasan kita, ye kan?

Memang, ada juga yang tidak mampu berargumen secara empatik, jadi yang muncul dari jempolnya sekadar nyinyir kepada aspirasi yang berkembang. Seperti tidak mau ketinggalan, para penyusun teori konspirasi ikut berkiprah, yang lantas menyuburkan saling curiga. Dan jadi runyam ketika bercampur dengan residu kampanye beberapa pemilu yang lalu.

Yang seperti itu biasanya dilancarkan oleh penggaung-penggaung (buzzer) mabuk politik yang menjadi penggemar politisi tertentu. Dan orang mabuk tidak ingat bahwa situasi negara sedang genting bencana.

Di balik kegentingan, mabuk laukdaun, dan hiruk pikuk saling silang, sebenarnya apa yang diharapkan oleh warganet dan masyarakat pada umumnya? Apa yang berkelindan di dalam benak mereka?

Dari beragam aspirasi, yang terutama adalah harapan agar pemerintah proaktif mengantisipasi dan sigap mempersiapkan segala aspek yang dibutuhkan, dari kesehatan dan keselamatan, sampai ekonomi dan keuangan, serta penegakan hukum dan keamanan.

Pada aspek kesehatan dan keselamatan rakyat ini, pemerintah diharapkan meningkatkan 3T: tracing, testing, dan treatment secara benar, cepat, dan masif. Termasuk juga perhatian maksimal bagi kebutuhan tenaga kesehatan dalam menolong pasien.

Pada aspek ekonomi dan keuangan, pemerintah diharapkan merealokasikan anggaran belanja negara dan daerah untuk menjalankan tugas negara menjamin kemaslahatan rakyat pada masa bencana.

Pada aspek penegakan hukum dan keamanan, pemerintah diharapkan bertindak tegas namun persuasif. Komnas HAM “menjamin” bahwa tindakan yang dibutuhkan tidak melanggar HAM.

Pekan ini, berkejaran dengan waktu dan kecepatan penularan, pemerintah akan maraton menelurkan kebijakan yang sudah digodok beberapa waktu ini.

Untuk Jakarta, sebagai ibu kota negara dan epicentrum wabah nasional, dikhawatirkan semakin banyak “mengirimkan” potensi penularan ke seantero Indonesia, terutama ke Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Sudah banyak pergerakan pengungsi ekonomi, menyitir kata Made Supriatna yang mengamati beberapa gelombang kecil pemudik dini. Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Ganjar Pranowo pun berkoordinasi secara intens untuk menangani hal ini.

Dirjen Hubdat Kemenhub Budi Setiyadi bilang sudah menyiapkan rancangan Peraturan Menteri untuk pembatasan kendaraan yang masuk dan keluar Jakarta. Ada dua regulasi dengan berbagai macam opsi.

Sementara itu, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan bahwa Anies tidak pernah mengajukan langkah lockdown, tetapi membuat beberapa opsi.

Anies Baswedan sendiri mengungkapkan Pemprov Jakarta sudah jauh-jauh hari rapat dengan Imigrasi dan BIN. Rute pembatasan mobilitas sudah dijalankan, dari tahap limiting crowd, limited mobility, dan near zero mobility yang sudah dirasakan efeknya saat ini.

Berikutnya, yang diusulkan adalah paket kebijakan zero mobility. Yang terakhir ini dikonfirmasi oleh Doni Monardo.

Demikian juga beberapa kota dan wilayah lainnya di Indonesia. Kemarin, saya mendapatkan foto pembahasan kebijakan Kota Bogor. Di layar presentasi, tertulis PLAN B: KARANTINA SELURUH WILAYAH KOTA BOGOR (FULL LOCAL LOCKDOWN).

Dalam pengamatan saya selama ini, sepertinya yang sedang berlangsung adalah “lockdown tanpa lockdown” alias “lockdown merayap”, sebagaimana yang kerap saya sebutkan di kelompok percakapan digital.

Uwislah, yang penting kita paham substansinya, apapun diksinya. Ngono yo ngono ning ojo ngono.

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.