Pontianak, Obsessionnews – Direktur Lembaga Independen Pemantau Demokrasi (LIPD) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Glorio Sanen mengatakan, saat masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 9 Desember 2015 perlu pengawasan khusus dari pihak-pihak terkait seperti Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).
Menurutnya, peran Panwaslu sangatlah penting dalam menjaga dan mengawasi jalannya pilkada. Kalbar sendiri setidaknya ada tujuh Kabupaten yang melaksanakan pemilu serentak yakni Kabupaten Bengkayang, Sintang, Kapuas Hulu, Ketapang, Sambas, Sekadau, Melawi.
Terlebih Kinerja Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu, Gloria menyoroti belum maksimalnya bekerja sesuai dengan spirit memastikan pelaksanaan Pilkada sesuai dengan peraturan Undang Undang dan bukan disibukkan oleh hal-hal yang tidak substantif.
“Kinerja Panwaslu belum kelihatan terutama dalam menindak pelanggaran pemilu, apalagi sekarang sudah masuk tahapan masa tenang dan justru sering terjadi pelanggaran,” tegas Gloria Sanen kepada Obsessionnews, Sabtu (5/12).
Mahasiswa Fakultas Hukum Unviersitas Panca Bakti (UPB) Pontianak ini mengatakan, peran Panwaslu bukan hanya mengawasi para pasangan calon dan timnya, melainkan mengawasi pihak-pihak terkait kepemiluan seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga jajaran TPS.
“Saat ini Panwaslu terbukti menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak substantif. Kami menilai pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kapuas Hulu selama masa tahapan Pilkada belum maksimal,” tandasnya.
Lakukan Pengawasan Partisipatif
Gloria Sanen mengatakan, saat ini LIPD mengamati proses Pemilu serentak di tiga Kabupaten yakni Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang dan Bengkayang dengan membentuk relawan pengawas pemilu yang ditempatkan pada masing-masing tempat pemunggutan suara (TPS).
Menurutnya, LIPD bekerjasama dengan masyarakat terkait dengan pemantauan partisipatif, yang bertujuan untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya kecurangan Pilkada di tiga kabupaten tersebut. “Hingga kini, LIPD sudah merekrut 1000 relawan LIPD ditingkat TPS yang siap memantau proses jalannya Pilkada tersebut,” jelas dia.
Secara terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalbar Ruhermansyah SH mengatakan, pemilu serentak menjadi tugas berat bagi Panwaslu, sebab Panwaslu berhak mengeksekusi pelanggaran.
Menurutnya, penyelenggara Pemilu akan sulit berjalan tanpa ada dukungan dari stakeholder terkait, karenanya Bawaslu meminta dukungan semua pihak baik itu masyarakat maupun lembaga independent pemantau pemilu untuk bekerja agar penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik, aman dan lancar.
“Keberhasilan pemilu serentak 9 Desember mendatang, diharapkan bukan hanya terpilihnya kepemimpinan di tingkat daerah, tapi lebih pada proses demokrasi berjalan dengan menciptakan rasa adil, aman, tentram dan membangun bersama-sama,” paparnya. (Saufie)
